SERAH TERIMA PROGRAM PERBAIKAN RUMAH KOLABORASI PT SMF DISAMBUT MERIAH OLEH WARGA KEBUN SARI 

 

 Kelurahan Kebun Sari patut menjadi kelurahan percontohan di Kota Mataram jika melihat apa yang telah dilakukan dalam menata permukiman dan perumahan warganya. Setelah mendapat penghargaan sebagai Kelurahan Terbaik se-Indonesia dalam pelaksanaan infrastruktur permukiman DFAT (Departement of Foreign and Trade) Australia melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Kelurahan Kebun Sari juga mendapatkan dana kolaborasi dalam program peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah tidak layak huni dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Kegiatan peningkatan kualitas rumah dan/atau pembangunan baru rumah diselenggarakan untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh dengan kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni atau kegiatan pembangunan rumah baru layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan melalui swakelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui pelaksana kegiatan yang dibentuk yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).  PT SMF membagi kegiatan yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ke dalam tiga bidang yaitu bidang Sosial, bidang pengembangan rumah Homestay untuk mendukung sektor pariwisata, dan bidang peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni untuk penanganan pemukiman kumuh di perkotaan yang berkolaborasi dengan program Kota Tanpa Kumuh dari Kementerian PUPR.  Selain itu PT SMF melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam upaya penanganan Kemiskinan Ekstrim di Indonesia. Program peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni PT SMF juga mendukung program Sustainibility Develoment Goals atau SDG’s yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2015, terutama terkait dengan pilar pembangunan lingkungan dengan tujuan ke 6 pada SDG’s yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi layak, dan tujuan ke 11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan

 

                Hari ini, Rabu (12/07/2023) dilaksanakan acara peresmian dan serah terima hasil peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni yang diinisiasi oleh PT SMF. Hadir dalam peresmian ini, Walikota Mataram, Sekda Kota Mataram, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Direktorat PKP yang diwakili oleh Kasubdit PKP Wilayah 3, Direktur PT SMF dan jajaran, KPKNL Mataram, BPPW NTB, BP2P NT1, Kadis Perkim Kota Mataram, Jajaran SKPD Kota Mataram, Eks Tim Kotaku, Camat Ampenan, Lurah Kebun Sari dan undangan lainnya yang berbaur dengan penerima manfaat dan warga Kelurahan Kebun Sari turut memeriakan acara. Sedikitnya 300 orang termasuk warga sekitar turut menghadiri acara tersebut dan disambut meriah oleh warga Kelurahan Kebun Sari. Total ada 22 unit rumah yang dilakukan peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni melalui kolaborasi PT SMF dengan pagu dana 1,5 Milyar yang dilaksanakan sejak Nopember 2022 dan selesai pada April 2023. Dalam sambutannya, Kasubdit PKP Wilayah 3 Herman Tobo menekankan peran Pemda sebagai nakhoda untuk dapat melanjutkan penanganan kumuh yang masih tersisa di Kota Mataram. Disamping melalui pendanaan APBN maupun APBD, perlu juga ditingkatkan kolaborasi dengan multipihak agar apa yang menjadi tujuan pembangunan di Kota Mataram dapat terwujud. “Melalui Program Kotaku, investasi yang telah masuk di Kota Mataram sebesar 77 Milyar untuk melakukan penataan kawasan permukiman sejak tahun 2016 baik dari kegiatan skala lingkungan maupun sekala kawasan, sehingga aset infrastruktur yang ada perlu dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima manfaat” tandasnya. Di lain kesempatan Direktur Keuangan dan Operasional PT SMF Bonai Subiakto menyampaikan bahwa Kota Mataram menjadi Kota/Kabupaten yang ke-16 di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran lokasi program PT SMF. “Kerja sama dengan PT SMF yang merupakan BUMN binaan Kementerian Keuangan tentunya merupakan kolaborasi yang mendukung program Sustainibility Develoment Goals atau SDG’s, terutama terkait dengan pilar pembangunan lingkungan dengan tujuan ke 11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan” Pungkas Bonai dalam sambutannya. Selanjutnya Walikota Mataram H. Mohan Roliskana mengapresiasi program perbaikan rumah yang telah dilaksanakan melalui kolaborasi dengan PT SMF “Apa yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Program Kotaku maupun kolaborasi melalui PT SMF tentunya dalam rangka mengurangi kumuh di Kota Mataram dan menjadi komitmen kita bersama untuk menuntaskan sisa kumuh 24 Hektar hingga tahun 2024, perlu terus kita kawal untuk dilajutkan di beberapa wilayah yang perlu dilakukan intervensi ” timpal Mohan dalam sambutannya. Tak lupa Mohan berpesan kepada penerima manfaat agar dapat memelihara rumahnya dan termanfaatkan dengan baik.. Tentunya warga yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan mimpi mereka memiliki rumah yang layak menjadi kenyataan. Seperti yang disampaikan oleh M. Paruki warga RT 02 Lingkungan Kebun Bawak Nurul Yakin “Kami bersyukur, tempat tinggal kami kini menjadi lebih baik dan layak, terima kasih kepada PT SMF, pemerintah dan semua pihak yang telah membantu” pungkasnya

  

                Selanjutnya Walikota Mataram beserta seluruh undangan meninjau dan melihat dari dekat kondisi rumah yang telah dilakukan perbaikan. Jika melihat dari kualitas dan hasil pembanguan rumahnya, tentu sangat memuaskan, karena dengan dana yang disediakan tentunya tanpa dukungan swadaya dari pemilik rumah, tidak akan cukup untuk membangun rumah yang strukturnya ramah gempa dan finishing yang tak kalah dengan rumah yang dibangun oleh pengembang. Tidak hanya itu, di kawasan permukiman yang sebelumnya juga dilakukan perbaikan infrastruktur lingkungan melalui DFAT Program Kotaku, Walikota Mataram turut mengapresiasi hasil penataan lingkungan yang telah terbangun hingga kini masih bagus dan terpelihara. Memang pantas Kelurahan Kebun Sari ini dijadikan sebagai Kelurahan Percontohan, karena upaya peningkatan kualitas permukiman dan perumahan yang telah dilakukan oleh BKM bersama pihak Kelurahan telah tampak nyata di sini dengan berbagai pendanaan, baik itu APBD, dana Aspirasi, program Kotaku maupun kolaborasi PT SMF sebagai masterpiece yang dapat direplikasi untuk Kelurahan lainnya di masa yang akan datang. Tentunya hal itu tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran serta masyarakat, dukungan pemerintah dan pelibatan berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan upaya peningkatan kualitas permukiman maupun perumahan sebagai wujud nyata kolaborasi yang sesungguhnya.

 

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST (Eks Tim Kotaku Mataram)

 BPPW NTB MELAKSANAKAN PELATIHAN PKM/PEMDA SEBAGAI UPAYA KEBERLANJUTAN

 

 

 

                Dalam rangka melaksanakan Program Kotaku tahun 2023, peningkatan kapasitas merupakan salah satu komponen penting, sehingga diharapkan semua pelaku baik Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki kapasitas yang baik untuk mencapai tujuan program. Untuk menyiapkan keberlanjutan penataan permukiman maka perlu diadakan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan workshop pengelolaan pasca program. Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kota dapat menyiapkan dan memperkuat kelembagaan BKM, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur yang telah terbangun, pengelolaan aset kegiatan skala kawasan, penguatan Pokja PKP dan lainnya. Maka dari itu, telah dilakukan kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) dan Pemerintah Daerah selama 4 hari dimulai sejak Senin (29/05/2023) sampai dengan Kamis (01/06/2023) yang bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram. Pelatihan ini dilaksanakan oleh BPPW NTB melalui panitia bersama dengan melibatkan tim Kotaku Mataram. Adapun peserta dalam pelatihan ini yaitu dari unsur Pokja PKP, Forum PKP, Forum BKM, Pengurus KPP, Perguruan Tinggi, Kalangan Swasta, Kelompok Peduli, BPPW NTB hingga Tim Korkot Kotaku Mataram. Dalam kegiatan pelatihan ini turut menghadirkan narasumber dengan 5 tema materi yang disampaikan, yakni Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan, Pembinaan BKM, Roadmap Penanganan Kumuh Kota Mataram 2017-2022 dan Rencana Aksi Penanganan Kumuh Kota Mataram Tahun 2023-2024, Transformasi UPK Menjadi Koperasi, dan Pengelolaan Sampah. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam bentuk workshop yang dilaksanakan di dalam ruangan maupun diskusi pengamatan hasil kunjungan lapangan.

 

                Pelatihan PKM/Pemda dibuka oleh Kepala BPPW NTB Sri Rejeki yang didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri. Dalam sambutannya Kepala BPPW NTB Ika Sri Rejeki beserta jajaran. Dalam sambutannya Ika menyampaikan harapannya agar Peserta Pelatihan PKM/pemda ini dapat mengikuti pelatihan hingga selesai, berjalan lancar dan menghasilkan rumusan dalam upaya penanganan kumuh. “Dengan adanya workshop ini, harapan kita agar program Kotaku masih tetap berlanjut, Pemda sebagai nakhoda perlu bekerja keras untuk penanganan kumuh tentunya dengan berkolaborasi melibatkan berbagai pihak “ pungkas Ika Sri Rejeki. Adapun materi di hari pertama membahas Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri. Melalui materi ini diharapkan masyarakat atau Pemda dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan untuk kegiatan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR khususnya melalui Program Kotaku terutama kegiatan skala Kawasan. Kegiatan operasi dan pemeliharaan disesuaikan dengan karakteristik Kawasan (dapat berupa Herritage, pariwisata, livelihood, konservasi atau lainnya) dan jenis infrastruktur yang dibangunnya. Kegiatan operasinal dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu juga mencakup kelembagaan, pendanaan, rencana kegiatan maupun penguatan masyarakat pemanfaat dan pemelihara infrastruktur yang terbangun. Dilanjutkan dengan pembahasan materi kedua oleh Camat Ampenan Muzakkir Walad yang membahas mengenai Pembinaan BKM. Dari penyampaian materi ini tentunya diharapkan masyarakat atau Pemda yang dalam hal ini sebagai peserta pelatihan dapat melanjutkan pembinaan BKM sebagai organisasi yang telah dibina Program Kotaku dalam hal keberlanjutan penanganan kumuh. Pembinaan BKM antara lain mencakup kelembagaan, OPD pembina, rencana pembinaan dan pendampingan dan juga pendanaan.

 

                Selanjutnya kegiatan pelatihan di hari kedua dilaksanakan dengan kunjungan lapangan dengan dua lokasi yang menjadi sasaran yaitu lokasi skala lingkungan di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan maupun lokasi skala kawasan Pasca Bencana di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya yang menjadi lokasi best practice di Kota Mataram. Kunjungan lapangan yang pertama menuju Kelurahan Kebun Sari, dalam prosesnya peserta melakukan pengamatan terhadap kondisi infrastruktur DFAT tahun 2021 dan kolaborasi rehab rumah PT. SMF tahun 2022-2023 yang telah terbangun, kemudian dilanjutkan dengan melakukan diskusi untuk mengetahui operasional dan pemeliharaan yang telah dilakukan maupun kondisi kelembagaan BKM dan KPP di Kelurahan Kebun Sari. Kunjungan lapangan kedua menuju lokasi kegiatan skala Kawasan Pasca Bencana di Kelurahan Bertais, dengan pola yang sama peserta melakukan peninjauan infrastruktur yang terbangun serta berdiskusi dengan BKM dan KPP. Hasil diskusi kunjungan lapangan dibawa ke ruang kelas untuk menjadi pembahasan oleh peserta dalam diskusi desk untuk menghasilkan rekomendasi yang tertuang dalam rencana kerja tindak lanjut. Materi di hari ketiga membahas Roadmap Penanganan Kumuh Kota Mataram 2017-2022 dan Rencana Aksi Penanganan Kumuh Kota Mataram Tahun 2023-2024 yang disampaikan oleh Kabid Fispra Bappeda Kota Mataram Lalu Bramantio Ganeru. Melalui pembahasan materi ini diberikan gambaran capaian penanganan permukiman kumuh maupun rencana aksi penanganan kumuh sebagai upaya Pemda dalam mengoptimalkan keberlanjutan program. Materi selanjutnya tak kalah menarik yaitu mengenai Transformasi UPK Menjadi Koperasi yang dibawakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram Eka Wardana. Pembahasan materi ini tidak terlepas pada praktik baik pengembangan dana bergulir melalui UPK Kelurahan Pagutan yang hingga saat ini masih berjalan dengan nilai aset lebih dari 1 miliar, sehingga diharapkan ke depan dapat menjadi koperasi yang terus dibina oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas. Melalui kesempatan yang diberikan, Eka Wardana juga mengulas apa itu koperasi, seperti apa syarat dan ketentuan membentuk koparasi, kondisi perkoperasian yang ada di Mataram dan contoh-contoh baik koperasi yang berkembang dan eksis dalam menjalankan kegiatannya. Materi kelima tak lepas dari persoalan sampah yang belum selesai penanganannya sehingga narasumber yang menyampaikan materi Kabid Pengendali Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menekankan upaya dan langkah yang dapat dilakukan dalam mengurangi volume sampah, penyadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah dan manfaat yang didapatkan dengan mengolah sampah dari rumah. Seluruh materi disampaikan oleh narasumber dengan jelas dan dapat diterima dan dipahami oleh peserta, hal ini terlihat dari diskusi tanya jawab dan rekomendasi yang dihasilkan.

 

                Pelatihan ditutup oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri diawali dengan penyampaian pesan dan kesan oleh perwakilan narasumber dan peserta. Disamping itu dilakukan juga penandatangan Berita Acara Pelaksanaan Pelatihan PKM/Pemda yang disertai Rencana Kerja Tindak Lanjut sebagai bagian dari hasil pelaksanaan pelatihan. Dalam sambutannya, M. Nazaruddin Fikri berharap agar ada rumusan yang jelas dalam melakukan strategi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan maupun upaya pembinaan BKM. Tak lupa Fikri juga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang tak terhingga atas apa yang telah dilakukan oleh Program Kotaku. Dengan menyisakan kumuh 75,71 Hektar tentunya akan menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan menjadi nol hektar oleh Pemerintah Kota Mataram. “Kita berharap Program Kotaku tetap dilanjutkan, namun bagaimanapun ke depan dengan peninggalan Kotaku melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kita optimis dapat menuntaskan sisa kumuh dan melakukan pencegahan kumuh baru” pungkasnya. Kuncinya tentu Pemda sebagai nakhoda dan kolaborasi harga mati semoga terwujud.

 

               

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard Tim Korkot 1 Mataram

 MERANCANG ARAH PEMBANGUNAN KOTA MELALUI MPBM

Perencanaan pembangunan suatu daerah adalah bagian yang penting dalam melaksanakan sebuah pembangunan untuk mewujudkan visi misi maupun tujuan yang telah dicanangkan. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Dengan adanya perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Disamping itu melalui perencanaan yang ada dapat disusun skala prioritas yang disepakati, serta dari perencanaan yang dibuat akan ada suatu alat ukur atau standar yang ditetapkan dalam menggapai tujuan pembangunan. Merancang arah pembangunan kota dapat diawali dari sebuah perencanaan yang baik dan untuk mewujudkan perencanaan yang baik tentunya harus melibatkan seluruh stakeholder, pemangku kebijakan maupun partisipasi masyarakat secara langsung dalam membuat perencanaan. Salah satu bentuk upaya penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram yaitu melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).

 

                Kegiatan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tingkat Kelurahan yang tengah berlangsung mulai akhir bulan Januari hingga awal Februari tahun 2023 di 50 Kelurahan se-Kota Mataram merupakan bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam mengawal usulan dan perencanaan dari tingkat lingkungan untuk disepakati di tingkat Kelurahan. MPBM merupakan penerapan musyawarah dalam merancang arah pembangunan Kota dengan menemukan permasalahan, penyebab masalah dan potensi yang dimiliki untuk penanangannya dengan menganut prinsip partisipatif, transparan, akuntabel dan responsif dengan bermitra masyarakat. Proses perencanaan yang berjenjang, mulai dari Musyawarah Lingkungan (Musling) yang hasilnya akan dibahas untuk disepakati prioritas kegiatan tingkat Kelurahan melalui MPBM Kelurahan, selanjutnya akan dikerucutkan kembali melalui MPBM Kecamatan. Sehingga seluruh tahapan perencanaan tersebut akan bermuara pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan diintervensi pelaksanaannya pada tahun 2024. Penyusunan RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Kota Mataram menyusun RKPD tahun 2024 yang salah satu tahapan penyusunannya adalah Musrenbang RKPD atau dikenal dengan sebutan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).

 

                Seperti yang terlihat dalam pelaksanaan MPBM di Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan (31/01/2023). Hadir dalam kegiatan MPBM tersebut Camat Ampenan, Lurah Ampenan Tengah, Kepala Lingkungan, Kader, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, BKM, utusan warga dan tim Kotaku dengan difasilitasi oleh fasilitator MPBM mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun fasilitator Kota. Dalam penjelasannya Camat Ampenan menerangkan akan pentingnya usulan yang disampaikan harus sesuai dengan 6 tema yang menjadi priroritas dalam perencanaan pembangunan di Kota Mataram, yaitu :

1. Penanggulangan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem

2. Pengelolaan sampah

3. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

4. Penguatan pendidikan karakter

5. Kota berketahanan

6. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Musyawarah dan diskusi berjalan dengan penuh semangat, banyak pertanyaan dan usulan yang disampaikan. Perwakilan dari Lingkungan tetap menyampaikan usulan masyarakat dan berharap agar dapat diperjuangkan hingga di tingkat pengambil kebijakan di tingkat kota. Hal demikian juga terpantau pada saat pelaksanaan MPBM di Kelurahan lainnya, antusias peserta untuk menghadiri MPBM cukup tinggi. Kehadiran anggota DPRD Kota Mataram maupun  jajaran pemerintah dari unsur SKPD dalam pelaksanaan MPBM juga semakin memupuk semangat dalam merencanakan pembangunan kota, sehingga proses musyawarah dalam menyusun perencanaan semakin berwarna. Namun diharapkan seluruh usulan yang masuk harus sesuai dengan 6 tema sehingga dapat terakomodir dalam kamus perencanaan yang disediakan oleh pemerintah Kota Mataram. Tentunya kegiatan MPBM ini sangat bermanfaat agar tujuannya dalam bermitra masyarakat untuk membangun kota dapat terwujud. Fasilitator Kotaku turut serta dalam mengawal proses pelaksanaan MPBM sebagai bagian dari proses perencanaan yang partisipatif. Dalam hal ini, Kotaku tentunya berkepentingan agar perencanaan yang termuat dalam dokumen RPLP di tingkat Kelurahan dapat terakomodir, sehingga integrasi perencanaan dapat dikawal oleh BKM dan menjadi bagian dari upaya penanganan kumuh maupun upaya pencegahan kumuh baru di Kota Mataram.

 

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi       : Askot Safeguard

Tim Korkot             : Cluster-1 Kota Mataram

 RAKOR DAN EVALUASI AKHIR PROGRAM KOTAKU

        Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahun 2022 telah tiba pada penghujung kegiatan yang ditandai dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Akhir yang dilaksanakan pada Rabu (14/12/2022). Bertempat di Hotel Montana Premiere Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Rakor yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diikuti oleh 52 orang peserta dari unsur Tim Korkot, Askot Mandiri dan Senior Fasilitator dari 8 Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rakor ini dihadiri oleh Kabalai BPPW NTB Ika Sri Rejeki, Kasatker Pelaksana Prasarana Permukiman Andy Hakim Arrasyid, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Andria Hidayati, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Randi Pratama Kusuma, serta Koordinator Provinsi Kotaku Nurhadi. Dalam sambutannya Kabalai Ika Sri Rejeki menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap timbulnya kantong-kantong kumuh baru. “Tim Kotaku NTB dapat menjadi leader dalam melakukan upaya pencegahan tumbuhnya kumuh baru, karena akan menjadi sia-sia investasi infrastruktur yang telah dibangun tapi tidak dilakukan pemeliharaan, sehingga akan menjadi kantong-kantong kumuh baru, maka itu akan menjadi tugas kita ke depan untuk mencegahnya” pungkas Kabalai BPPW NTB. Tak lupa juga Ika berpesan kepada pelaku Kotaku di semua Kota/Kabupaten agar dapat mendorong kolaborasi Pemda untuk mewujudkan landscape penataan kawasan yang menjadi aset Pemda. Memberikan eksyen hijau dengan vegetasi dan pohon pelindung. Disamping itu, semua Kota/Kabupaten lokasi Kotaku perlu menyiapkan audit untuk tahun 2023, sehingga terkait dokumen, LPJ dan pembuktian setiap kegiatan harus sudah dipastikan lengkap dan terdokumentasikan dengan baik hingga akhir tahun ini.

 

                Melalui kegiatan Rakor dan Evaluasi Akhir Program Kotaku, Koordinator Provinsi Kotaku Nurhadi menyampaikan seluruh capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Jika menilik dari Master Schedulle yang menjadi evaluasi mingguan, hingga akhir Nopember 2022, bahwa capaian komulatif pendampingan tim Kotaku Provinsi NTB telah mencapai 98% yang meliputi kegiatan persiapan dan peningkatan kapasitas, penyelesaian laporan, data dan dokumentasi kegiatan skala lingkungan dan skala kawasan tahun 2021, pengembangan GIS untuk perencanaan penanganan kumuh 2022, kegiatan kolaborasi keterpaduan penanangan kumuh di lokasi skala kawasan, fasilitasi audit KAP tahun buku 2021 dan penyelesaian temuan audit BPKP dan penanganan pengaduan, fasilitasi pengelolaan pengetahuan (knowledge management), fasilitasi penyiapan keberlanjutan program Kotaku hingga kegiatan monitoring dan evaluasi. Jika melihat capaian pengurangan kumuh Provinsi NTB pada tahun 2022, Nurhadi menyatakan telah berhasil melakukan pengurangan kumuh 108,38 Hektar, sehingga dari luasan kumuh awal NTB 575,47 di akhir tahun 2022 masih menyisakan 361,5 Hektar kumuh. Tentunya hal ini tidak terlepas dari intervensi kegiatan skala lingkungan maupun skala kawasan Kotaku, maupun adanya kolaborasi yang berdampak terhadap pengurangan kumuh. Melalui kegiatan ini juga dilakukan koordinasi dan evaluasi terhadap capaian pendampingan di masing-masing Kota/Kabupaten yang disampaikan oleh Korkot dan Askot Mandiri. Masing-masing Korkot/Askot Mandiri diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan capaian progres sesuai dengan hasil progres yang dilaporkan pada akhir Nopember. Kegiatan semacam ini tentunya bertujuan sebagai laporan akhir maupun evaluasi terhadap kinerja pendampingan selama periode tahun 2022. Tentunya dengan capaian progres pendampingan di NTB sebesar 98% adalah sebuah keberhasilan dan menjadi kebanggaan tersendiri dalam melakukan proses pendampingan, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat Pemda.

                Di akhir kegiatan Rakor, dilakukan pembahasan tindak lanjut yang menjadi kesepakatan bersama dalam penyelesaian target yang belum diselesaikan dengan pola diskusi kelompok seusai cluster. Hasil pembahasan dimasukkan dalam rencana tindak lanjut dan akan menjadi acuan untuk mengevaluasi capaian akhir pendampingan. Kegiatan Rakor dan Evaluasi di tutup oleh PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Randi Pratama Kusuma dengan harapan hasil rakor dan evaluasi dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti, tak lupa PPK mengapresiasi seluruh capaian kinerja Tim Kotaku NTB dan berharap ke depan bisa menjadi lebih baik lagi.

 

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi     : Askot Safeguard

Tim Korkot              : Cluster-1 Kota Mataram

 MELALUI PINJAMAN BERGULIR, REZEKI MAKIN MENGALIR

        Pinjaman Bergulir menurut konteks PNPM Mandiri Perkotaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk memberikan modal kepada warga miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran. Melihat apa yang telah dilakukan oleh UPK BKM Kelurahan Pagutan Kota Mataram sejak dibentuk tahun 2004 lalu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Lebih dari 18 tahun menjalankan pinjaman bergulir namun tetap eksis hingga saat ini, tentunya bukanlah perjalanan yang singkat dan bukanlah proses yang mudah untuk bisa tetap bertahan dengan segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pengurus UPK sebagai pelaksana kegiatan pinjaman bergulir. Jika melihat tujuan dari pinjaman bergulir yaitu menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki atau meningkatkan ekonomi keluarga, maka keberadaan UPK BKM Sami Karya Kelurahan Pagutan patut menjadi sebuah oase di tengah ekonomi yang melemah dan daya beli masyarakat yang rendah dalam memberikan solusi melalui kepada KSM kegiatan pinjaman bergulir untuk tetap dapat berusaha mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga.

 

        Peran BKM dalam melakukan pendampingan dan pengawasan UPK telah menunjukkan hasil, terutama mengoptimalkan tugas dan peran pengurus UPK yang selama ini menjalankan pendampingan usaha KSM, pencatatan pembukuan dan pelaporan perkembangan usaha UPK telah mendorong pengurus UPK menjadi mandiri dan dapat menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal. Ketersediaan sekretariat atau kantor UPK yang berada di dekat kantor Lurah Pagutan juga mendukung keberadaan UPK sebagai the real solution bagi KSM yang menjadi nasabahnya. Namun dengan kondisi kantor saat ini, dirasa kurang nyaman dan sempit karena kantor yang menjadi sekretariat pengurus UPK sudah penuh dengan berkas dokumen, sehingga nantinya pengurus UPK berharap memiliki kantor yang lebih refresentatif. Dengan modal awal yang diperoleh sebesar Rp. 324.100.000 beserta perguliran yang telah dijalankan selama lebih dari 18 tahun ini telah menghasilkan piutang (pinjaman KSM) hingga Rp. 1.002.611.574, angka yang sungguh fantastis jika melihat keberadaan UPK yang terkadang harus bersaing dengan lembaga keuangan, perbankan, koperasi atau pinjaman online yang saat ini marak menawarkan pinjamannya di tengah-tengah masyarakat. Hingga saat ini dengan mengelola sebanyak 310 KSM, UPK BKM Sami Karya harus tetap bekerja keras agar tetap dapat bersaing dan dapat menjadi mitra bagi KSM untuk keberlangsungan perguliran dari modal yang dimiliki. Sebagian besar KSM yang terdaftar di UPK adalah merupakan pedagang pasar, pedagang keliling, pedagang bakulan, usaha konveksi dan usaha jasa yang lokasi usahanya berada di dalam pasar tradisional Pagutan atau di sekitar pasar yang rezekinya semakin mengalir. Hasil dari pembinaan kepada KSM, dari berbagai usaha yang dijalankan, KSM masih dapat menyimpan sebagian dari hasil usahanya dalam bentuk tabungan yang disimpan di UPK. Adapun jumlah tabungan KSM hingga saat ini sebesar Rp. 99.484.275, jumlah yang cukup besar sebagai bagian dari ketelatenan UPK untuk mengajak KSM nya tetap menabung. Dari seluruh KSM yang menjadi nasabah di UPK BKM Sami Karya Pagutan, 80% adalah perempuan. Hal ini menunjukkan keberhasilan UPK untuk memberdayakan perempuan dan memberi kesempatan yang lebih besar kepada perempuan untuk mebantu perekonomian keluarga karena turut berusaha menjadi pedagang, usaha bakulan dan berbagai usaha lainnya yang dapat dilakukan oleh perempuan.

             Menilik dari laporan pembukuan UPK BKM Sami Karya Kelurahan Pagutan yang terakhir kali dirilis bulan Oktober lalu, kondisi perguliran yang sehat dan berjalan dengan baik telah memberikan jaminan kepada usaha UPK untuk tetap bertahan dan kecendrungan untuk terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diamini oleh salah seorang pengurus UPK Samia yang menyatakan bahwa “kunci dari tetap eksisnya pinjaman bergulir di UPK Kelurahan Pagutan tidak terlepas dari saling percaya, pelayanan yang optimal kepada KSM dan pengawasan yang berjalan dengan baik” pungkasnya. BKM sebagai lembaga yang mewadahi UPK juga selalu menjadi pembimbing dan motivator ulung kepada pengurus UPK untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Dengan honor sebagai pengurus UPK sebagai kolektor sebesar Rp. 800.000, kasir sebesar Rp. 1.000.000 dan manajer sebesar Rp. 1.200.000 per bulan, mereka harus dapat menjamin perguliran berjalan, meminimalisir kredit macet dan pelayanan kepada KSM dengan paripurna. Sehingga pengurus UPK berharap ada kenaikan honor agar dapat meningkatkan kinerja dan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh pengurus. Hingga saat ini, kesepakatan yang termuat antara UPK dengan BKM bahwa pemupukan modal tetap menjadi prioritas sebesar 70%, diberikan alokasi laba UPK sebesar 30% yang diperuntukkan sebesar 15% untuk insentif pengurus UPK dan 15% sebagai alokasi operasional BKM. Dari total jumlah piutang yang ada, telah disisihkan cadangan resiko pinjaman sebesar Rp. 289.086.842. kondisi sehat ini terpampang jika melihat RR atau tingkat pengembalian yang masih sebesar 73% sehingga minim dari potensi kredit macet hal ini juga mengindikasikan bahwa keberadaan UPK BKM Sami Karya Kelurahan Pagutan layak menjadi pioneer dalam mengembangkan ekonomi kerakyaatan yang sangat Nampak manfaatnya terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdaftar sebagai KSM nya. Pendampingan tim Fasilitator Kotaku kepada pengurus UPK maupun BKM Sami Karya Kelurahan Pagutan telah memberikan penguatan dan memastikan proses pinjaman bergulir tetap berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan program. Maka selanjutnya dukungan dan pembinaan dari pemerintah diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pinjaman bergulir yang akan berdampak pada kesejahteraan pengurus maupun anggotanya.

      

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard

Tim Korkot            : Cluster-1 Kota Mataram         

 KUMPUL KUMPUL PELAKU PKP MENGEVALUASI DIRI

              Hari ini Kamis (1/12/2022) bertepatan dengan awal Bulan Desember, bertempat di Hotel Golden Palace, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program PKP. Kegiatan yang dihadiri oleh fungsional maupun personil Dinas PKP Kota Mataram juga melibatkan BPPW Provinsi NTB, BP2NT-1, Tim Kotaku, Konsultan Perencanaan dan tak lupa turut juga menghadiri Staf Khusus Walikota Mataram. Dalam Rakor tersebut diagendakan pembahasan  capaian dan laporan 3 Bidang yang ada di Dinas PKP, yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Prasarana Sarana Utiltas Umum. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas PKP M. Nazaruddin Fikri berlangsung semi formal dengan nuansa penuh keakraban. M. Nazaruddin Fikri menenkankan pentingnya kegiatan Rakor dan Evaluasi ini dilaksanakan. “Saya berharap seluruh pelaku Dinas PKP di semua Bidang saling mengetahui apa saja yang menjadi kegiatan di semua Bidang yang ada di lingkup Dinas PKP” pungkas Kepala Dinas PKP M. Nazaruddin Fikri dalam sambutannya. Dalam Rakor ini juga dibahas terkait dokumen final RP3KP maupun dokumen RP2KPKPK yang disusun oleh konsultan perencana yang telah ditunjuk. Termasuk pembahasan mengenai integrasi dokumen perencanaan maupun capaian pengurangan kumuh Kota Mataram Tahun 2022.

 

                Sebagai pembahasan awal, Kepala Dinas PKP menyampaikan capaian dan laporan Bidang Perumahan, dimulai dari penanganan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah diintervensi selama tahun 2022, dimana berdasarkan laporan bahwa rehab RTLH melalui Dinas Perkim pada tahun 2022 ini sebanyak 191 unit yang bersumber dari BSPS Kementerian PUPR, Program DAK Ruswa, Program Bencana APBD Kota Mataram, Dana Aspirasi Dewan, hingga kolaborasi dengan PT. Sarana Multigriya Finance (SMF). Disamping itu disampaikan juga proses yang masih berjalan terkait pengesahan site plan dan penyerahan PSU Bidang Perumahan tahun 2022. Termasuk progres pendataan rumah yang dilakukan oleh Dinas PKP pada tahun ini dengan menggunakan aplikasi, dimana capaian pendataannya telah mencapai 46,98% dari target 24.575 rumah yang tersebar di 10 Kelurahan. Adapun Bidang Kawasan Permukiman dapat dilaporkan capaian infrastruktur permukiman yang terbangun yang bersumber dari dana Pokir berupa jalan batu sikat dengan luasan total 19.722 m2, jalan plat beton dengan volume 267,24 m3 dan jalan paving block seluas 8.706 m2. Di Bidang Kawasan Permukiman tahun ini juga telah melakukan tahapan pembebasan lahan pada Kawasan DAS Jangkok sisi selatan dengan capaian hingga tahap rencana dan jadwal pegukuran lahan sesuai dengan sertifikat warga dan pembuatan peta bidang oleh Kantor ATR/BPN. Selanjutnya di Bidang PSU disampaikan laporan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 ini, mulai dari perbaikan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan, saluran drainase, maupun peresapan yang bersumber dari APBD Murni maupun APBD Perubahan. Tak lupa disajikan juga data pemasanagan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL)  sejumlah 1.309 titik dengan panjang jaringan kabel twist 30.234 meter dengan 44 box panel. Data-data maupun angka yang disajikan sebagai bukti kinerja Dinas PKP selama periode 2022 yang tak lepas dari kerja keras fungsional maupun seluruh pelaku PKP.

 

              

         Selanjutnya dilakukan paparan dokumen final RP3KP yang telah disusun oleh konsultan perencana untuk menunjukkan proyeksi pertambahan penduduk dengan proyeksi kebutuhan rumah hingga tahun 2043. Memberikan gambar backlog rumah yang dihadapi oleh Kota Mataram, agar dapat menemukan solusi penanganan dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Mataram. Pembahasan dokumen RP2KPKPK sebagai pedoman dalam penanganan kumuh juga tidak terlepas dari peran Program Kotaku yang selama ini bermitra dengan Dinas PKP untuk memenuhi target universal akses, yaitu 100% akses sanitasi layak, 0 hektar kumuh dan 100% ketersediaan air bersih. Dinas PKP bersama tim Kotaku juga berkolaborasi untuk melakukan review dokumen perencanaan hingga melakukan perhitungan pengurangan kumuh tahuan 2022. Dari luasan kumuh awal sebesar 112,31 Hektar telah terjadi pengurangan kumuh sebesar 24,13 Hektar, sehingga pada tahun 2022 Kota Mataram menyisakan kumuh seluas 75,71 Hektar. Adapun Berita Acara hasil pengurangan kumuh telah disepakati oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas PKP dan telah dilakukan pembahasannya bersama untuk menjadi capaian pengurangan kumuh Kota Mataram tahun 2022. Diskusi pembahasan bersama peserta Rakor berjalan santai dan penuh dengan antusias. Kegiatan Rakor dan Evaluasi Program PKP yang pertama kali dilakukan oleh Dinas PKP mendapat apresiasi oleh peserta Rapat dan mengharapkan rutin setiap tahun dapat terlaksana. Banyak data dan angka yang disampaikan dalam Rakor menjadi fokus perhatian yang dapat dijadikan sebagai informasi dan capaian yang perlu diapresiasi. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan menikmati makan siang yang telah disajikan. Sungguh kegiatan ini merupakan kumpul kumpul pelaku PKP untuk mengevaluasi diri agar ke depan lebih bersemangat dan lebih meningkatkan kinerjanya.

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard

Tim Korkot               : Cluster-1 Kota Mataram