PENGUATAN KAPASITAS PEMDA MELALUI PELATIHAN OPERATOR UNTUK MENGELOLA MIS GIS

            Di era serba digital seperti sekarang ini, dibutuhkan akses data dan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel. Untuk mendukung itu maka dibutuhkan penggunaan akses internet yang dengan mudah dapat diakses melalui browser maupun aplikasi berbasis pemetaan yang menggunakan google map. Konsep penyajian data spasial yang didukung dengan peta telah dilakukan juga oleh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Ketersediaan data spasial di tingkat Kota saat ini belum mampu menyajikan informasi maupun kegiatan dari Program Kotaku, sehingga diperlukan pengumpulan dan penyusunan data spasial agar informasi tersebut tersaji dan mudah dibaca oleh pengguna. Pengumpulan dan penyusunan data spasial memerlukan operator di tingkat Pemda untuk mengoperasionalkan Manajemen Informasi System (MIS) dan Geographic Information System (GIS) yang mampu mengolah dan menyajikan data menjadi informasi spasial yang diperlukan. GIS merupakan sebuah aplikasi untuk mengelola dan memanipulasi basis data baik data tabular maupun data spasial (keruangan) yang mampu merepresentasikannya dalam bentuk visual (dunia nyata) berbasis komputer secara cepat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan lebih akurat, mengetahui tata letak lokasi sebaran kumuh maupun kegiatan yang dilaksanakan melalui program Kotaku secara visual dan dapat di akses oleh para pihak.

 

           Dalam rangka memberikan penguatan dan pemahaman operator Pemda dalam mengoperasionalkan GIS dan untuk menjawab Surat Direktur PKP Nomor PA.01.04-CK/66, tanggal 18 Mei 2022 yang disampaikan melalui surat Kepala BPPW Provinsi NTB dengan Nomor CK.03.02-cb.8/446 tanggal 11 Juli 2022, Dinas Perkim Kota Mataram menginisiasi pelatihan pengoperasian GIS yang bertempat di Aula Kantor Dinas Perkim pada Kamis (28/07/2022) dengan mengundang Asisten GIS dan Tim Kotaku Mataram sebagai narasumber dan pelatihnya. Pelatihan diikuti oleh 9 orang staf Dinas Perkim sebagai peserta dengan harapan tersedia banyak operator yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mengoperasionalkan GIS. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perkim M. Nazaruddin Fikri turut membuka kegiatan pelatihan dan berharap pelatihan berjalan lancar dan peserta yang dilatih benar-benar mampu mengoperasionalkan GIS. Ketersediaan perangkat komputer dengan spek memadai untuk mengoperasionalkan aplikasi Arcgis sangat mendukung dalam proses pelatihan. “Kita berharap peserta yang dilatih akan mampu mengoperasionalkan GIS dengan mahir dan cekatan, sengaja kami latih sebanyak 9 orang untuk mengantisipasi ketika nanti ada mutasi pegawai, kami masih punya personil yang mampu manjadi operator GIS” pungkas M. Nazaruddin Fikri dalam sambutannya. Melalui praktek langsung menggunakan aplikasi Arcgis, peserta diberikan penjelasan terhadap pengelolaan data spasial dan sistem informasi geografis di pemerintah daerah. GIS sendiri mewujudkan visualisasi kegiatan dengan menggunakan informasi spasial yang akan sangat membantu pemakai (user) dalam mencari informasi secara cepat, dengan hanya melakukan klik pada titik/area tertentu pada peta, kemudian semua informasi akan muncul. Informasi yang ditampilkan dalam media peta merupakan informasi utama yang mendukung kegiatan Kotaku dalam hal perencanaan dan pelaksanaan (investasi). Dengan adanya GIS maka monitoring pelaksanaan kegiatan Kotaku diharapkan akan lebih optimal. Peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini, karena merupakan hal yang baru bagi mereka. Data spasial digunakan bersama-sama oleh berbagai instansi dan lembaga yang ada di lingkungan pemerintah daerah, sehingga data akan saling terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga peran operator di tingkat Pemda dalam mengopersionalkan GIS sangat penting dalam rangka integrasi program, monitoring hingga pengambilan kebijakan oleh Pemda.

 

                Adapun hasil dalam pelaksanaan pelatihan MIS GIS ini tertuang dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Kotaku Mataram, Pokja PKP dan Kepala Dinas Perkim Kota Mataram. Pelatihan ini menghasilkan beberapa poin sebagai berikut :

1. Peserta yang mengikuti pelatihan merupakan personil/staf dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram sebanyak 9 orang.

2. Selain melakukan pelatihan, dalam kegiatan ini juga dilakukan koordinasi awal terkait integrasi data MIS GIS Kotaku.

3. Materi pelatihan yang diberikan berupa pengoperasian pemetaan dengan menggunakan aplikasi Arcgis yang telah disiapkan di komputer milik Dinas Perkim.

4. Peserta yang dilatih diharapkan dapat menjadi operator Pemda dalam mengaplikasikan MIS GIS yang terintegrasi dari data kegiatan Kotaku maupun kegiatan kolaborasi.

5. Setelah dilakukan pelatihan, akan dilakukan pengelolaan data spasial dan sistem informasi geografis di pemerintah daerah.

Tentunya diharapkan pasca pelatihan ini integrasi MIS GIS Kotaku dengan MIS GIS Direktorat PKP dan Kota dapat dilakukan. Disamping itu serah terima dan integrasi data spasial Kotaku dengan Sistem Informasi Geografis Pemda dapat segera dilakukan setelah tersedia operator Pemda dalam mengoperasionalkan GIS.

 

 

 

 Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi       : Askot Safeguard

Tim Korkot             : Cluster-1 Kota Mataram

 

KALI JANGKOK CITARASA MALIOBORO KEARIFAN LOKAL

                Pasca penanganan kawasan DAS Jangkok di Kota Mataram melalui kegiatan skala kawasan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahun 2020 lalu, kini wajah permukiman di wilayah sempadan sungai tersebut telah berubah menjadi lebih bersih, asri, berwarna dan tentunya sedap dipandang mata. Dukungan pemerintah Kota Mataram dalam rangka pengelolaan kawasan DAS Jangkok, tentunya tidak terlepas dari peran KPP kawasan DAS Jangkok yang bersinergi dengan masyarakat maupun pemerintah Kelurahan Ampenan Tengah, Pejeruk dan Kebon Sari Kecamatan Ampenan yang menjadi wilayah penanganan kawasan. Berbagai upaya kegiatan dalam bentuk gotong-royong pembersihan dan pemeliharaan di tepi sungai dan seluruh aset infrastruktur yang telah terbangun dengan melibatkan BWS NT-1, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas LH Kota Mataram dan SKPD lainnya, termasuk pihak Kecamatan, Lurah, pengurus KPP dan warga masyarakat di sekitar kawasan DAS Jangkok, telah menjadikan kawasan ini menjadi tetap bersih dan terpelihara. Kolaborasi dalam mewarnai kawasan ini juga ditunjukkan dengan perbaikan rumah warga dan pengecatan dinding di sepanjang kawasan DAS Jangkok yang dilakukan oleh Balai Perumahan telah menjadikan kawasan DAS Jangkok sebagai masterpiece dalam penanganan kumuh melalui kolaborasi. Dampak nyata penataan kawasan DAS Jangkok ditunjukkan dengan peningkatan ekonomi warga dan pertumbuhan livelihood dengan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata lokal dan pasar kuliner rakyat yang diharapkan dapat berkelanjutan.

 

                Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan kawasan DAS Jangkok yaitu menjadikan jalan inspeksi yang terbentang mulai dari Kelurahan Kebon Sari hingga Kelurahan Pejeruk menjadi areal car free night (CFN). Kegiatan CFN yang diinisiasi oleh Karang Taruna bersama Lurah Pejeruk, menjadikan jalan sepanjang 400 meter sebagai area Festival Kokok Jangkok yang diadakan pada Sabtu (23/07/2022) dimulai pukul 20.00 Wita. Acara festival ini menghadirkan seniman musik lokal, pentas seni dan budaya, fashion show, pameran foto dan lukisan, kuliner rakyat dan berbagai hiburan lainnya yang diharapkan dapat menyedot atensi warga sekitar dan warga Kota Mataram pada umumnya. Walikota Mataram H. Mohan Roliskana didampingi istri turut hadir dalam acara festival ini, begitu juga Wakil Ketua DPRD Abd. Rahman yang juga menjadi Ketua Forum PKP, Kadis Pariwisata, Camat Ampenan, Lurah Pejeruk dan beberapa SKPD lainnya. “car free night ini diharapkan rutin dilaksanakan setiap malam minggu dan dapat mengajak masyarakat agar lebih mencintai lingkungan dan peduli dengan kebersihan sungai” ungkapnya. Kegiatan seperti ini sebenarnya sudah pernah dilakukan dalam menyambut MotoGP pada Maret lalu, namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, ditambah lagi dengan masuknya bulan Ramadhan, maka kegiatan ini sempat diurungkan. Diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke sungai. Walikota Mataram menyambut antusias kegiatan seperti ini, kegiatan seperti ini baru pertama kali ada di Kota Mataram. “Kita manfaatkan ruang-ruang terbuka seperti ini untuk masyarakat berinteraksi sosial yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, maka dari itu perihalah, jagalah baik-baik lingkungan kita” pesan Mohan Roliskana. Walikota Mataram hadir dalam acara ini juga dalam rangka deklarasi sungai bersih sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mewujudkan sungai Jangkok yang bebas dari sampah dan limbah serta tetap terpeliharanya kawasan DAS Jangkok yang dapat menjadi spot hiburan masyarakat, sehigga menggeliatkan perekonomian dan sekaligus menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan.

 

                Melihat antusias warga untuk datang dan menyaksikan Festival Kokok Jangkok yang dihadiri sekitar seribu pasang mata, Lurah Pejeruk yakin kegiatan ini sangat bermanfaat dan ditunggu tunggu oleh warga, setelah lebih dari 2 tahun selama pandemi Covid-19 ada pembatasan ruang dan gerak yang diberlakukan. Tak hanya para orang tua, remaja, anak-anak maupun ibu-bu berbondong-bondong untuk menyaksikan pagelaran seni dan budaya yang ditampilkan. Kerinduan warga akan hiburan setidaknya telah terobati, aneka jajanan dan kuliner yang disajikan juga menggugah selera, sehingga pantaslah festival ini disebut citarasa Malioboro dengan kearifan lokal. Tentunya akan menjadi sebuah cita-cita dan mimpi bersama untuk mewujudkan kawasan DAS Jangkok menjadi sebuah kawasan yang bersih, asri dan berdampak pada peningkatan livelihood warganya serta diharapkan tetap berkelanjutan dalam hal pengelolaannya. Pekerjaan yang tidak mudah, sehingga butuh kerja sama dan kolaborasi semua pihak yang mampu menggerakkan seluruh elemen untuk mewujudkannya. Semoga…

 

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi     : Askot Safeguard

Tim Korkot        : Cluster-1 Kota Mataram

MENAKAR KEBERFUNGSIAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR SEBAGAI REFLEKSI KEBERLANJUTAN

 

 

 

                Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program pemerintah yang eksistensi dan kebermanfaatannya telah diakui dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga masyarakat sasaran program. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Upaya peningkatan kualitas ini juga harus dilanjutkan ke tahap pengelolaan sehingga perumahan dan permukiman dapat terus dipertahankan dan dijaga kualitasnya secara berkelanjutan oleh masyarakat. Begitu pula dengan apa yang telah dilakukan oleh Program Kotaku di Kota Mataram. Dalam rangka memastikan tingkat keberfungsian dan kualitas infrastruktur yang telah terbangun melalui Bantuan Dana Investasi (BDI) tahun anggaran 2017 di Kota Mataram, maka pada Selasa (19/07/2022) telah dilaksanakan monitoring keberfungsian dan kualitas infrastruktur di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela dan Kelurahan Monjok Barat Kelurahan Selaparang. Kegiatan monitoring ini melibatkan Pokja PKP, bersama pemerintah Kelurahan, BKM, Pengurus KPP, Tim Fasilitator dan Tim Korkot Cluster-1 Kota Mataram.

 

                Adapun kegiatan yang dilakukan dalam monitoring ini meliputi pemeriksaan dan pengecekan kondisi, keberfungsian dan kualtitas infrastruktur yang telah terbangun melalui dana BDI tahun 2017. Tim monitoring yang telah dibentuk melakukan pengambilan data melalui survey lapangan dengan pengamatan langsung dan memeriksa beberapa aspek terhadap kondisi fisik infrastruktur yang dinilai. Data-data yang akan dikumpulkan dari lokasi kegiatan mengacu pada instrumen penilaian yang telah siapkan. Penilaian keberfungsian dan kualitas infrastruktur dilakukan melalui metode sampling dengan mempertimbangkan proporsi sebaran jumlah kegiatan infrastruktur di Kelurahan yang menjadi sasaran kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring ini terlebih dahulu dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang Permai, sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Sebelum kegiatan survey, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Lurah untuk menyampaikan maksud, tujuan dan rute survey yang akan disepakati. Selanjutnya tim monitoring yang telah dibentuk, bersama Pokja PKP melakukan survey terhadap infrastruktur yang menjadi sampel dan melakukan pengisian instrumen penilain terhadap infrastruktur jalan paving block, drainase lingkungan, IPAL Komunal maupun Jamban. Dalam proses pemeriksaan dan pengecekan didapati kondisi dan kualitas infrastruktur jalan paving block masih dalam kondisi baik dengan skor 100, hanya saja pada drainase lingkungan banyak dijumpai sampah maupun sedimentasi yang menyebabkan terjadinya genangan dan menyebabkan penurunan fungsi saluran sehingga hasil penilaiannya Cukup dengan skor 55 . Sedangkan IPAL Komunal dan jaringan SPAL nya berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas Cukup dengan skor 65. Jamban keluarga yang menjadi sampel masih dalam kondisi terpelihara, kualitas bangunan masih baik dengan skor 100. Hasil dari instrumen pemeriksaan yang dilakukan kemudian direkap dan dimuat dalam Berita Acara hasil monitoring dengan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang disepakati bersama. Poin penting yang menjadi rekomendasinya disampaikan oleh Nanang Pudjo selaku Pokja PKP bahwa berhubung pelaksanaan monitoring keberfungsian dan kualitas infrastruktur yang telah dilakukan hanya mengambil beberapa sampel, jenis dan lokasi bangunan, maka direkomendasikan kepada BKM dan pengurus KPP agar melakukan monitoring lanjutan di ruas-ruas dan lokasi bangunan yang lainnya agar seluruh aset infrastruktur yang terbangun dapat dipastikan pengelolaannya. Disamping itu juga Nanang menyampaikan “Meningkatkan kepedulian warga terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan aset infrastruktur yang terbangun perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus oleh seluruh pihak” timpalnya.

 

 

                Kemudian kegiatan monitoring dilanjutkan di Kelurahan Monjok, dengan agenda dan jadwal yang sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah berkoordinasi dengan Lurah, tim monitoring melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Korkot Mataram. Melalui instrumen penilaian yang digunakan, kualitas infrastruktur jalan paving block masih Baik dengan skor penilaian 100, drainase lingkungan masih berfungsi dengan kualitas Cukup dan skor penilaiannya 70. Sedangkan saluran pembuangan limbah juga masih termanfaatkan dan terpelihara dengan Baik, skor penilaiannya 75. Dan MCK yang menjadi sampel monitoring skor penilainnya Baik dengan nilai 90. Selanjutnya rekap dari penilaian kualitas infrastruktur dituangkan dalam Berita Acara hasil monitoring dengan rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu menjadi perhatian bersama. Dalam kesempatan ini, Senior Fasilitator Suhana menyampaikan poin penting yang menjadi rekomendasi, diantaranya penguatan kapasitas dan keberfungsian KPP dalam menjalankan operasional dan pemeliharaan perlu ditingkatkan dan mendapat dukungan dari pemerintah Kelurahan karena infrastruktur yang telah tebangun tetap merupakan aset Kelurahan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam kesempatan terpisah, Korkot Mataram Hartatik menyampaikan “Pemerintah kelurahan diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran kepada warga untuk tetap memanfaatkan dan memelihara seluruh infrastruktur yang terbangun” pungkasnya. Tak lupa juga yang menjadi rekomendasi lainnya yaitu jika terjadinya kerusakan, penurunan fungsi dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan akan ditindaklanjuti oleh pengurus KPP untuk membuat rencana kerja perbaikan dan perhitungan kebutuhan anggaran yang akan dilaporkan kepada BKM agar disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan untuk dapat dilakukan perbaikannya baik melalui swadaya masyarakat, sumber dana Kelurahan maupun kolaborasi dengan multi pihak. Jika rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil monitoring dapat dilakukan, maka maksud dan tujuan dari kegiatan monitoring keberfungsian dan kualitas infrastruktur dapat tercapai, semoga saja…..

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard

Tim Korkot          : Cluster-1 Kota Mataram