BPM Skala Lingkungan

 

BPM TUNTAS NAMUN KUMUH BELUM TUNTAS

 

 

Peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dilaksanakan melalui kegiatan skala lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan kegiatan skala kawasan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/kontraktor. Kota Mataram di tahun 2020 ini mendapatkan alokasi dana penanganan kumuh dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai BPPW Provinsi NTB untuk skala lingkungan di 7 kelurahan dengan masing-masing kelurahan sebesar 1 Milyar Rupiah. Dan kegiatan penataan skala kawasan DAS Jangkok dengan pagu dana 9,1 Milyar Rupiah. Terlaksananya Program Kotaku di Kota Mataram dalam rangka menjawab dampak pandemi Covid-19 dengan pendekatan Padat Karya dalam pelaksanaannya. Berbicara padat karya tentunya tidak terlepas dari Instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan Program Padat Karya Tunai (PKT) untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 . Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, dimana selama pandemi begitu banyak para pekerja yang di PHK, kehilangan usaha bahkan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di seluruh lokasi BPM yang tersebar di Kota Mataram, setidaknya mampu menyerap sedikitnya 454 orang tenaga kerja dengan 19.418 HOK yang dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai.

Dengan pelaksanaan pekerjaan kurang lebih selama tujuh bulan, kegiatan BPM skala lingkungan telah dinyatakan selesai 100% dengan dilaksanakannya acara Serah Terima pada hari Senin (28/12/2020) yang dirangkai dengan acara Serah Terima pekerjaan skala kawasan DAS Jangkok. Acara Serah Terima yang dipusatkan di RTH Tabako kawasan DAS Jangkok dihadiri oleh Walikota Mataram Ahyar Abduh yang didampingi oleh Ketua DPRD Kota Mataram, Asisten II Provinsi NTB, Kepala Dinas Perkim, Kepala SKPD, Forkopimda, Camat dan Lurah, Kepala Balai BPPW NTB didampingi Kasatker dan PPK, TMC-5 NTB, TL OSP-5 NTB dan Tim Korkot beserta Fasilitator Kotaku Mataram. Serah Terima kegiatan skala lingkungan ini dilakukan oleh Kepala Satker PKP Provinsi NTB Aprialely Nirmala kepada salah satu perwakilan Lurah penerima BPM yaitu Lurah Dasan Cermen Heny Suyasih yang mana telah menjadi Kelurahan Terbaik Pelaksanaan BPM di Tingkat Provinsi NTB, dengan diiringi penandatanganan Berita Acara Serah Terima. Selanjutnya Lurah menyerahkan sarana prasarana yang telah terbangun kepada Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) tingkat Kelurahan untuk melakukan pemeliharaan sesuai dengan Rencana Kerja KPP yang didukung oleh pihak Kelurahan.

Pengurangan luasan kumuh di Kota Mataram melalui dana Program Kotaku maupun dana kolaborasi pada tahun 2020 ini telah mampu mengurangi luasan kumuh Kota Mataram sebesar 93,26 Ha, sehingga di akhir tahun 2020 sisa luasan kumuhnya menjadi 59,02 Ha. Berbagai kegiatan penanganan kumuh di 7 Kelurahan lokasi BPM ini telah menunjukkan perubahan kualitas lingkungan permukiman warga. Perbaikan saluran drainase, peningkatan kualitas jalan lingkungan, penanganan limbah, penyediaan akses MCK keluarga hingga perubahan wajah kawasan dapat dilihat dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini Walikota Mataram memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Kotaku dalam upaya pengurangan kumuh di Kota Mataram. Sejak dikeluarkannya SK Kumuh pada tahun 2015 sebesar 541,76 Ha, tinggal menyisakan 59,02 Ha. Tentunya jika tidak terjadi bencana alam gempa bumi pada tahun 2018 dan kejadian luar biasa pandemi Covid-19 tentunya di akhir tahun 2020 ini kumuh di Kota Mataram bisa tuntas alias nol kumuh. Adapun Kepala Balai Prasarana Dan Pemukiman Wilayah NTB Ika Sri Rejeki  menilai dengan kehadiran Kotaku khususnya program Tabako akan menambah perputaran perekonomian masyarakat di daerah tersebut, karena masyarakat akan diberikan kesempatan untuk mengelola kawasan tersebut sesuai dengan arahan Pemerintah Kota Mataram. Walikota Ahyar tentunya berharap sisa kumuh yang masih ada bisa dituntaskan di tahun tahun berikutnya. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Balai BPPW Provinsi NTB Ika Sri Rejeki berharap penuntasan kawasan kumuh khususnya di Kota Mataram tentunya tidak terlepas dari peran dan dukungan Pemerintah Kota Mataram dan selajutnya berharap agar KPP di tingkat Kelurahan dapat memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana yang telah terbangun, karena telah diserahkan kepada Lurah untuk menjadi aset Kelurahan. Selain itu, Ika menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu kegaitan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian PUPR, yaitu 100-0-100. 100 persen air minum dapat terlayani, 0 persen luasan kumuh perkotaan, dan 100 persen sanitasi terpenuhi,  dengan target dapat terpenuhi pada tahun 2024. Direktorat Jenderal Cipta Karya sangat fokus, Program Kotaku sangat melibatkan masyarakat, terangnya. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memacu perubahan perilaku masyarakat, seperti tidak membuang sampah di kali, dan bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

 

 

 

Mataram, 28 Agustus 2020

Penulis             : Rizal Nopiandi, ST

Posisi/Jabatan  : Askot Safegurad Tim Korkot Cluster 1 Kota Mataram

OSP/OC          : OSP-05 Provinsi NTB