RAKOR DAN EVALUASI AKHIR PROGRAM KOTAKU

        Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahun 2022 telah tiba pada penghujung kegiatan yang ditandai dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Akhir yang dilaksanakan pada Rabu (14/12/2022). Bertempat di Hotel Montana Premiere Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Rakor yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diikuti oleh 52 orang peserta dari unsur Tim Korkot, Askot Mandiri dan Senior Fasilitator dari 8 Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rakor ini dihadiri oleh Kabalai BPPW NTB Ika Sri Rejeki, Kasatker Pelaksana Prasarana Permukiman Andy Hakim Arrasyid, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Andria Hidayati, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Randi Pratama Kusuma, serta Koordinator Provinsi Kotaku Nurhadi. Dalam sambutannya Kabalai Ika Sri Rejeki menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap timbulnya kantong-kantong kumuh baru. “Tim Kotaku NTB dapat menjadi leader dalam melakukan upaya pencegahan tumbuhnya kumuh baru, karena akan menjadi sia-sia investasi infrastruktur yang telah dibangun tapi tidak dilakukan pemeliharaan, sehingga akan menjadi kantong-kantong kumuh baru, maka itu akan menjadi tugas kita ke depan untuk mencegahnya” pungkas Kabalai BPPW NTB. Tak lupa juga Ika berpesan kepada pelaku Kotaku di semua Kota/Kabupaten agar dapat mendorong kolaborasi Pemda untuk mewujudkan landscape penataan kawasan yang menjadi aset Pemda. Memberikan eksyen hijau dengan vegetasi dan pohon pelindung. Disamping itu, semua Kota/Kabupaten lokasi Kotaku perlu menyiapkan audit untuk tahun 2023, sehingga terkait dokumen, LPJ dan pembuktian setiap kegiatan harus sudah dipastikan lengkap dan terdokumentasikan dengan baik hingga akhir tahun ini.

 

                Melalui kegiatan Rakor dan Evaluasi Akhir Program Kotaku, Koordinator Provinsi Kotaku Nurhadi menyampaikan seluruh capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Jika menilik dari Master Schedulle yang menjadi evaluasi mingguan, hingga akhir Nopember 2022, bahwa capaian komulatif pendampingan tim Kotaku Provinsi NTB telah mencapai 98% yang meliputi kegiatan persiapan dan peningkatan kapasitas, penyelesaian laporan, data dan dokumentasi kegiatan skala lingkungan dan skala kawasan tahun 2021, pengembangan GIS untuk perencanaan penanganan kumuh 2022, kegiatan kolaborasi keterpaduan penanangan kumuh di lokasi skala kawasan, fasilitasi audit KAP tahun buku 2021 dan penyelesaian temuan audit BPKP dan penanganan pengaduan, fasilitasi pengelolaan pengetahuan (knowledge management), fasilitasi penyiapan keberlanjutan program Kotaku hingga kegiatan monitoring dan evaluasi. Jika melihat capaian pengurangan kumuh Provinsi NTB pada tahun 2022, Nurhadi menyatakan telah berhasil melakukan pengurangan kumuh 108,38 Hektar, sehingga dari luasan kumuh awal NTB 575,47 di akhir tahun 2022 masih menyisakan 361,5 Hektar kumuh. Tentunya hal ini tidak terlepas dari intervensi kegiatan skala lingkungan maupun skala kawasan Kotaku, maupun adanya kolaborasi yang berdampak terhadap pengurangan kumuh. Melalui kegiatan ini juga dilakukan koordinasi dan evaluasi terhadap capaian pendampingan di masing-masing Kota/Kabupaten yang disampaikan oleh Korkot dan Askot Mandiri. Masing-masing Korkot/Askot Mandiri diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan capaian progres sesuai dengan hasil progres yang dilaporkan pada akhir Nopember. Kegiatan semacam ini tentunya bertujuan sebagai laporan akhir maupun evaluasi terhadap kinerja pendampingan selama periode tahun 2022. Tentunya dengan capaian progres pendampingan di NTB sebesar 98% adalah sebuah keberhasilan dan menjadi kebanggaan tersendiri dalam melakukan proses pendampingan, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat Pemda.

                Di akhir kegiatan Rakor, dilakukan pembahasan tindak lanjut yang menjadi kesepakatan bersama dalam penyelesaian target yang belum diselesaikan dengan pola diskusi kelompok seusai cluster. Hasil pembahasan dimasukkan dalam rencana tindak lanjut dan akan menjadi acuan untuk mengevaluasi capaian akhir pendampingan. Kegiatan Rakor dan Evaluasi di tutup oleh PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Randi Pratama Kusuma dengan harapan hasil rakor dan evaluasi dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti, tak lupa PPK mengapresiasi seluruh capaian kinerja Tim Kotaku NTB dan berharap ke depan bisa menjadi lebih baik lagi.

 

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi     : Askot Safeguard

Tim Korkot              : Cluster-1 Kota Mataram

 MELALUI PINJAMAN BERGULIR, REZEKI MAKIN MENGALIR

        Pinjaman Bergulir menurut konteks PNPM Mandiri Perkotaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk memberikan modal kepada warga miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran. Melihat apa yang telah dilakukan oleh UPK BKM Kelurahan Pagutan Kota Mataram sejak dibentuk tahun 2004 lalu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Lebih dari 18 tahun menjalankan pinjaman bergulir namun tetap eksis hingga saat ini, tentunya bukanlah perjalanan yang singkat dan bukanlah proses yang mudah untuk bisa tetap bertahan dengan segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pengurus UPK sebagai pelaksana kegiatan pinjaman bergulir. Jika melihat tujuan dari pinjaman bergulir yaitu menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki atau meningkatkan ekonomi keluarga, maka keberadaan UPK BKM Sami Karya Kelurahan Pagutan patut menjadi sebuah oase di tengah ekonomi yang melemah dan daya beli masyarakat yang rendah dalam memberikan solusi melalui kepada KSM kegiatan pinjaman bergulir untuk tetap dapat berusaha mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga.

 

        Peran BKM dalam melakukan pendampingan dan pengawasan UPK telah menunjukkan hasil, terutama mengoptimalkan tugas dan peran pengurus UPK yang selama ini menjalankan pendampingan usaha KSM, pencatatan pembukuan dan pelaporan perkembangan usaha UPK telah mendorong pengurus UPK menjadi mandiri dan dapat menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal. Ketersediaan sekretariat atau kantor UPK yang berada di dekat kantor Lurah Pagutan juga mendukung keberadaan UPK sebagai the real solution bagi KSM yang menjadi nasabahnya. Namun dengan kondisi kantor saat ini, dirasa kurang nyaman dan sempit karena kantor yang menjadi sekretariat pengurus UPK sudah penuh dengan berkas dokumen, sehingga nantinya pengurus UPK berharap memiliki kantor yang lebih refresentatif. Dengan modal awal yang diperoleh sebesar Rp. 324.100.000 beserta perguliran yang telah dijalankan selama lebih dari 18 tahun ini telah menghasilkan piutang (pinjaman KSM) hingga Rp. 1.002.611.574, angka yang sungguh fantastis jika melihat keberadaan UPK yang terkadang harus bersaing dengan lembaga keuangan, perbankan, koperasi atau pinjaman online yang saat ini marak menawarkan pinjamannya di tengah-tengah masyarakat. Hingga saat ini dengan mengelola sebanyak 310 KSM, UPK BKM Sami Karya harus tetap bekerja keras agar tetap dapat bersaing dan dapat menjadi mitra bagi KSM untuk keberlangsungan perguliran dari modal yang dimiliki. Sebagian besar KSM yang terdaftar di UPK adalah merupakan pedagang pasar, pedagang keliling, pedagang bakulan, usaha konveksi dan usaha jasa yang lokasi usahanya berada di dalam pasar tradisional Pagutan atau di sekitar pasar yang rezekinya semakin mengalir. Hasil dari pembinaan kepada KSM, dari berbagai usaha yang dijalankan, KSM masih dapat menyimpan sebagian dari hasil usahanya dalam bentuk tabungan yang disimpan di UPK. Adapun jumlah tabungan KSM hingga saat ini sebesar Rp. 99.484.275, jumlah yang cukup besar sebagai bagian dari ketelatenan UPK untuk mengajak KSM nya tetap menabung. Dari seluruh KSM yang menjadi nasabah di UPK BKM Sami Karya Pagutan, 80% adalah perempuan. Hal ini menunjukkan keberhasilan UPK untuk memberdayakan perempuan dan memberi kesempatan yang lebih besar kepada perempuan untuk mebantu perekonomian keluarga karena turut berusaha menjadi pedagang, usaha bakulan dan berbagai usaha lainnya yang dapat dilakukan oleh perempuan.

             Menilik dari laporan pembukuan UPK BKM Sami Karya Kelurahan Pagutan yang terakhir kali dirilis bulan Oktober lalu, kondisi perguliran yang sehat dan berjalan dengan baik telah memberikan jaminan kepada usaha UPK untuk tetap bertahan dan kecendrungan untuk terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diamini oleh salah seorang pengurus UPK Samia yang menyatakan bahwa “kunci dari tetap eksisnya pinjaman bergulir di UPK Kelurahan Pagutan tidak terlepas dari saling percaya, pelayanan yang optimal kepada KSM dan pengawasan yang berjalan dengan baik” pungkasnya. BKM sebagai lembaga yang mewadahi UPK juga selalu menjadi pembimbing dan motivator ulung kepada pengurus UPK untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Dengan honor sebagai pengurus UPK sebagai kolektor sebesar Rp. 800.000, kasir sebesar Rp. 1.000.000 dan manajer sebesar Rp. 1.200.000 per bulan, mereka harus dapat menjamin perguliran berjalan, meminimalisir kredit macet dan pelayanan kepada KSM dengan paripurna. Sehingga pengurus UPK berharap ada kenaikan honor agar dapat meningkatkan kinerja dan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh pengurus. Hingga saat ini, kesepakatan yang termuat antara UPK dengan BKM bahwa pemupukan modal tetap menjadi prioritas sebesar 70%, diberikan alokasi laba UPK sebesar 30% yang diperuntukkan sebesar 15% untuk insentif pengurus UPK dan 15% sebagai alokasi operasional BKM. Dari total jumlah piutang yang ada, telah disisihkan cadangan resiko pinjaman sebesar Rp. 289.086.842. kondisi sehat ini terpampang jika melihat RR atau tingkat pengembalian yang masih sebesar 73% sehingga minim dari potensi kredit macet hal ini juga mengindikasikan bahwa keberadaan UPK BKM Sami Karya Kelurahan Pagutan layak menjadi pioneer dalam mengembangkan ekonomi kerakyaatan yang sangat Nampak manfaatnya terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdaftar sebagai KSM nya. Pendampingan tim Fasilitator Kotaku kepada pengurus UPK maupun BKM Sami Karya Kelurahan Pagutan telah memberikan penguatan dan memastikan proses pinjaman bergulir tetap berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan program. Maka selanjutnya dukungan dan pembinaan dari pemerintah diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pinjaman bergulir yang akan berdampak pada kesejahteraan pengurus maupun anggotanya.

      

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard

Tim Korkot            : Cluster-1 Kota Mataram         

 KUMPUL KUMPUL PELAKU PKP MENGEVALUASI DIRI

              Hari ini Kamis (1/12/2022) bertepatan dengan awal Bulan Desember, bertempat di Hotel Golden Palace, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program PKP. Kegiatan yang dihadiri oleh fungsional maupun personil Dinas PKP Kota Mataram juga melibatkan BPPW Provinsi NTB, BP2NT-1, Tim Kotaku, Konsultan Perencanaan dan tak lupa turut juga menghadiri Staf Khusus Walikota Mataram. Dalam Rakor tersebut diagendakan pembahasan  capaian dan laporan 3 Bidang yang ada di Dinas PKP, yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Prasarana Sarana Utiltas Umum. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas PKP M. Nazaruddin Fikri berlangsung semi formal dengan nuansa penuh keakraban. M. Nazaruddin Fikri menenkankan pentingnya kegiatan Rakor dan Evaluasi ini dilaksanakan. “Saya berharap seluruh pelaku Dinas PKP di semua Bidang saling mengetahui apa saja yang menjadi kegiatan di semua Bidang yang ada di lingkup Dinas PKP” pungkas Kepala Dinas PKP M. Nazaruddin Fikri dalam sambutannya. Dalam Rakor ini juga dibahas terkait dokumen final RP3KP maupun dokumen RP2KPKPK yang disusun oleh konsultan perencana yang telah ditunjuk. Termasuk pembahasan mengenai integrasi dokumen perencanaan maupun capaian pengurangan kumuh Kota Mataram Tahun 2022.

 

                Sebagai pembahasan awal, Kepala Dinas PKP menyampaikan capaian dan laporan Bidang Perumahan, dimulai dari penanganan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah diintervensi selama tahun 2022, dimana berdasarkan laporan bahwa rehab RTLH melalui Dinas Perkim pada tahun 2022 ini sebanyak 191 unit yang bersumber dari BSPS Kementerian PUPR, Program DAK Ruswa, Program Bencana APBD Kota Mataram, Dana Aspirasi Dewan, hingga kolaborasi dengan PT. Sarana Multigriya Finance (SMF). Disamping itu disampaikan juga proses yang masih berjalan terkait pengesahan site plan dan penyerahan PSU Bidang Perumahan tahun 2022. Termasuk progres pendataan rumah yang dilakukan oleh Dinas PKP pada tahun ini dengan menggunakan aplikasi, dimana capaian pendataannya telah mencapai 46,98% dari target 24.575 rumah yang tersebar di 10 Kelurahan. Adapun Bidang Kawasan Permukiman dapat dilaporkan capaian infrastruktur permukiman yang terbangun yang bersumber dari dana Pokir berupa jalan batu sikat dengan luasan total 19.722 m2, jalan plat beton dengan volume 267,24 m3 dan jalan paving block seluas 8.706 m2. Di Bidang Kawasan Permukiman tahun ini juga telah melakukan tahapan pembebasan lahan pada Kawasan DAS Jangkok sisi selatan dengan capaian hingga tahap rencana dan jadwal pegukuran lahan sesuai dengan sertifikat warga dan pembuatan peta bidang oleh Kantor ATR/BPN. Selanjutnya di Bidang PSU disampaikan laporan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 ini, mulai dari perbaikan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan, saluran drainase, maupun peresapan yang bersumber dari APBD Murni maupun APBD Perubahan. Tak lupa disajikan juga data pemasanagan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL)  sejumlah 1.309 titik dengan panjang jaringan kabel twist 30.234 meter dengan 44 box panel. Data-data maupun angka yang disajikan sebagai bukti kinerja Dinas PKP selama periode 2022 yang tak lepas dari kerja keras fungsional maupun seluruh pelaku PKP.

 

              

         Selanjutnya dilakukan paparan dokumen final RP3KP yang telah disusun oleh konsultan perencana untuk menunjukkan proyeksi pertambahan penduduk dengan proyeksi kebutuhan rumah hingga tahun 2043. Memberikan gambar backlog rumah yang dihadapi oleh Kota Mataram, agar dapat menemukan solusi penanganan dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Mataram. Pembahasan dokumen RP2KPKPK sebagai pedoman dalam penanganan kumuh juga tidak terlepas dari peran Program Kotaku yang selama ini bermitra dengan Dinas PKP untuk memenuhi target universal akses, yaitu 100% akses sanitasi layak, 0 hektar kumuh dan 100% ketersediaan air bersih. Dinas PKP bersama tim Kotaku juga berkolaborasi untuk melakukan review dokumen perencanaan hingga melakukan perhitungan pengurangan kumuh tahuan 2022. Dari luasan kumuh awal sebesar 112,31 Hektar telah terjadi pengurangan kumuh sebesar 24,13 Hektar, sehingga pada tahun 2022 Kota Mataram menyisakan kumuh seluas 75,71 Hektar. Adapun Berita Acara hasil pengurangan kumuh telah disepakati oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas PKP dan telah dilakukan pembahasannya bersama untuk menjadi capaian pengurangan kumuh Kota Mataram tahun 2022. Diskusi pembahasan bersama peserta Rakor berjalan santai dan penuh dengan antusias. Kegiatan Rakor dan Evaluasi Program PKP yang pertama kali dilakukan oleh Dinas PKP mendapat apresiasi oleh peserta Rapat dan mengharapkan rutin setiap tahun dapat terlaksana. Banyak data dan angka yang disampaikan dalam Rakor menjadi fokus perhatian yang dapat dijadikan sebagai informasi dan capaian yang perlu diapresiasi. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan menikmati makan siang yang telah disajikan. Sungguh kegiatan ini merupakan kumpul kumpul pelaku PKP untuk mengevaluasi diri agar ke depan lebih bersemangat dan lebih meningkatkan kinerjanya.

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard

Tim Korkot               : Cluster-1 Kota Mataram

 PENATAAN KAWASAN PASCA BENCANA

       Gempa bumi yang terjadi di wilayah pulau Lombok Juli 2018 adalah sebuah gempa darat berkekuatan 6,4 SR yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018, pukul 06.47 WITA. Pusat gempa berada di 47 km timur laut Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman 24 km. Kota Mataram merupakan jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Eurasia menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan yang potensial. Selain itu, terdapat juga ancaman dari utara berupa patahan busur belakang. Kedalaman pusat gempa di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya  adalah sekitar 50 meter. Terjadinya gempa bumi pada tahun 2018 lalu telah menyebabkan kerusakan rumah warga dan penurunan kualitas infrastruktur lingkungan yang disebabkan pembuangan material bongkaran pada saluran drainase dan jalan, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas permukiman di kawasan pasca bencana yang direncanakan pada tahun 2021 fokus pada 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Bertais di Lingkungan Pengempel Indah dan Lingkungan Gontoran maupun Kelurahan Monjok di Lingkungan Kamasan.

 

                Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dilakukan perencanaan sejak tahun 2020 untuk melakukan penataan di kawasan pasca bencana agar permukiman yang terdampak dapat dilakukan peningkatan kualitas dan perbaikan terhadap dampak pasca bencana. Dukungan pemerintah pusat untuk melakukan penataan kawasan pasca bencana ditunjukkan dengan kunjungan Kepala BPIW dan Direktur PKP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR pada Senin (27/09/2021) berkunjung langsung ke lokasi rencana penataan agar secepatnya bisa dilakukan pelaksanaan infrastrukturnya. Pemerintah Kota Mataram juga telah melakukan upaya dan memberikan dukungan terhadap penataan kawasan pasca bencana ini, dimulai dari pembebasan lahan, penyusunan DED, dokumen review RP2KPKP, dokumen RPL, penyiapan masyarakat hingga dukungan kebijakan lainnya. Dukungan Pemerintah Kota Mataram dalam rangka penanganan kawasan pasca bencana tertuang dalam surat dukungan Walikota Mataram Nomor 050/210-SP/Bpd-Kt/III Tahun 2021. Konsep Desain penataan kawasan Pasca Bencana antara lain dengan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan yang terdampak bencana gempa, pembukaan jalan baru, pelebaran akses jalan, sarana Ruang Terbuka Publik (RTP) yang sekaligus berfungsi sebagai area titik kumpul, maupun lapangan sepak bola hingga penyediaan tandon air untuk mewujudkan Kelurahan Tangguh Bencana. Tahapan perencanaan melibatkan masyarakat bersama Pemerintah Kota melalui rembug pembahasan konsep maupun menggali kesadaran warga terhadap pentingnya mitigasi bencana. Penyediaan lahan terbuka sebagai titik kumpul ketika terjadi bencana juga merupakan buah hasil penggalian kebutuhan warga untuk mewujudkan warga tangguh bencana. Disamping itu, pembangunan lapangan sepak bola yang berada di area RTP Taman HARUM yang berada Lingkungan Kamasan Kelurahan Monjok juga sesuai dengan tujuan penggunaan lahan dan aspirasi masyarakat agar dapat menggunakan lapangan sepak bola tersebut sebagai arena olah raga bermain sepak bola, wahana rekreasi keluarga dan akan menumbuhkan peluang usaha kuliner maupun pengelolaan RTP Taman HARUM bagi masyarakat Kelurahan Monjok dan warga Kota Mataram pada umumnya.

 

                Pekerjaan infrastruktur kawasan pasca bencana yang berada di Lingkungan Pengempel Indah dan Lingkungan Gontoran Kelurahan Bertais maupun di Lingkungan Kamasan Kelurahan Monjok dimulai pada bulan Oktober 2021 sesuai dengan kontrak kerja antara PPK BPPW Provinsi NTB dengan Kontraktor Pelaksana PT. Aditya Sinar Pratama. Proses manajemen konstruksi dan pengawasannya dilakukan oleh TMC-5 melalui PT. Prospera Consulting Engineers.  Kendala yang dialami selama pelaksanaan konstruksi yaitu perubahan jenis dan lokasi pekerjaan yang tentunya berdampak pada target penyelesaian pekerjaan. Komunikasi dan koordinasi yang terus menerus yang dibangun oleh BPPW Provinsi NTB, TMC-5, Dinas Perkim selaku pemrakarsa, Kontraktor Pelaksanan dan tim Kotaku dengan melibatkan warga masyarakat di seputaran lokasi pekerjaan menjadi langkah konkret untuk menghadapi segala kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan konstruksi. Tentunya dengan segala dinamika yang terjadi, dukungan Pemerintah Kota Mataram dimulai dari Pemerintah Kelurahan untuk mengawal pelaksanaannya mulai dari tahap sosialiasi, pelaksanaan konstruksi, mediasi penanganan aduan dan masalah hingga penyelesaian pekerjaan konstruksi melalui Provisional Hand Over (PHO) yang telah dilaksanakan pada 16 Nopember 2022. Sehingga dalam masa pemeliharaan ini, Kontraktor Pelaksana berkewajiban memastikan kualitas infrastruktur dan pemeliharaannya hingga selesai dilakukan serah terima akhir atau FHO. Program Kotaku bersama Pemerintah Kelurahan dengan didukung oleh Dinas Perkim telah membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) kawasan pasca bencana, baik KPP untuk Kelurahan Bertais maupun KPP Kelurahan Monjok. KPP ini tentunya akan mengambil peran besar nantinya dalam melakukan operasional dan pemeliharaan agar dapat bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan. 

 

               

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard

Tim Korkot          : Cluster-1 Kota Mataram

 BERSAMA SMF, KOLABORASI PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI NYATA

       Penataan permukiman di Kawasan DAS Jangkok tidak selesai hanya dengan perbaikan infrastruktur di sepanjang kawasan yang menjadi prioritas penanganan melalui Program Kotaku yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu. Tatapi lebih dari itu, berbagai kolaborasi program maupun pendanaan telah merubah kawasan yang dahulunya kumuh kini menjadi asri. Kawasan DAS Jangkok yang melintasi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Ampenan Tengah, Pejeruk dan Kebun Sari telah nampak perubahannya, tidak hanya infrastrukturnya, namun rumah yang berada di sekitar kawasan telah direhab dan dipercantik dengan kolaborasi dari Balai Perumahan NTB pada tahun 2021 yang lalu. Tidak hanya itu, pada tahun ini Kelurahan Kebun Sari yang juga merupakan kawasan DAS Jangkok mendapatkan kolaborasi perbaikan rumah tidak layak huni melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dukungan pendanaan untuk perbaikan rumah ini merupakan wujud kepercayaan pusat kepada Kota Mataram untuk menata permukiman secara menyeluruh yang patut dibanggakan. PT SMF membagi kegiatan yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ke dalam tiga bidang yaitu bidang Sosial, bidang pengembangan rumah Homestay untuk mendukung sektor pariwisata, dan bidang peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni untuk penanganan pemukiman kumuh di perkotaan yang berkolaborasi dengan program Kota Tanpa Kumuh dari Kementerian PUPR.  Selain itu PT SMF melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam upaya penanganan Kemiskinan Ekstrim di Indonesia. Program peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni PT SMF juga mendukung program Sustainibility Develoment Goals atau SDG’s yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2015, terutama terkait dengan pilar pembangunan lingkungan dengan tujuan ke 6 pada SDG’s yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi layak, dan tujuan ke 11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan

 

            Kegiatan peningkatan kualitas rumah dan/atau pembangunan baru rumah diselenggarakan untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh dengan kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni atau kegiatan pembangunan rumah baru layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan melalui swakelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pendanaan kegiatan ini berasal dari Dana Bina Lingkungan (DBL) PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF), dimana lokasi pelaksanaan kegiatan yakni Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria Lokasi maupun Kriteria Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh PT SMF. DBL PT SMF bersifat Hibah sebagai pendorong dalam mewujudkan hasil perencanaan partisipatif masyarakat (RPLP) dan/atau prioritas penanganan kegiatan oleh Pemerintah Kelurahan. Dana ini diharapkan mampu menggerakkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat dan swasta termasuk sumber pendanaan lainnya. DBL PT. SMF selanjutnya akan dikelola olah penerima hibah yaitu BKM untuk dikelola sebagai dana pembiayaan rumah, baik untuk perbaikan rumah tidak layak huni ataupun pembangunan baru rumah layak huni terhadap calon penerima manfaat RTLH  di kelurahan.

 

            Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya pada hari ini Selasa (25/10/2022) telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kolaborasi penanganan rumah tidak layak huni Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Direktur PT SMF Bonai Subiakto dan Kepala Balai BPPW Ika Sri Rejeki mewakili Direktur PKP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Acara berlangsung khidmat dan penuh keramahtamahan dengan turut dihadir oleh SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Mataram, perwakilan Menko PMK, BPPW NTB, BP2NT1, BWS, Tim PT SMF, Perbankan, Baznas, Tim Kotaku, maupun Pokja PKP. Dalam kesempatan ini Walikota Mataram menyambut antusias bantuan perbaikan rumah bagi MBR yang ada di Kota Mataram, khususnya di Kelurahan Kebun Sari. “Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Mataram, tentunya kami selaku pemerintah dan warga yang mendapatkan bantuan menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan dan tentunya sangat bermanfaat bagi warga yang menjadi sasaran program” pungkas Mohan dalam sambutannya. Besarnya alokasi DBL PT SMF pada kelurahan disesuaikan dengan jumlah rumah yang memerlukan perbaikan saja atau membutuhkan pembangunan baru, dimana alokasi DBL akan ditetapkan berdasarkan Detail Engineering Design (DED) yang disetujui oleh PT.SMF yang dimana berdasarkan survey dan DED yang dikerjakan oleh Konsultan Perencana CV. Semesta Desain yang di tunjuk oleh PT SMF dengan nilai anggaran pembangunan RTLH yang di tetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) didapatkan rumah sejumlah 22 (Dua Puluh Dua) Unit yang akan dibangun bangun baru sesaui dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat RTLH. Program peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni PT SMF juga mendukung program Sustainibility Develoment Goals atau SDG’s yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2015, terutama terkait dengan pilar pembangunan lingkungan dengan tujuan ke 6 pada SDG’s yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi layak, dan tujuan ke 11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan.

 

       Selanjutnya pasca penandatangan PKS ini akan menjadi tanggung jawab kita semua untuk mensukseskan pelaksanaan program perbaikan rumah ini hingga selesaianya nanti. Proses pencairan DBL yang dikelola oleh BKM disalurkan oleh PT. SMF kepada rekening BKM. Pemanfaatan DBL untuk peningkatan kualitas rumah dan/atau pembangunan baru rumah, Biaya Operasional dan SMK3 dilakukan melalui penerbitan Bukti Kas Keluar yang dibuat oleh Sekretariat BKM dan disertai bukti pendukung pengeluaran (Nota/Bukti Transfer/Kwitansi). Setelah dilakukannya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Pihak I (Direktur PKP,DJCK), Pihak II (Walikota Mataram) dan Pihak III ( Direktur Keuangan dan Operasional PT. SMF). Penyelenggaraan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kab/Kota dilaksanakan secara terkoordinasi. Adapun Tahapan kegiatannya adalah Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Monitoring dan Evaluasi. Setelah kegiatan penandatanganan PKS, tim dari PT SMF, perwakilan Menko PMK didampingi tim Kotaku Mataram melakukan kunjungan lapang untuk meninjau lokasi kegiatan dan melihat dari dekat kondisi rumah warga yang menjadi sasaran program.

 

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard

Tim Korkot               : Cluster-1 Kota Mataram

 PENGUATAN KAPASITAS PEMDA MELALUI PELATIHAN OPERATOR UNTUK MENGELOLA MIS GIS

            Di era serba digital seperti sekarang ini, dibutuhkan akses data dan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel. Untuk mendukung itu maka dibutuhkan penggunaan akses internet yang dengan mudah dapat diakses melalui browser maupun aplikasi berbasis pemetaan yang menggunakan google map. Konsep penyajian data spasial yang didukung dengan peta telah dilakukan juga oleh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Ketersediaan data spasial di tingkat Kota saat ini belum mampu menyajikan informasi maupun kegiatan dari Program Kotaku, sehingga diperlukan pengumpulan dan penyusunan data spasial agar informasi tersebut tersaji dan mudah dibaca oleh pengguna. Pengumpulan dan penyusunan data spasial memerlukan operator di tingkat Pemda untuk mengoperasionalkan Manajemen Informasi System (MIS) dan Geographic Information System (GIS) yang mampu mengolah dan menyajikan data menjadi informasi spasial yang diperlukan. GIS merupakan sebuah aplikasi untuk mengelola dan memanipulasi basis data baik data tabular maupun data spasial (keruangan) yang mampu merepresentasikannya dalam bentuk visual (dunia nyata) berbasis komputer secara cepat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan lebih akurat, mengetahui tata letak lokasi sebaran kumuh maupun kegiatan yang dilaksanakan melalui program Kotaku secara visual dan dapat di akses oleh para pihak.

 

           Dalam rangka memberikan penguatan dan pemahaman operator Pemda dalam mengoperasionalkan GIS dan untuk menjawab Surat Direktur PKP Nomor PA.01.04-CK/66, tanggal 18 Mei 2022 yang disampaikan melalui surat Kepala BPPW Provinsi NTB dengan Nomor CK.03.02-cb.8/446 tanggal 11 Juli 2022, Dinas Perkim Kota Mataram menginisiasi pelatihan pengoperasian GIS yang bertempat di Aula Kantor Dinas Perkim pada Kamis (28/07/2022) dengan mengundang Asisten GIS dan Tim Kotaku Mataram sebagai narasumber dan pelatihnya. Pelatihan diikuti oleh 9 orang staf Dinas Perkim sebagai peserta dengan harapan tersedia banyak operator yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mengoperasionalkan GIS. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perkim M. Nazaruddin Fikri turut membuka kegiatan pelatihan dan berharap pelatihan berjalan lancar dan peserta yang dilatih benar-benar mampu mengoperasionalkan GIS. Ketersediaan perangkat komputer dengan spek memadai untuk mengoperasionalkan aplikasi Arcgis sangat mendukung dalam proses pelatihan. “Kita berharap peserta yang dilatih akan mampu mengoperasionalkan GIS dengan mahir dan cekatan, sengaja kami latih sebanyak 9 orang untuk mengantisipasi ketika nanti ada mutasi pegawai, kami masih punya personil yang mampu manjadi operator GIS” pungkas M. Nazaruddin Fikri dalam sambutannya. Melalui praktek langsung menggunakan aplikasi Arcgis, peserta diberikan penjelasan terhadap pengelolaan data spasial dan sistem informasi geografis di pemerintah daerah. GIS sendiri mewujudkan visualisasi kegiatan dengan menggunakan informasi spasial yang akan sangat membantu pemakai (user) dalam mencari informasi secara cepat, dengan hanya melakukan klik pada titik/area tertentu pada peta, kemudian semua informasi akan muncul. Informasi yang ditampilkan dalam media peta merupakan informasi utama yang mendukung kegiatan Kotaku dalam hal perencanaan dan pelaksanaan (investasi). Dengan adanya GIS maka monitoring pelaksanaan kegiatan Kotaku diharapkan akan lebih optimal. Peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini, karena merupakan hal yang baru bagi mereka. Data spasial digunakan bersama-sama oleh berbagai instansi dan lembaga yang ada di lingkungan pemerintah daerah, sehingga data akan saling terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga peran operator di tingkat Pemda dalam mengopersionalkan GIS sangat penting dalam rangka integrasi program, monitoring hingga pengambilan kebijakan oleh Pemda.

 

                Adapun hasil dalam pelaksanaan pelatihan MIS GIS ini tertuang dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Kotaku Mataram, Pokja PKP dan Kepala Dinas Perkim Kota Mataram. Pelatihan ini menghasilkan beberapa poin sebagai berikut :

1. Peserta yang mengikuti pelatihan merupakan personil/staf dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram sebanyak 9 orang.

2. Selain melakukan pelatihan, dalam kegiatan ini juga dilakukan koordinasi awal terkait integrasi data MIS GIS Kotaku.

3. Materi pelatihan yang diberikan berupa pengoperasian pemetaan dengan menggunakan aplikasi Arcgis yang telah disiapkan di komputer milik Dinas Perkim.

4. Peserta yang dilatih diharapkan dapat menjadi operator Pemda dalam mengaplikasikan MIS GIS yang terintegrasi dari data kegiatan Kotaku maupun kegiatan kolaborasi.

5. Setelah dilakukan pelatihan, akan dilakukan pengelolaan data spasial dan sistem informasi geografis di pemerintah daerah.

Tentunya diharapkan pasca pelatihan ini integrasi MIS GIS Kotaku dengan MIS GIS Direktorat PKP dan Kota dapat dilakukan. Disamping itu serah terima dan integrasi data spasial Kotaku dengan Sistem Informasi Geografis Pemda dapat segera dilakukan setelah tersedia operator Pemda dalam mengoperasionalkan GIS.

 

 

 

 Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi       : Askot Safeguard

Tim Korkot             : Cluster-1 Kota Mataram

 

KALI JANGKOK CITARASA MALIOBORO KEARIFAN LOKAL

                Pasca penanganan kawasan DAS Jangkok di Kota Mataram melalui kegiatan skala kawasan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahun 2020 lalu, kini wajah permukiman di wilayah sempadan sungai tersebut telah berubah menjadi lebih bersih, asri, berwarna dan tentunya sedap dipandang mata. Dukungan pemerintah Kota Mataram dalam rangka pengelolaan kawasan DAS Jangkok, tentunya tidak terlepas dari peran KPP kawasan DAS Jangkok yang bersinergi dengan masyarakat maupun pemerintah Kelurahan Ampenan Tengah, Pejeruk dan Kebon Sari Kecamatan Ampenan yang menjadi wilayah penanganan kawasan. Berbagai upaya kegiatan dalam bentuk gotong-royong pembersihan dan pemeliharaan di tepi sungai dan seluruh aset infrastruktur yang telah terbangun dengan melibatkan BWS NT-1, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas LH Kota Mataram dan SKPD lainnya, termasuk pihak Kecamatan, Lurah, pengurus KPP dan warga masyarakat di sekitar kawasan DAS Jangkok, telah menjadikan kawasan ini menjadi tetap bersih dan terpelihara. Kolaborasi dalam mewarnai kawasan ini juga ditunjukkan dengan perbaikan rumah warga dan pengecatan dinding di sepanjang kawasan DAS Jangkok yang dilakukan oleh Balai Perumahan telah menjadikan kawasan DAS Jangkok sebagai masterpiece dalam penanganan kumuh melalui kolaborasi. Dampak nyata penataan kawasan DAS Jangkok ditunjukkan dengan peningkatan ekonomi warga dan pertumbuhan livelihood dengan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata lokal dan pasar kuliner rakyat yang diharapkan dapat berkelanjutan.

 

                Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan kawasan DAS Jangkok yaitu menjadikan jalan inspeksi yang terbentang mulai dari Kelurahan Kebon Sari hingga Kelurahan Pejeruk menjadi areal car free night (CFN). Kegiatan CFN yang diinisiasi oleh Karang Taruna bersama Lurah Pejeruk, menjadikan jalan sepanjang 400 meter sebagai area Festival Kokok Jangkok yang diadakan pada Sabtu (23/07/2022) dimulai pukul 20.00 Wita. Acara festival ini menghadirkan seniman musik lokal, pentas seni dan budaya, fashion show, pameran foto dan lukisan, kuliner rakyat dan berbagai hiburan lainnya yang diharapkan dapat menyedot atensi warga sekitar dan warga Kota Mataram pada umumnya. Walikota Mataram H. Mohan Roliskana didampingi istri turut hadir dalam acara festival ini, begitu juga Wakil Ketua DPRD Abd. Rahman yang juga menjadi Ketua Forum PKP, Kadis Pariwisata, Camat Ampenan, Lurah Pejeruk dan beberapa SKPD lainnya. “car free night ini diharapkan rutin dilaksanakan setiap malam minggu dan dapat mengajak masyarakat agar lebih mencintai lingkungan dan peduli dengan kebersihan sungai” ungkapnya. Kegiatan seperti ini sebenarnya sudah pernah dilakukan dalam menyambut MotoGP pada Maret lalu, namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, ditambah lagi dengan masuknya bulan Ramadhan, maka kegiatan ini sempat diurungkan. Diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke sungai. Walikota Mataram menyambut antusias kegiatan seperti ini, kegiatan seperti ini baru pertama kali ada di Kota Mataram. “Kita manfaatkan ruang-ruang terbuka seperti ini untuk masyarakat berinteraksi sosial yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, maka dari itu perihalah, jagalah baik-baik lingkungan kita” pesan Mohan Roliskana. Walikota Mataram hadir dalam acara ini juga dalam rangka deklarasi sungai bersih sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mewujudkan sungai Jangkok yang bebas dari sampah dan limbah serta tetap terpeliharanya kawasan DAS Jangkok yang dapat menjadi spot hiburan masyarakat, sehigga menggeliatkan perekonomian dan sekaligus menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan.

 

                Melihat antusias warga untuk datang dan menyaksikan Festival Kokok Jangkok yang dihadiri sekitar seribu pasang mata, Lurah Pejeruk yakin kegiatan ini sangat bermanfaat dan ditunggu tunggu oleh warga, setelah lebih dari 2 tahun selama pandemi Covid-19 ada pembatasan ruang dan gerak yang diberlakukan. Tak hanya para orang tua, remaja, anak-anak maupun ibu-bu berbondong-bondong untuk menyaksikan pagelaran seni dan budaya yang ditampilkan. Kerinduan warga akan hiburan setidaknya telah terobati, aneka jajanan dan kuliner yang disajikan juga menggugah selera, sehingga pantaslah festival ini disebut citarasa Malioboro dengan kearifan lokal. Tentunya akan menjadi sebuah cita-cita dan mimpi bersama untuk mewujudkan kawasan DAS Jangkok menjadi sebuah kawasan yang bersih, asri dan berdampak pada peningkatan livelihood warganya serta diharapkan tetap berkelanjutan dalam hal pengelolaannya. Pekerjaan yang tidak mudah, sehingga butuh kerja sama dan kolaborasi semua pihak yang mampu menggerakkan seluruh elemen untuk mewujudkannya. Semoga…

 

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi     : Askot Safeguard

Tim Korkot        : Cluster-1 Kota Mataram