HWDI NTB MENGETUK PINTU, MENGASPIRASI GESI DALAM PROGRAM KOTAKU

 

 

Infrastruktur berperan penting dalam memastikan akses dan inklusi spasial yaitu akses terhadap tanah, rumah, dan layanan publik, inklusi sosial yaitu akses bagi individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun inklusi ekonomi akses kesempatan kerja, pendidikan, sumber pembiayaan dalam lingkungan kota. Mewujudkan kota yang inklusif (kota yang menghargai seluruh warganya, beserta kebutuhan mereka dengan setara) adalah merupakan tujuan pembangunan infrastruktur yang responsif. Begitu pula dengan GESI (Gender Equality and Social Inclusion) yang mencakup kesetaraan gender dan inklusi sosial yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Salah satu upaya mewujudkannya adalah melalui pelaksanaan Program Kotaku-DFAT yang mendapat dukungan pembiayaan dari Hibah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

Dalam rangka mengaplikasikan GESI maupun infrastruktur for all, hari ini Sabtu (31/07/2021) Tim Kotaku Mataram mengundang Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB berkunjung dan melihat dari dekat proses pembangunan MCK yang aksesibiltas universal di Lingkungan Karang Rundun Kelurahan Bertais dan Lingkungan Kebon Bawan Nurul Yaqin Kelurahan Kebon Sari. Dalam kunjungannya, ketua HWDI NTB Sri Sukarni didampingi tim memberikan tanggapan dan aspirasinya terkait pembangunan MCK yang sedang dilaksanakan oleh KSM. “kami tidak bermaksud menggurui, namun seyogyanya MCK yang dibangun betul-betul memperhatikan akses dan kebutuhan disabilitas, disamping itu bisa digunakan oleh anak, orang tua/lansia dan ibu hamil atau orang yang sedang dalam kondisi sakit” timpalnya.

Ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan agar MCK bisa dikatakan aksesibiltas universal dan mengedepankan GESI. Dari proses diskusi bersama BKM, KSM, Tim fasilitator dengan HWDI NTB, berikut ini kesimpulan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti :

Ukuran bangunan MCK sesuai standar minimal 1,8 meter x 1,8 meter dengan memperhitungkan luas manuver kursi roda dalam ruangan/bilik kamar mandi dengan lebar pintu minimal 90 cm.

Jika memungkinkan ada lahan untuk panjang dan lebar bangunan MCK tidak prototype (dapat menggunakan ukuran 1,5 meter x 1,7 meter atau memodifikasinya dengan ukuran 1,5 meter x 2,0 meter).

Jika keterbatasan lahan untuk bangunan MCK hanya tersedia 1,5 meter x 1,5 meter maka perlu disiapkan teras di depan bangunan MCK sebagai tempat manuver pengguna kursi roda dengan ukuran minimal 1,5 meter x 1,5 meter dan menambahkan ram

Ram dengan perbandingan 1:12 (standar permen)  atau toleranai 1:10

Hand railing Ram merupakan salah satu syarat keamanan pengguna disabilitas dan itu juga dapat dimanfaatkan untuk difabel lainnya, jika hand railing tidak memungkinkan dengan lahan yang terbatas, minimal ada bantalan di Ram.

Disarankan untuk  Ram menggunakan batu sikat agar tidak licin

Jalan menuju MCK dipastikan bisa diakses oleh disabilitas, terutama bagi tuna rungu wicara perlu ditambahkan rambu penunjuk arah lokasi MCK.

Tinggi pemasangan hand railing standarnya 60 cm begitu juga tinggi kran air 60 cm dari lantai.

Pintu MCK sebaiknya menggunakan pintu geser sehingga dapat digunakan oleh disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik.

Menggunakan closed duduk sehingga mudah digunakan oleh pengguna kursi roda dan disabilitas lainnya.

Posisi closed sebaiknya tidak sejajar atau segaris dengan posisi pintu agar tidak mengurangi ruang manuver bagi pengguna kursi roda.

            Tak lupa Ketua HWDI NTB menitipkan pesan agar seluruh peserta yang hadir dalam diskusi tersebut diminta untuk mengunjungi tempat mereka di Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Bengkel Kabupaten Lombok Barat, agar dapat melihat dari dekat seperti apa kondisi para penyandang disabilitas dengan berbagai difabel yang memiliki keterbatasan secara fisik. Sri Sukarni berharap agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Program Kotaku-DFAT dapat memenuhi azas 4 K yaitu, Keamanan, Kenyamanan, Kebermanfaatan dan Kemandirian, sehingga penerapan GESI dan Infrastruktur for All dapat terwujud sesuai harapan program.

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard

Tim Korkot          : Cluster-1 Kota Mataram

 SINKRONISASI RENCANA KERJA POKJA DAN FORUM PKP KOTA MATARAM

Hari ini, Rabu (07/07/2021) bertempat di aula rapat Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Mataram telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan program kegiatan Pokja PKP dan Forum PKP Kota Mataram. Kegiatan ini diinisiasi oleh  Ketua Pokja PKP Lalu Agus Supriyadi dengan dihadiri oleh perwakilan anggota Pokja, Ketua Forum PKP Abd. Rahman, wakil ketua dan sekretaris Forum PKP, Sekretaris Dinas Perkim, perwakilan dari BPPW NTB, dan tim Kotaku Mataram. Adapun agenda pertemuan pada hari ini adalah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya agar  terjadi sinkronisasi rencana kerja Pokja PKP dengan Forum PKP.

Dari rencana kerja yang pernah disusun oleh Pokja PKP dan Forum PKP, pimpinan pertemuan Lalu Agus Supriyadi menekankan kembali tugas dan fungsi Pokja PKP dan Forum PKP yaitu melakukan mediasi kebutuhan program masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Tak lupa Lalu Agus Supriyadi mengingatkan pentingnya sumber data yang akurat dan up to date dalam bentuk big data terpadu. “program apapun yang akan dilaksanakan, tanpa adanya big data terpadu yang ter update, tak mungkin kita bisa mengusulkan dan mengajukannya, baik di tingkat Pemda lebih-lebih program dari pusat, maka hal pertama yang menjadi perhatian bagi Pokja PKP dan Forum PKP adalah menyiapkan big data terpadu tersebut dan kami berkomitmen akan menyiapkannya hingga akhir tahun 2021 ini” pungkasnya. Disamping itu kebutuhan data backlog perumahan yang sampai saat ini belum dilakukan pendataan terpadu juga akan menjadi perhatian khusus dari Pokja PKP maupun Forum PKP untuk dilaksanakan melalui rencana kerjanya.

Di kesempatan lain Ketua Forum PKP, Abd. Rahman yang juga merupakan ketua Komisi III DPRD Kota Mataram mengharapkan rencana kerja yang telah disusun bersama dapat dijadikan sebagai kerangka kerja oleh Pokja PKP maupun Forum PKP. Hal mendasar yang disampaikan oleh Abd. Rahman adalah bahwa kebutuhan akan big data menjadi keniscayaan dan disinilah peran dari Forum PKP untuk menyiapkannya. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Pokja PKP, bahwa target akhir tahun 2021 adalah menyiapkan dan menyajikan data terpadu yang bisa diakses siapa pun dalam rangka menjalankan program khususnya perumahan dan kawasan permukiman. Tak lupa Abd. Rahman juga menyinggung rencana kerja Pokja PKP dan Forum PKP yang telah disusun agar dapat ditindaklanjuti. “Rencana yang paling dekat adalah melakukan peninjauan lokasi DAK Terintegrasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Mataram, memastikan komunikasi dengan pemilik lahan yang ditinggali oleh warga secara ilegal di Kelurahan Bintaro agar sesegera mungkin clean and clear, menyelenggarakan rapat rutin di sekretariat Forum PKP yang sedang disiapkan dan menyiapkan program selanjutnya yang tertuang dalam rencana kerja, itu fokus utama Forum PKP saat ini” timpal Abd. Rahman.

Diskusi dalam pertemuan tersebut berlangsung hangat, banyak informasi dan masukan yang dituangkan dalam rekomendasi hasil rapat koordinasi. Dari Korkot Kotaku Hartatik mendorong agar Pokja PKP dan Forum PKP segera melakukan pendataan warga terdampak di lokasi kegiatan DAK Terintegrasi, menjalin komunikasi dengan pemilik lahan dan Pokja PKP segera menyusun jadwal peninjauan lokasi. Tanggapan dari perwakilan BPPW NTB disampaikan oleh Heru Wahyono yang mengapresiasi begitu aktifnya Pokja PKP dan Forum PKP Mataram setelah terbentuk, dengan didukung oleh Rencana Kerja yang telah disusun, maka BPPW NTB mendukung dan tetap melakukan pendampingan dalam menjalankan rencana kerja Pokja dan Forum PKP. Tentunya peran aktif dan keberfungisan Pokja PKP dan Forum PKP Kota Mataram juga sangat menentukan untuk bisa terlaksananya program yang telah disiapkan. Disamping itu, BPPW NTB juga akan berkoordinasi dengan Pokja PKP untuk menyusun jadwal rencana kunjungan lapang untuk meninjau rencana lokasi untuk pembangunan Rusunawa Kawasan, baik itu di Monjok (Kawasan Pasca Bencana), Dasan Agung (Kawasan DAS Jangkok) maupun Kawasan Pesisir Bintaro menjadi kawasan terpadu penataan kawasan kumuh disamping program DAK Terintegrasi.

Dari hasil diskusi dan pembahasan secara menyeluruh, dapat ditarik rekomendasi pertemuan ini, yaitu :

1.    Penyiapan program pendataan big data terpadu, mulai dari pendataan perumahan dan permukiman di lokasi DAK Terintegrasi maupun kawasan lainnya, ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2021.

2.    Melakukan penjadwalan ulang untuk melakukan komunikasi intens dengan pemilik lahan yang saat ini ditinggali oleh warga di lokasi rencana kegiatan DAK Terintegrasi dengan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan dan aparat lingkungan setempat.

3.     Menyusun dan menyiapkan jadwal rencana kunjungan lapang ke lokasi Kawasan DAK Terintegrasi untuk memastikan konsep perencanaan dan memastikan data warga terdampak di seputar lokasi rencana kegiatan.

4.   Menyusun jadwal rencana kunjungan lapang untuk meninjau rencana lokasi untuk pembangunan Rusunawa Kawasan, baik itu di Monjok (Kawasan Pasca Bencana), Dasan Agung (Kawasan DAS Jangkok) maupun kegiatan Kotaku yang akan dilaksanakan pada tahun ini, yaitu kegiatan skala kawasan pasca bencana dan kegiatan hibah DFAT melalui program Kotaku.

5. Memaksimalkan fungsi kesekretariatan Forum PKP serta mengusulkan tenaga ahli yang diperbantukan untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengolahan manajemen data di sekretariat Forum PKP.

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi       : Askot Safeguard

Tim Korkot          : Cluster-1 Mataram

 GIAT FORUM PKP KOTA MATARAM YANG MENGGELIAT

    Bertempat di Lesehan Green Asri Kota Mataram hari Selasa 29 Juni, Forum (Perumahan dan Kawasan Permukiman) PKP Kota Mataram yang baru saja terbentuk telah memulai bergeliat dengan melaksanakan pertemuan/koordinasi awal penyusunan rencana kerja yang melibatkan Pokja PKP dan Tim Kotaku Mataram. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Forum PKP Abd. Rahman yang sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sekretaris Forum PKP Kurniawan Ashari yang juga merupakan Ketua REI Kota Mataram, Ketua Pokja PKP Lalu Agus S, Sekretaris Pokja PKP Parman dan Korkot Kotaku Mataram Hartatik beserta tim. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Ketua Forum PKP sangat mendukung serangkaian program pembangunan yang tengah dilaksanakan tahun ini di Kota Mataram, seperti pembangunan Rusunawa di Kelurahan Bintaro termasuk program yang dilaksanakan melalui Program Kotaku, baik itu CFW maupun DFAT, begitu juga dengan skala kawasan pasca bencana di Kelurahan Bertais dan Selagalas.

        Dalam kesempatan ini, Abd. Rahman membahas upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mataram dalam menyiapkan big data terkait permasalahan kumuh dan Forum PKP mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkannya. "Karena bagaimanapun semua program baik pusat maupun daerah harus jelas data permasalahan yang diusulkan, maka kebutuhan akan big data terpadu yang akurat dan update menjadi keniscayaan, kita perjuangkan itu" pungkasnya. 

    Di kesempatan terpisah, Korkot Kotaku Mataram, Hartatik menyampaikan bahwa di Program Kotaku telah memiliki data baseline by name by addres yang bisa dijadikan data awal untuk menyiapkan big data terpadu yang dibutuhkan dalam penanganan kumuh di Kota Mataram. "Di tingkat Kelurahan ada namanya dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang difasilitasi oleh Kotaku sebagai dokumen perencanaan yang tidak hanya memuat 7 Aspek kumuh, namun juga perencanaan yang dibutuhkan, termasuk juga data baseline by name by addres yang bisa dijadikan data awal dalam menyiapkan program" ungkap Hartatik

    Maka sangat diharapkan peran Forum PKP dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah dalam membangun Kota, berbagai program yang sedang diusulkan oleh Pemerintah Kota Mataram ke pusat menjadi atensi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Salah satu yang menjadi pembahasan hangat yaitu usulan DAK Terintegrasi, dimana Pemerintah Kota Mataram mengusulkan penataan permukiman kumuh nelayan di Kelurahan Bintaro, namun ada beberapa permasalahan dan kendala yang harus diselesaikan, terutama kesiapan lahan. Disamping itu juga kesiapan Pemerintah Kota Mataram dalam mengusulkan Rumah Susun bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, yang mana program tersebut sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, seperti Penataan Terpadu Kawasan Baru Bintaro Ampenan.Selain itu, dengan antusias Forum PKP juga akan melihat peluang Kota Mataram untuk melanjutkan kegiatan skala kawasan di segmen sisi selatan DAS Jangkok yang berada di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Banjar. 

    Poin poin pembahasan tersebut telah dituangkan dalam Rencana Kerja yang akan disepakati oleh Forum PKP untuk menjalankan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2021 ini, adapun hasil pembahasan rencana kerja Forum PKP adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan Rutin Forum PKP setiap minggu I setiap bulan
2. Pembentukan Sekretariat Forum (Minggu I Juli 2021)
3. Monitoring Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana (Minggu II setiap bulan yang dimulai pada bulan Juli 2021)
4. Monitoring Calon Lokasi DAK Terintegrasi 2022 (Minggu III Juli 2021)
5. Monitoring Kawasan RUSUN Bintaro (Minggu III Juli 2021)
6. Monitoring untuk persiapan lahan RUSUN Skala Kawasan Das Jangkok dan Pasca Bencana (Minggu IV Juli - Minggu II Agustus 2021)
7. Hearing dengan DPRD Kota Mataram (Minggu IV Juli 2021)
8. Sinkronisasi Data Kumuh Kota Mataram (Mulai Minggu IV Juli - September 2021)
9. Updating DATA (mulai Minggu IV Juli - September 2021)
10. Simulasi Pengurangan Kumuh Program KOTAKU dan Kolaborasi dengan Program yang bersumber dari APBD, APBN dan CSR (Agustus 2021)
11. Perhitungan Pengurangan Kumuh Tahun 2021 (Desember 2021)
12. Penerbitan SK Kumuh Kota Mataram Tahun 2021 (Desember 2021 - Januari 2022).

Penulis               : Rizal Nopiandi

Jabatan/Posisi    : Askot Safeguard

Tim Korkot        : Cluster 1 Kota Mataram

 LURAH PAGUTAN TIMUR MENYAPA PEKERJA DALAM KUNJUNGANNYA

        Pelaksanaan kegiatan Padat Karya/Cash For Work (CFW) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Mataram telah memasuki minggu ke-5 dan telah mulai terlihat dampaknya dalam hal pemeliharaan kebersihan dan perbaikan saluran drainase maupun jalan lingkungan yang menjadi fokus  kegiatannya. Begitu juga di Kelurahan Pagutan Timur, per tanggal 25 Mei ini progres pemanfaatan dananya telah mencapai 50,44% dengan progres fisik pekerjaan mencapai 42,51%. Dalam rangka melihat dari dekat proses pelaksanaan Padat Karya di Kelurahan Pagutan Timur, hari ini Selasa (25/05/2021) Lurah Pagutan Timur Irfan Syafindra didampingi BKM, KSM, Kepala Lingkungan, Babinsa, Babinkamtibmas dan Fasilitator meninjau pekerjaan normalisasi saluran dan perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh warga sebagai pekerja. Dari informasi yang disampaikan oleh Koordinator BKM Tunggal Arsa Kelurahan Pagutan Timur Mulhan, ada sekitar 57 orang pekerja yang terlibat dalam kegiatan padat karya ini. Seluruhnya merupakan warga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Kelurahan Pagutan Timur yang terdampak Covid-19 baik yang kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan maupun yang menjadi tulang punggung keluarga.

        Dalam kunjungan lapangnya, Lurah Pagutan Timur mengapresiasi pelaksanaan kegiatan padat karya ini karena dirasakan betul manfaatnya bagi warga, terutama yang terdampak Covid-19. Tak lupa beliau menyampaikan pesan dan motivasi kepada pekerja agar bekerja secara maksimal untuk membersihkan dan memelihara saluran maupun jalan yang menjadi aset kelurahan agar dapat terpelihara dan berfungsi baik. Dalam suatau kesempatan, Lurah Irfan menyampaikan pandangannya dan harapan yang juga menjadi harapan warga. "kegiatan padat karya yang dilaksanakan oleh warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 memberikan efek terhadap peningkatan perekonomian mereka, disamping terselenggaranya perbaikan dan pemeliharan infrastruktur lingkungan. Tentunya warga berharap kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan" pungkasnya.

        Di tempat terpisah, Koordinator BKM Mulhan juga menyampaikan apresiasinya bahwa kegiatan padat karya sangat bermanfaat bagi masyarakat di masa pandemi seperti sekarang ini, karena sesuai dengan tujuan CFW adalah memberikan upah bekerja bagi warga yang terdampak Covid-19 dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan. Mulhan juga berharap kegiatan ini dapat menjadi pilot project yang perlu dilanjutkan. "terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian PUPR yang telah mempercayakan kegiatan CFW di Kelurahan Pagutan Timur, terima kasih juga disampaikan kepada BPPW NTB, OSP-5 NTB, Tim Korkot maupun tim fasilitator pendamping yang telah memfasilitasi proses pelaksanaan CFW khususnya di Kelurahan Pagutan Timur" tutupnya. Tak lupa sebelum mengakhiri kunjungannya, Lurah menyempatkan berfoto bersama dengan seluruh pekerja dan berpesan agar pekerjaan ini bisa diselesaikan sesuai kontrak yang disepakati oleh BKM dengan KSM.

Penulis                : Rizal Nopiandi

Jabatan/Posisi    : Askot Safeguard

Tim                    : Tim Korkot Cluster-1 Kota Mataram

Program KOTAKU-CFW Kota Mataram Tahun 2021

 Pelaksanaan Coaching KSM Dan MP2K Kegiatan KOTAKU-CFW Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat di lokasi CFW, maka perlu dilakukan upaya penyampaian informasi baik melalui sosialisasi yang menerus maupun coaching (penguatan) kepada khususnya KSM sebagai pelaksana kegiatan. Pelaksanaan coaching KSM telah mulai dilaksanakan di Kota Mataram dengan pendampingan tim fasilitator di tingkat Kelurahan. Tujuan pelaksanaan penguatan KSM ini tentunya agar KSM dapat memahami konsep dan mekanisme pelaksanaan CFW, maksud dan tujuan kegiatan CFW, pinsip pelaksanaan kegiatan, penjelasan mengenai teknis kegiatan, prosedur pencairan dan pemanfaatan dana hingga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban yang akan dilaporkan oleh KSM. Penting untuk dipahami oleh pelaku di tingkat Kelurahan, baik itu pihak Kelurahan, BKM hingga KSM pelaksana kegiatan terkait tujuan pelaksanaan kegiatan Cash For Work (CFW)/Padat Karya Program Kotaku, yaitu :

a. Memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan;

b. Memulihkan perekonomian masyarakat untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi paska covid-19, khususnya di perkotaan;

c. Membantu Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak Covid-19; dan

d. Terpeliharanya dan berfungsinya aset infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program KOTAKU maupun Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) lain melalui swakelola masyarakat (BKM/LKM).

Kegiatan coaching KSM telah mulai dilaksanakan di beberapa Kelurahan yang telah siap untuk segera melaksanakan kegiatan fisik CFW. Adapun proses coaching KSM telah dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang, Pagutan, Mataram Timur, Karang Pule, Ampenan Utara, Cakranegara Selatan, Cakranegara Utara, Pagesangan Barat dan selanjutnya menyusul Kelurahan lainnya sesuai dengan kesiapan dan jadwal yang telah disepakati bersama. Pelaku kegiatan CFW di tingkat kelurahan perlu memahami prinsip pelaksanaan kegiatan CFW sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Prinsip Pelaksanaan kegiatan Cash For Work (CFW)/Padat Karya Program Kotaku, adalah :

a. Partisipatif, dimana dalam setiap tahapan proses (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban) selalu melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat;

b . Transparan dan Akuntabel, dimana dalam setiap langkah kegiatan CFW dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan hasil-hasilnya kepada masyarakat;

c. Sederhana dan Mudah Dikerjakan, artinya pelaksanaan seluruh proses kegiatan diupayakan semudah mungkin dan sistematis serta bisa dilakukan masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan dan ketentuan dasar pelaksanaan kegiatan CFW ini;

d. Bekualitas Secara Layak, agar pelaksanaan CFW ini tetap mengacu pada kualitas standar pekerjaan (tidak asal mengerjakan padat karya); dan

e. Keberlanjutan, Kegiatan CFW dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

        Selain pelaksanaan coaching KSM, tahapan pendampingan masyarakat yang telah dilakukan adalah MP2K (Musyawarah Pra Pelaksanaan Konstruksi). Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui kesiapan KSM sebagai pelaksana kegiatan. Kegiatan MP2K bisa dirangkai dengan coaching KSM mengingat kesibukan warga dan dalam rangka mengurangi kerumunan warga dalam sebuah pertemuan. Dalam pertemuan yang dilakukan pun harus tetap mengedapankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun sebelum pertemuan dimulai. Adapun tujuan pelaksanaan MP2K yang disepakati oleh peserta. 

1. Tersosialisasinya BPM CFW Tahap I (70%)

2. Tersusunnya proposal dan rencana kerja KSM BPM CFW Tahun Anggaran 2021

3. Berkomitmen memanfaatkan Anggaran BPM CFW sesuai dengan Pedoman dan POS CFW 2021

4. Mengoptimalkan tenaga kerja yang digunakan adalah warga MBR, terdampak Covid-19 dan kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga

5. Terpeliharanya asset inftrastruktur yang telah terbangun di kelurahan.

        Dalam penentuan pekerja yang akan dilibatkan nantinya sebagai pekerja di kegiatan CFW sering terjadi pertanyaan dan pro kontra di tingkat masyarakat, sehingga perlu diperjelas dan dipertegas bahwa kriteria masyarakat penerima manfaat atau yang berhak menjadi pekerja dalam kegiatan Cash For Work (CFW)/Padat Karya Program Kotaku, adalah :

a.  Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terkena dampak bencana pandemi COVID-19 yang tinggal wilayah lokasi sasaran CFW; dan atau

b. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan/berkurangnya penghasilan akibat dampak bencana pandemi COVID-19;

c. Pencari nafkah utama keluarga laki-laki atau perempuan dan bukan anak dibawah umur.

Penulis                : Rizal Nopiandi

Jabatan/Posisi    : Askot Safeguard

Tim                     : Tim Korkot Cluster-1

Program KOTAKU-DFAT Kota Mataram Tahun 2021

 DFAT Mulai Berproses, Melangkah Menggapai Progres

    KOTAKU-DFAT merupakan bagian dari Program KOTAKU yang mendapat dukungan pembiayaan dari Hibah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Hibah DFAT merupakan salah satu bentuk kolaborasi pada program KOTAKU dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Kegiatan infrastruktur DFAT dilaksanakan pada lokasi percontohan berdasarkan tipologi permukiman kumuh seperti di tepi air, di atas air, di perbukitan, di dataran rendah dan di daerah rawan bencana (Permen PUPR No. 14 Tahun 2018), khususnya infrastruktur akses air minum dan sanitasi untuk memenuhi target minimal layanan 80 persen di lokasi kumuh yang sudah ditangani. Sejalan dengan kebijakan Presiden dan Menteri PUPR, maka program hibah DFAT difokuskan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 memiliki target untuk penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang memenuhi target minimal layanan 80% serta menjadi salah satu instrument bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi akibat dampak covid.19, melalui pelaksanaan kegiatan dengan Pola Padat Karya dalam perbaikan dan/atau pembangunan infrastruktur permukiman.

    Kota Mataram yang menjadi salah satu Kota percontohan lokasi DFAT telah mulai melaksanakan proses pendampingan di tingkat masyarakat. Disamping dengan sosialisasi, FGD maupun survey lokasi, salah satu tahapan yang saat ini tengah dilaksanakan adalah pembentukan/penguatan TIPP di masing-masing Kelurahan lokasi DFAT. Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021, tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Bebasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021, bahwa Kelurahan yang menjadi lokasi DFAT di Kota Mataram adalah Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Babakan dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya. Hingga saat ini semua Kelurahan telah melaksanakan sosialisasi Program DFAT di tingkat Kelurahan maupun pembentukan atau revitalisasi TIPP. Pembentukan atau revitalisasi TIPP bertujuan untuk menyiapkan tim perencana partisipatif di tingkat Kelurahan dalam rangka menggali permasalahan kumuh dan potensi yang dimiliki untuk menjawab kebutuhan Watsan (Water and Sanitation) yang belum terpenuhi. Pelibatan TIPP dalam mendesain konsep penanganan kumuh kawasan agar masyarakat pada umumnya dapat menemukenali permasalahan kumuh yang dihadapi serta ide konsep penanganannya. Hal ini tak terlepas dari maksud pelaksanaan program DFAT yaitu :

1. Program KOTAKU-DFAT adalah untuk mendukung Program KOTAKU dalam pengembangan inovasi penanganan permukiman kumuh perkotaan.

2. Program ini mendukung pula pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat dampak wabah COVID-19 melalui pola padat karya dalam perbaikan dan/atau pembangunan infrastruktur permukiman.

3. Program KOTAKU-DFAT  dilakukan dengan fasilitasi lokasi percontohan/pilot yang harapannya kemudian menjadi model pembelajaran untuk diadopsi, diadaptasi, dan direplikasi oleh pemerintah daerah di lokasi lainnya.

Maupun Tujuan dari pelaksanaan program DFAT yaitu “Mewujudkan permukiman perkotaan layak huni, inklusif, produktif, berketahanan, dan berkelanjutan”.

    Dalam rangka tercapainya maksud dan tujuan program DFAT, maka perlu dilakukan strategi pelaksanaan seprti di bawah ini :

1.  Mengembangkan inovasi penanganan permukiman kumuh yang inklusif dengan menerapkan aksesibilitas universal, berketahanan terhadap bencana (termasuk wabah);

2.    Meningkatkan dukungan pencapaian akses terhadap infrastruktur dan pelayanan sarana air minum dan sanitasi di lokasi sasaran dalam memenuhi target pelayanan minimal 80%; terbangunnya infrastruktur yang ramah disabilitas dan ramah lingkungan; inovasi alternatif penanganan keamanan bermukim; serta meningkatkan kualitas permukiman di lokasi kumuh Program KOTAKU;

3.  Meningkatkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan kegiatan dengan Cash for Works serta Pola Padat Karya;

4.  Mendorong kolaborasi dengan para pihak dalam peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi

Strategi pelaksanaan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari keluaran (output) yan ingin dicapai, yaitu :

1.  Adanya kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan KOTAKU-DFAT.

2.  Tersusunnya penajaman dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang sudah melalui uji publik dan berbagai instrumen/dokumen turunannya.

3.  Tersusun penajaman dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).

4.  Terlaksananya pembangunan fisik dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan KOTAKU-DFAT

5.  Adanya kontribusi pada berkurangnya luasan kumuh melalui percontohan tematik penataan lingkungan permukiman yang inovatif

    Dalam proses sosialisasi maupun pembentukan atau revitalisasi TIPP yang telah dilakukan di 5 Kelurahan lokasi DFAT, baik itu maksud dan tujuan Program DFAT, Strategi pelaksanaan, keluaran dari program, Kriteria Kelurahan lokasi DFAT, mekanisme dan teknis pelaksanaan telah disampaikan kepada warga yang mengikuti proses sosialisasi maupun pembentukan atau revitalisasi TIPP. Hal ini penting agar tahapan selanjutnya dalam menyiapkan konsep maupun rencana penanganan, baik itu BKM, TIPP maupun warga masyarakat di lokasi kegiatan dapat memahami dan menjalankan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan capaian dari progress kegiatan yang ingin dicapai.

Penulis                : Rizal Nopiandi

Jabatan/Posisi    : Askot Safeguard

Tim                     : Tim Korkot Cluster-1

BPM Skala Lingkungan

 

BPM TUNTAS NAMUN KUMUH BELUM TUNTAS

 

 

Peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dilaksanakan melalui kegiatan skala lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan kegiatan skala kawasan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/kontraktor. Kota Mataram di tahun 2020 ini mendapatkan alokasi dana penanganan kumuh dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai BPPW Provinsi NTB untuk skala lingkungan di 7 kelurahan dengan masing-masing kelurahan sebesar 1 Milyar Rupiah. Dan kegiatan penataan skala kawasan DAS Jangkok dengan pagu dana 9,1 Milyar Rupiah. Terlaksananya Program Kotaku di Kota Mataram dalam rangka menjawab dampak pandemi Covid-19 dengan pendekatan Padat Karya dalam pelaksanaannya. Berbicara padat karya tentunya tidak terlepas dari Instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan Program Padat Karya Tunai (PKT) untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 . Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, dimana selama pandemi begitu banyak para pekerja yang di PHK, kehilangan usaha bahkan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di seluruh lokasi BPM yang tersebar di Kota Mataram, setidaknya mampu menyerap sedikitnya 454 orang tenaga kerja dengan 19.418 HOK yang dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai.

Dengan pelaksanaan pekerjaan kurang lebih selama tujuh bulan, kegiatan BPM skala lingkungan telah dinyatakan selesai 100% dengan dilaksanakannya acara Serah Terima pada hari Senin (28/12/2020) yang dirangkai dengan acara Serah Terima pekerjaan skala kawasan DAS Jangkok. Acara Serah Terima yang dipusatkan di RTH Tabako kawasan DAS Jangkok dihadiri oleh Walikota Mataram Ahyar Abduh yang didampingi oleh Ketua DPRD Kota Mataram, Asisten II Provinsi NTB, Kepala Dinas Perkim, Kepala SKPD, Forkopimda, Camat dan Lurah, Kepala Balai BPPW NTB didampingi Kasatker dan PPK, TMC-5 NTB, TL OSP-5 NTB dan Tim Korkot beserta Fasilitator Kotaku Mataram. Serah Terima kegiatan skala lingkungan ini dilakukan oleh Kepala Satker PKP Provinsi NTB Aprialely Nirmala kepada salah satu perwakilan Lurah penerima BPM yaitu Lurah Dasan Cermen Heny Suyasih yang mana telah menjadi Kelurahan Terbaik Pelaksanaan BPM di Tingkat Provinsi NTB, dengan diiringi penandatanganan Berita Acara Serah Terima. Selanjutnya Lurah menyerahkan sarana prasarana yang telah terbangun kepada Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) tingkat Kelurahan untuk melakukan pemeliharaan sesuai dengan Rencana Kerja KPP yang didukung oleh pihak Kelurahan.

Pengurangan luasan kumuh di Kota Mataram melalui dana Program Kotaku maupun dana kolaborasi pada tahun 2020 ini telah mampu mengurangi luasan kumuh Kota Mataram sebesar 93,26 Ha, sehingga di akhir tahun 2020 sisa luasan kumuhnya menjadi 59,02 Ha. Berbagai kegiatan penanganan kumuh di 7 Kelurahan lokasi BPM ini telah menunjukkan perubahan kualitas lingkungan permukiman warga. Perbaikan saluran drainase, peningkatan kualitas jalan lingkungan, penanganan limbah, penyediaan akses MCK keluarga hingga perubahan wajah kawasan dapat dilihat dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini Walikota Mataram memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Kotaku dalam upaya pengurangan kumuh di Kota Mataram. Sejak dikeluarkannya SK Kumuh pada tahun 2015 sebesar 541,76 Ha, tinggal menyisakan 59,02 Ha. Tentunya jika tidak terjadi bencana alam gempa bumi pada tahun 2018 dan kejadian luar biasa pandemi Covid-19 tentunya di akhir tahun 2020 ini kumuh di Kota Mataram bisa tuntas alias nol kumuh. Adapun Kepala Balai Prasarana Dan Pemukiman Wilayah NTB Ika Sri Rejeki  menilai dengan kehadiran Kotaku khususnya program Tabako akan menambah perputaran perekonomian masyarakat di daerah tersebut, karena masyarakat akan diberikan kesempatan untuk mengelola kawasan tersebut sesuai dengan arahan Pemerintah Kota Mataram. Walikota Ahyar tentunya berharap sisa kumuh yang masih ada bisa dituntaskan di tahun tahun berikutnya. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Balai BPPW Provinsi NTB Ika Sri Rejeki berharap penuntasan kawasan kumuh khususnya di Kota Mataram tentunya tidak terlepas dari peran dan dukungan Pemerintah Kota Mataram dan selajutnya berharap agar KPP di tingkat Kelurahan dapat memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana yang telah terbangun, karena telah diserahkan kepada Lurah untuk menjadi aset Kelurahan. Selain itu, Ika menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu kegaitan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian PUPR, yaitu 100-0-100. 100 persen air minum dapat terlayani, 0 persen luasan kumuh perkotaan, dan 100 persen sanitasi terpenuhi,  dengan target dapat terpenuhi pada tahun 2024. Direktorat Jenderal Cipta Karya sangat fokus, Program Kotaku sangat melibatkan masyarakat, terangnya. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memacu perubahan perilaku masyarakat, seperti tidak membuang sampah di kali, dan bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

 

 

 

Mataram, 28 Agustus 2020

Penulis             : Rizal Nopiandi, ST

Posisi/Jabatan  : Askot Safegurad Tim Korkot Cluster 1 Kota Mataram

OSP/OC          : OSP-05 Provinsi NTB