Mewujudkan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan

MENAKAR KEBERFUNGSIAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR SEBAGAI REFLEKSI KEBERLANJUTAN

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program pemerintah yang eksistensi dan kebermanfaatannya telah diakui dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga masyarakat sasaran program. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Upaya peningkatan kualitas ini juga harus dilanjutkan ke tahap pengelolaan sehingga perumahan dan permukiman dapat terus dipertahankan dan dijaga kualitasnya secara berkelanjutan oleh masyarakat. Begitu pula dengan apa yang telah dilakukan oleh Program Kotaku di Kota Mataram. Dalam rangka memastikan tingkat keberfungsian dan kualitas infrastruktur yang telah terbangun melalui Bantuan Dana Investasi (BDI) tahun anggaran 2017 di Kota Mataram, maka pada Selasa (19/07/2022) telah dilaksanakan monitoring keberfungsian dan kualitas infrastruktur di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela dan Kelurahan Monjok Barat Kelurahan Selaparang. Kegiatan monitoring ini melibatkan Pokja PKP, bersama pemerintah Kelurahan, BKM, Pengurus KPP, Tim Fasilitator dan Tim Korkot Cluster-1 Kota Mataram.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam monitoring ini meliputi pemeriksaan dan pengecekan kondisi, keberfungsian dan kualtitas infrastruktur yang telah terbangun melalui dana BDI tahun 2017. Tim monitoring yang telah dibentuk melakukan pengambilan data melalui survey lapangan dengan pengamatan langsung dan memeriksa beberapa aspek terhadap kondisi fisik infrastruktur yang dinilai. Data-data yang akan dikumpulkan dari lokasi kegiatan mengacu pada instrumen penilaian yang telah siapkan. Penilaian keberfungsian dan kualitas infrastruktur dilakukan melalui metode sampling dengan mempertimbangkan proporsi sebaran jumlah kegiatan infrastruktur di Kelurahan yang menjadi sasaran kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring ini terlebih dahulu dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang Permai, sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Sebelum kegiatan survey, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Lurah untuk menyampaikan maksud, tujuan dan rute survey yang akan disepakati. Selanjutnya tim monitoring yang telah dibentuk, bersama Pokja PKP melakukan survey terhadap infrastruktur yang menjadi sampel dan melakukan pengisian instrumen penilain terhadap infrastruktur jalan paving block, drainase lingkungan, IPAL Komunal maupun Jamban. Dalam proses pemeriksaan dan pengecekan didapati kondisi dan kualitas infrastruktur jalan paving block masih dalam kondisi baik dengan skor 100, hanya saja pada drainase lingkungan banyak dijumpai sampah maupun sedimentasi yang menyebabkan terjadinya genangan dan menyebabkan penurunan fungsi saluran sehingga hasil penilaiannya Cukup dengan skor 55 . Sedangkan IPAL Komunal dan jaringan SPAL nya berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas Cukup dengan skor 65. Jamban keluarga yang menjadi sampel masih dalam kondisi terpelihara, kualitas bangunan masih baik dengan skor 100. Hasil dari instrumen pemeriksaan yang dilakukan kemudian direkap dan dimuat dalam Berita Acara hasil monitoring dengan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang disepakati bersama. Poin penting yang menjadi rekomendasinya disampaikan oleh Nanang Pudjo selaku Pokja PKP bahwa berhubung pelaksanaan monitoring keberfungsian dan kualitas infrastruktur yang telah dilakukan hanya mengambil beberapa sampel, jenis dan lokasi bangunan, maka direkomendasikan kepada BKM dan pengurus KPP agar melakukan monitoring lanjutan di ruas-ruas dan lokasi bangunan yang lainnya agar seluruh aset infrastruktur yang terbangun dapat dipastikan pengelolaannya. Disamping itu juga Nanang menyampaikan “Meningkatkan kepedulian warga terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan aset infrastruktur yang terbangun perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus oleh seluruh pihak” timpalnya.

Kemudian kegiatan monitoring dilanjutkan di Kelurahan Monjok, dengan agenda dan jadwal yang sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah berkoordinasi dengan Lurah, tim monitoring melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Korkot Mataram. Melalui instrumen penilaian yang digunakan, kualitas infrastruktur jalan paving block masih Baik dengan skor penilaian 100, drainase lingkungan masih berfungsi dengan kualitas Cukup dan skor penilaiannya 70. Sedangkan saluran pembuangan limbah juga masih termanfaatkan dan terpelihara dengan Baik, skor penilaiannya 75. Dan MCK yang menjadi sampel monitoring skor penilainnya Baik dengan nilai 90. Selanjutnya rekap dari penilaian kualitas infrastruktur dituangkan dalam Berita Acara hasil monitoring dengan rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu menjadi perhatian bersama. Dalam kesempatan ini, Senior Fasilitator Suhana menyampaikan poin penting yang menjadi rekomendasi, diantaranya penguatan kapasitas dan keberfungsian KPP dalam menjalankan operasional dan pemeliharaan perlu ditingkatkan dan mendapat dukungan dari pemerintah Kelurahan karena infrastruktur yang telah tebangun tetap merupakan aset Kelurahan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam kesempatan terpisah, Korkot Mataram Hartatik menyampaikan “Pemerintah kelurahan diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran kepada warga untuk tetap memanfaatkan dan memelihara seluruh infrastruktur yang terbangun” pungkasnya. Tak lupa juga yang menjadi rekomendasi lainnya yaitu jika terjadinya kerusakan, penurunan fungsi dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan akan ditindaklanjuti oleh pengurus KPP untuk membuat rencana kerja perbaikan dan perhitungan kebutuhan anggaran yang akan dilaporkan kepada BKM agar disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan untuk dapat dilakukan perbaikannya baik melalui swadaya masyarakat, sumber dana Kelurahan maupun kolaborasi dengan multi pihak. Jika rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil monitoring dapat dilakukan, maka maksud dan tujuan dari kegiatan monitoring keberfungsian dan kualitas infrastruktur dapat tercapai, semoga saja…..