Di Mataram, 16 Lokasi CFW Disertifikasi

 

Setelah melalui proses pelaksanan selama 2 bulan, Program Padat Karya Tunai atau sering disebut Program Cash For Work (CFW) akhirnya disertifikasi. Tahapan ini tentunya merupakan bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh KSM di 16 Kelurahan lokasi CFW Kota Mataram pada tahun anggaran 2021. Menelisik kembali di awal penetapan lokasi CFW di Kota Mataram, sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/Kpts/M/2021 tentang penetapan lokasi dan besaran bantuan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat tahun anggaran 2021 Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Program Kotaku, khusus untuk CFW di Kota Mataram mendapatkan alokasi dana sebesar 4,8 Milyar rupiah yang terbagi ke dalam 16 Kelurahan dengan pagu masing-masing Kelurahan sebesar 300 juta rupiah. Setelah melalui proses pemeriksaan laporan pertanggungjawaban KSM maupun menindaklanjuti surat koordinator BKM semua lokasi CFW perihal permohonan pelaksanaan sertifikasi kegiatan Kotaku CFW tahun 2021, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman BPPW Provinsi Nusa Tenggara Barat Frista Vetrina Rachman menerbitkan surat undangan pelaksanaan sertifikasi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan program Kotaku CFW bagi 16 Kelurahan lokasi CFW sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Turut dalam undangan pelaksanaan sertifikasi yaitu dari unsur BPPW Provinsi NTB, Lurah, TA Infrastruktur OSP-5 NTB, Korkot, Askot Infrastruktur, Askot MK, Tim Fasilitator pendamping CFW, BKM maupun KSM pelaksanaan kegiatan.

 

            Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PUPR, 16 lokasi Program Kotaku CFW yang dilaksanakan di Kota Mataram adalah Kelurahan Ampenan Utara, Pejarakan Karya, Cakranegara Selatan, Cakranegara Utara, Cilinaya, Mataram Timur, Pagutan Timur, Pagesangan Barat, Pagesangan Timur, Pagutan Barat, Pagutan, Selagalas, Karang Pule, Tanjung Karang, Mataram Barat dan Monjok. Kegiatan sertifikasi dilaksanakan selama 16 hari sesuai dengan surat yang dilayangkan oleh PPK dimulai sejak Senin (6/9/2021) di Kelurahan Ampenan Utara hingga tuntas di 16 kelurahan. Sebelum melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lokasi kegiatan, sebelumnya diadakan pertemuan dan koordinasi awal dengan Lurah di aula Kelurahan dengan menyampaikan progres dan capaian kegiatan CFW, hingga menyampaikan maksud dan tujuan sertifikasi yang akan dilaksanakan. Ketua Tim Sertifikasi dari unsur BPPW Provinsi NTB Sopian Hariadi menekankan agar proses sertifikasi bisa berjalan dengan baik, maka seluruh peserta yang dilibatkan dalam kegiatan sertifikasi dapat berperan aktif dan membantu proses sertifikasi agar hasilnya sesuai dengan target pelaksanaan. Kesesuaian data kegiatan antara proposal dengan realisasi pekerjaan yang tertuang dalam LPJ menjadi kunci bahwa hasil sertifikasi dinyatakan layak, layak dengan penyempuranaan atau bahkan tidak layak.

 

            Tahapan pemeriksaan infrastruktur yang dikerjakan oleh KSM melalui program Kotaku CFW didasarkan pada proposal yang disusun di awal, proses pengecekan, pengukuran dan opname kegiatan dilakukan dengan metode pengukuran dan pengamatan secara langsung. Begitu banyaknya ruas yang dikerjakan KSM untuk diperiksa tidak mengurangi semangat tim sertifikasi untuk melaksanakan tugasnya, karena program Kotaku CFW ini lebih banyak mengintervensi kegiatan perbaikan, rehab dan normalisasi, maka sebagian besar hasil dari kegiatannya sudah tertimbun kembali, tertutup atau kembali dipenuhi sampah atau rumput yang tumbuh, terutama pada kegiatan drainase maupun rehab jalan lingkungan. Namun karena dalam LPJ KSM dilampirkan foto kegiatan 0% - 50% dan 100% jadi bisa dilihat melalui dokumentasi tersebut bahwa pekerjaan rehab atau normalisasi yang dilakukan memang sudah tuntas 100% sesuai dengan perencanaan. Disitulah pentingnya dokumentasi untuk membuktikan pekerjaan yang telah dilakukan memang telah tuntas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengukuran dan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim sertifikasi dicatat dan akan menjadi dasar untuk menyampaikan hasil sertifikasi. Hasil dari pemeriksaan dan sertifikasi secara keseluruhan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaaan Pekerjaan dan Beriata Acara Sertifikasi yang ditandatangani pihak terkait. Rekomendasi atas hasil sertifikasi akan disampaikan kepada BKM maupun KSM untuk diterima dan ditindaklanjuti sebelum dilakukan proses serah terima pekerjaan baik dari KSM kepada BKM, maupun dari BKM kepada PPK Satker PPK BPPW Provinsi NTB. Selanjutnya proses serah terima nantinya akan diberikan lagi oleh PPK Satker PKP BPPW Provinsi NTB kepada Lurah agar KPP yang ada di Kelurahan dapat mengelola pemeliharaan infrastruktur yang telah dilaksanakan melalui program Kotaku CFW tahun anggaran 2021 ini. Semoga infrastruktur yang telah dilaksanakan melalui Program Kotaku CFW ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh warga penerima manfaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis             : Rizal Nopiadi

Posisi/Jabatan  : Askot Safeguard

Tim                  : Cluster-1 Tim Korkot Mataram

KSM Dilatih, Pelaksanaan Kegiatan Diharapkan Lebih

 

Terlaksananya kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Program Kotaku-DFAT tidak terlepas dari peran KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mumpuni dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan keswadayaan bersama masyarakat di lokasi kegiatan. Kekhasan yang menjadi tuntutan dalam Program Kotaku-DFAT menjadi keniscayaan bagi pelaku kegiatan di tingkat Kelurahan, terutama KSM betul-betul telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terkait konsep, desain teknis dan penerapannya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mangarusutamakan GESI (Gender Equality and Social Inclusion) hingga terpenuhinya universal akses. Untuk mewujudkan KSM yang mumpuni, maka OSP-5 Provinsi NTB mengadakan kegiatan Pelatihan KSM bagi lokasi DFAT secara cluster. Hal ini dilakukan untuk membatasi jumlah peserta dalam ruangan karena kondisi masih dalam pandemic Covid-19 dan agar proses pelatihan berjalan efektif. Pelatihan KSM untuk cluster-1 (Kelurahan Bertais, Babakan dan Sayang-Sayang) dengan peserta yang terdiri dari 2 orang perwakilan BKM dan 8 orang perwakilan KSM masing-masing Kelurahan, dilaksanakan pada Selasa (7/9/2021), Rabu (8/9/2021) dan Kamis (16/9/2021). Sedangkan untuk cluster-2 (Kelurahan Kekalik Jaya dan Kebon Sari) dengan 10 peserta per kelurahan dilakansakan pada Rabu (8/9/2021), Kamis (9/9/2021) dan Kamis (16/9/2021). Panitia pelatihan merupakan kolaborasi dari tim OSP-5 NTB dengan Tim Korkot Kotaku Mataram dengan mengahdirkan narasumber dari internal maupun eksternal.

 

            Mengawali proses pelatihan KSM yang dilaksanakan di Lesehan Taliwang Nada Kota Mataram, turut hadir dan membuka kegiatan pelatihan ini Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri. Didampingi oleh Team Leader OSP-5 NTB dan Korkot Mataram, Kadis Perkim berpesan kepada peserta agar dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh agar seluruh materi yang diberikan dapat dipahami dan diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan. “KSM sebagai ujung tombak, maka harus diberi pemahaman yang lebih agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan program” pungkasnya. Dalam kesempatan lain, Team Leader OSP-5 NTB Nurhadi juga mengingatkan kepada peserta, bahwa kekhasan yang dimiliki dalam program Kotaku-DFAT harus dapat diimplementasikan menjadi infrastruktur yang universal akses. Momen pelatihan KSM ini diharapkan menjadi landasan dasar agar KSM dapat bekerja lebih baik dan taktis dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan SPPDL yang ditandatangani bersama BKM.

 

            Selama 3 hari pelakanaan pelatihan, ada beberapa materi yang diberikan, mulai dari  Pencegahan Covid-19 dalam Pelaksanaan Program Kotaku-DFAT yang disampaikan oleh Askot Bidang Safeguard Kotaku Mataram. Selanjutnya materi gambaran umum dan kekhasan dalam Program Kotaku-DFAT disampaikan oleh Team Leader OSP-5 NTB. Membangun Akuntabilitas Program Melalui Penyelenggaraan LPJ yang Baik dan Benar, materi ini khusus disampaikan oleh perwakilan BPKP Provinsi NTB. Kendali Mutu/Kualitas Pekerjaan Infastruktur Program Kotaku-DFAT, Persiapan Pelaksanaan Praktek Pencatatan Pembukuan dan Penyusunan LPJ dan nantinya di hari Kamis (16/9/2021) akan ditindaklanjuti dengan verifikasi hasil praktek, kendali waktu pemanfaatan BPM DFAT hingga penandatanganan komitmen KSM terkait kendali waktu pemanfaatan BPM DFAT. Tentunya output dari pelaksanaan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme pelaksanaan program Kotaku-DFAT dan peserta mampu melaksanakan hal teknis dari seluruh materi yang diberikan oleh pemandu maupun narasumber. Besar harapan panitia dan pemandu agar peserta dapat menerima seluruh materi pelatihan yang diberikan, sehingga setelah dilatih, KSM dapat melaksanakan kegiatan dengan lebih, lebih baik, lebih memahami, lebih akuntabel, lebih berkualitas dan tentunya dapat berkelanjutan terhadap prasarana dan sarana yang terbangun, sehingga tujuan pelaksanaan program Kotaku-DFAT dapat terwujud dengan nyata.

                       

 

Penulis             : Rizal Nopiadi

Posisi/Jabatan  : Askot Safeguard

Tim                  : Cluster-1 Tim Korkot Mataram

Lokakarya Awal Sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Masyarakat di Lokasi Program Kotaku-DFAT

 

            Penguatan kapasitas masyarakat menjadi bagian dalam tahapan proses pelaksanaan Program Kotaku-DFAT yang tak terpisahkan. Selain dalam bentuk coaching, On The Job Training (OJT) maupun pelatihan, pelaksanaan lokakarya awal  adalah merupakan proses transfer knowledge bagi pelaku kegiatan di tingkat Kelurahan. Pelaksaan lokakarya awal pertama kali dilaksanakan di Kelurahan Kekalik Jaya selama 3 hari, sejak Senin (30/08/2021) sampai dengan Rabu (01/09/2021) dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bagi seluruh peserta, panitia dan pemandu lokakarya. Panitia yang terdiri dari tim OSP-5 Provinsi NTB, tim Korkot, fasilitator dan panitia kelurahan telah menyiapkan lokasi lokakarya di aula Kelurahan dengan tetap menjalankan prokes 5M, menyiapkan bahan paparan, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disiapkan. Peserta yang diundang sebanyak 30 orang yang terdri dari BKM, TIPP, Kader, KSM, Aparat Kelurahan dan penerima manfaat kegiatan. Pelaksanaan lokakarya berjalan dengan cukup menarik dan antusias peserta tercermin dalam setiap interaksi peserta dengan materi yang disampaikan oleh pemandu maupun narasumber.

           Pelaksanaan lokakarya dibuka oleh Lurah Kekalik Jaya Syafruddin yang tak lupa berpesan kepada peserta agar dapat mengikuti seluruh proses dan materi yang diberikan, agar dapat diterapkan nantinya dalam memberikan pemahaman kepada warga masyarakat. Dalam kesempatan ini, Korkot Kotaku Mataram Hartatik memberikan sambutannya dan mengingatkan kepada seluruh peserta pentingnya pelaksanaan lokakarya awal sebagai bagian dari penguatan masyarakat, karena salah satu tujuan dilaksanakannya lokakarya awal agar peserta dapat memfasilitasi warga untuk melakukan pemicuan pola hidup bersih dan sehat, penerapan GESI maupun pemahaman terhadap universal akses.  Materi hari pertama lokakarya awal disampaikan oleh TA Monev OSP-5 Provinsi NTB, Akhmad Rumnatandi dengan menyampaikan maksud, tujuan dan kekhasan Program Kotaku-DFAT. Dengan media slide yang disampaikan melalui proyektor, peserta menyimak dan meresapi penyampaian materi, hingga dilaksanakan proses diskusi maupun tanya jawab terhadap bagian materi yang masih belum dipahami oleh peserta. Selanjutnya materi kedua membahas terkait masalah, potensi dan rencana pengembangan inovasi dalam Program Kotaku-DFAT yang disampaikan oleh TA Urban Planner OSP-5 NTB Desy Maulina. Semangat peserta untuk menerima materi yang disampaikan tak surut, karena sebagian besar peserta merupakan tokoh pemuda yang aktif di organisasi Kelurahan, maka mereka antusias untuk menerima penyampaian yang diberikan oleh narasumber. Hal ini tak terlepas dari harapan dan tujuan lokakarya yang telah disampaikan oleh panitia di awal pembukaan, bahwa seluruh peserta nantinya akan menjadi agen penyampaian pesan dan sosialisasi yang berkelanjutan di tingkat masyarakat, sehingga di forum lokakarya ini, peserta harus benar-benar memahami seluruh materi yang diberikan, sehingga pesan yang disampaikan kepada warga masyarakat tidak terjadi distorsi.

           

  Untuk memberikan warna lain dalam pelaksanaan lokakarya awal ini, panitia juga mengundang narasumber dari unsur Bappeda, praktisi lingkungan hingga penyandang disabilitas yang diwakili oleh HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Provinsi NTB dalam memberikan materi di hari kedua. Narasumber dari Bappeda Kota Mataram yang menjadi pemateri Lalu Satria Utama menyampaikan paparan mengenai kebijaka dan inovasi Pemkot Mataram dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi. Hal ini selaras dengan output yang ingin dicapai melalui Program Kotaku-DFAT yaitu meningkatnya pelayanan air bersih maupun ketersedian sarana sanitasi bagi warga. Untuk membuka cakrawala pemikiran peserta terkait pengelolaan limbah, narasumber yang diundang berasal dari praktisi lingkungan yang juga merupakan direktur Bank Sampah NTB Mandiri, Aisyah Odist untuk memberikan materi mengenai bagaimana merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik dengan metode Takakura. Aisyah Odist juga berkesempatan menyampaikan tahapan proses Tofuplast, yaitu mengolah limbah air tahu menjadi kertas. Hal ini berkaitan dengan Kelurahan Kekalik Jaya yang merupakan sentra produksi rumahan tahu dan tempe yang mana limbah air tahu selama ini lebih banyak terbuang dan menjadi limbah. Mengingat pembangunan infrastruktur melalui Program-DFAT ini dalam rangka mendukung universal akses, maka dalam lokakarya kali ini juga menghadirkan narasumber dari ketua HWDI NTB Sri Sukarni untuk memberikan materi mengenai implementasi GESI (Gender Equality and Social Inclusion) dalam pembangunan infrastruktur, karena diharapkan infrastuktur yang terbangun menjadi infrastruktur for all atau infrastruktur untuk semua. Untuk memastikan infrastruktur yang sedang dibangun telah memenuhi GESI dan universal akses, Sri Sukarni melakukan uji kelayakan bangunan MCK yang sedang dalam proses pembangunan, memperhatikan ukuran bangunan, ketersedian ram, handling dan akses yang dapat membantu disabilitas untuk menggunakan sarana MCK yang memang diperuntukkan bagi disabilitas.

             Hari ketiga kegiatan lokakarya awal masih membahas materi pengenalan infrastruktur yang dibangun melalui program Kotaku-DFAT. Seluruh peserta masih antusias untuk mengikuti paparan materi oleh narasumber. Dengan pendekatan penyampaian materi melalui pendidikan orang dewasa, banyak sesi diskusi yang diberikan oleh panitia, baik itu mendiskusikan penerapan universal akses dalam kegiatan infrastruktur, inovasi pengelolaan limbah dengan metode Takakura maupun materi lain yang perlu penjelasan lebih menyeluruh. Sebagai tindak lanjut dan rekomendasi dari proses lokakarya awal ini, telah disepakati akan dilakukan sosialisasi Program Kotaku-DFAT di tingkat basis, sosialisasi inovasi dan perubahan perilaku, maupun sosialisasi dan edukasi warga dalam mengaplikasikan universal akses dalam pembangunan infrastruktur, yang nantinya seluruh proses ini akan dilakukan oleh peserta. Dalam kesempatan ini, Team Leader OSP-5 NTB Nurhadi menekankan pentingnya peran peserta yang mengikuti lokakarya awal agar dapat menjadi penyampai pesan atau agen sosialiasi kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya warga Kelurahan Kekalik Jaya agar dalam lokakarya lanjutan nantinya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya kegiatan lokakarya untuk lokasi kelurahan lainnya akan dilaksanakan menyusul setelah mengevaluasi proses dan hasil yang dicapai selama pelaksanaan lokakarya awal di Kelurahan Kekalik Jaya agar ke depan proses lokakarya selanjutnya bisa lebih baik lagi.

 

                       

 

 

 

Penulis             : Rizal Nopiadi

Posisi/Jabatan  : Askot Safeguard

Tim                  : Cluster-1 Tim Korkot Mataram

HWDI NTB MENGETUK PINTU, MENGASPIRASI GESI DALAM PROGRAM KOTAKU

 

 

Infrastruktur berperan penting dalam memastikan akses dan inklusi spasial yaitu akses terhadap tanah, rumah, dan layanan publik, inklusi sosial yaitu akses bagi individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun inklusi ekonomi akses kesempatan kerja, pendidikan, sumber pembiayaan dalam lingkungan kota. Mewujudkan kota yang inklusif (kota yang menghargai seluruh warganya, beserta kebutuhan mereka dengan setara) adalah merupakan tujuan pembangunan infrastruktur yang responsif. Begitu pula dengan GESI (Gender Equality and Social Inclusion) yang mencakup kesetaraan gender dan inklusi sosial yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Salah satu upaya mewujudkannya adalah melalui pelaksanaan Program Kotaku-DFAT yang mendapat dukungan pembiayaan dari Hibah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

Dalam rangka mengaplikasikan GESI maupun infrastruktur for all, hari ini Sabtu (31/07/2021) Tim Kotaku Mataram mengundang Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB berkunjung dan melihat dari dekat proses pembangunan MCK yang aksesibiltas universal di Lingkungan Karang Rundun Kelurahan Bertais dan Lingkungan Kebon Bawan Nurul Yaqin Kelurahan Kebon Sari. Dalam kunjungannya, ketua HWDI NTB Sri Sukarni didampingi tim memberikan tanggapan dan aspirasinya terkait pembangunan MCK yang sedang dilaksanakan oleh KSM. “kami tidak bermaksud menggurui, namun seyogyanya MCK yang dibangun betul-betul memperhatikan akses dan kebutuhan disabilitas, disamping itu bisa digunakan oleh anak, orang tua/lansia dan ibu hamil atau orang yang sedang dalam kondisi sakit” timpalnya.

Ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan agar MCK bisa dikatakan aksesibiltas universal dan mengedepankan GESI. Dari proses diskusi bersama BKM, KSM, Tim fasilitator dengan HWDI NTB, berikut ini kesimpulan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti :

Ukuran bangunan MCK sesuai standar minimal 1,8 meter x 1,8 meter dengan memperhitungkan luas manuver kursi roda dalam ruangan/bilik kamar mandi dengan lebar pintu minimal 90 cm.

Jika memungkinkan ada lahan untuk panjang dan lebar bangunan MCK tidak prototype (dapat menggunakan ukuran 1,5 meter x 1,7 meter atau memodifikasinya dengan ukuran 1,5 meter x 2,0 meter).

Jika keterbatasan lahan untuk bangunan MCK hanya tersedia 1,5 meter x 1,5 meter maka perlu disiapkan teras di depan bangunan MCK sebagai tempat manuver pengguna kursi roda dengan ukuran minimal 1,5 meter x 1,5 meter dan menambahkan ram

Ram dengan perbandingan 1:12 (standar permen)  atau toleranai 1:10

Hand railing Ram merupakan salah satu syarat keamanan pengguna disabilitas dan itu juga dapat dimanfaatkan untuk difabel lainnya, jika hand railing tidak memungkinkan dengan lahan yang terbatas, minimal ada bantalan di Ram.

Disarankan untuk  Ram menggunakan batu sikat agar tidak licin

Jalan menuju MCK dipastikan bisa diakses oleh disabilitas, terutama bagi tuna rungu wicara perlu ditambahkan rambu penunjuk arah lokasi MCK.

Tinggi pemasangan hand railing standarnya 60 cm begitu juga tinggi kran air 60 cm dari lantai.

Pintu MCK sebaiknya menggunakan pintu geser sehingga dapat digunakan oleh disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik.

Menggunakan closed duduk sehingga mudah digunakan oleh pengguna kursi roda dan disabilitas lainnya.

Posisi closed sebaiknya tidak sejajar atau segaris dengan posisi pintu agar tidak mengurangi ruang manuver bagi pengguna kursi roda.

            Tak lupa Ketua HWDI NTB menitipkan pesan agar seluruh peserta yang hadir dalam diskusi tersebut diminta untuk mengunjungi tempat mereka di Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Bengkel Kabupaten Lombok Barat, agar dapat melihat dari dekat seperti apa kondisi para penyandang disabilitas dengan berbagai difabel yang memiliki keterbatasan secara fisik. Sri Sukarni berharap agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Program Kotaku-DFAT dapat memenuhi azas 4 K yaitu, Keamanan, Kenyamanan, Kebermanfaatan dan Kemandirian, sehingga penerapan GESI dan Infrastruktur for All dapat terwujud sesuai harapan program.

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard

Tim Korkot          : Cluster-1 Kota Mataram

 SINKRONISASI RENCANA KERJA POKJA DAN FORUM PKP KOTA MATARAM

Hari ini, Rabu (07/07/2021) bertempat di aula rapat Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Mataram telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan program kegiatan Pokja PKP dan Forum PKP Kota Mataram. Kegiatan ini diinisiasi oleh  Ketua Pokja PKP Lalu Agus Supriyadi dengan dihadiri oleh perwakilan anggota Pokja, Ketua Forum PKP Abd. Rahman, wakil ketua dan sekretaris Forum PKP, Sekretaris Dinas Perkim, perwakilan dari BPPW NTB, dan tim Kotaku Mataram. Adapun agenda pertemuan pada hari ini adalah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya agar  terjadi sinkronisasi rencana kerja Pokja PKP dengan Forum PKP.

Dari rencana kerja yang pernah disusun oleh Pokja PKP dan Forum PKP, pimpinan pertemuan Lalu Agus Supriyadi menekankan kembali tugas dan fungsi Pokja PKP dan Forum PKP yaitu melakukan mediasi kebutuhan program masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Tak lupa Lalu Agus Supriyadi mengingatkan pentingnya sumber data yang akurat dan up to date dalam bentuk big data terpadu. “program apapun yang akan dilaksanakan, tanpa adanya big data terpadu yang ter update, tak mungkin kita bisa mengusulkan dan mengajukannya, baik di tingkat Pemda lebih-lebih program dari pusat, maka hal pertama yang menjadi perhatian bagi Pokja PKP dan Forum PKP adalah menyiapkan big data terpadu tersebut dan kami berkomitmen akan menyiapkannya hingga akhir tahun 2021 ini” pungkasnya. Disamping itu kebutuhan data backlog perumahan yang sampai saat ini belum dilakukan pendataan terpadu juga akan menjadi perhatian khusus dari Pokja PKP maupun Forum PKP untuk dilaksanakan melalui rencana kerjanya.

Di kesempatan lain Ketua Forum PKP, Abd. Rahman yang juga merupakan ketua Komisi III DPRD Kota Mataram mengharapkan rencana kerja yang telah disusun bersama dapat dijadikan sebagai kerangka kerja oleh Pokja PKP maupun Forum PKP. Hal mendasar yang disampaikan oleh Abd. Rahman adalah bahwa kebutuhan akan big data menjadi keniscayaan dan disinilah peran dari Forum PKP untuk menyiapkannya. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Pokja PKP, bahwa target akhir tahun 2021 adalah menyiapkan dan menyajikan data terpadu yang bisa diakses siapa pun dalam rangka menjalankan program khususnya perumahan dan kawasan permukiman. Tak lupa Abd. Rahman juga menyinggung rencana kerja Pokja PKP dan Forum PKP yang telah disusun agar dapat ditindaklanjuti. “Rencana yang paling dekat adalah melakukan peninjauan lokasi DAK Terintegrasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Mataram, memastikan komunikasi dengan pemilik lahan yang ditinggali oleh warga secara ilegal di Kelurahan Bintaro agar sesegera mungkin clean and clear, menyelenggarakan rapat rutin di sekretariat Forum PKP yang sedang disiapkan dan menyiapkan program selanjutnya yang tertuang dalam rencana kerja, itu fokus utama Forum PKP saat ini” timpal Abd. Rahman.

Diskusi dalam pertemuan tersebut berlangsung hangat, banyak informasi dan masukan yang dituangkan dalam rekomendasi hasil rapat koordinasi. Dari Korkot Kotaku Hartatik mendorong agar Pokja PKP dan Forum PKP segera melakukan pendataan warga terdampak di lokasi kegiatan DAK Terintegrasi, menjalin komunikasi dengan pemilik lahan dan Pokja PKP segera menyusun jadwal peninjauan lokasi. Tanggapan dari perwakilan BPPW NTB disampaikan oleh Heru Wahyono yang mengapresiasi begitu aktifnya Pokja PKP dan Forum PKP Mataram setelah terbentuk, dengan didukung oleh Rencana Kerja yang telah disusun, maka BPPW NTB mendukung dan tetap melakukan pendampingan dalam menjalankan rencana kerja Pokja dan Forum PKP. Tentunya peran aktif dan keberfungisan Pokja PKP dan Forum PKP Kota Mataram juga sangat menentukan untuk bisa terlaksananya program yang telah disiapkan. Disamping itu, BPPW NTB juga akan berkoordinasi dengan Pokja PKP untuk menyusun jadwal rencana kunjungan lapang untuk meninjau rencana lokasi untuk pembangunan Rusunawa Kawasan, baik itu di Monjok (Kawasan Pasca Bencana), Dasan Agung (Kawasan DAS Jangkok) maupun Kawasan Pesisir Bintaro menjadi kawasan terpadu penataan kawasan kumuh disamping program DAK Terintegrasi.

Dari hasil diskusi dan pembahasan secara menyeluruh, dapat ditarik rekomendasi pertemuan ini, yaitu :

1.    Penyiapan program pendataan big data terpadu, mulai dari pendataan perumahan dan permukiman di lokasi DAK Terintegrasi maupun kawasan lainnya, ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2021.

2.    Melakukan penjadwalan ulang untuk melakukan komunikasi intens dengan pemilik lahan yang saat ini ditinggali oleh warga di lokasi rencana kegiatan DAK Terintegrasi dengan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan dan aparat lingkungan setempat.

3.     Menyusun dan menyiapkan jadwal rencana kunjungan lapang ke lokasi Kawasan DAK Terintegrasi untuk memastikan konsep perencanaan dan memastikan data warga terdampak di seputar lokasi rencana kegiatan.

4.   Menyusun jadwal rencana kunjungan lapang untuk meninjau rencana lokasi untuk pembangunan Rusunawa Kawasan, baik itu di Monjok (Kawasan Pasca Bencana), Dasan Agung (Kawasan DAS Jangkok) maupun kegiatan Kotaku yang akan dilaksanakan pada tahun ini, yaitu kegiatan skala kawasan pasca bencana dan kegiatan hibah DFAT melalui program Kotaku.

5. Memaksimalkan fungsi kesekretariatan Forum PKP serta mengusulkan tenaga ahli yang diperbantukan untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengolahan manajemen data di sekretariat Forum PKP.

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi       : Askot Safeguard

Tim Korkot          : Cluster-1 Mataram

 GIAT FORUM PKP KOTA MATARAM YANG MENGGELIAT

    Bertempat di Lesehan Green Asri Kota Mataram hari Selasa 29 Juni, Forum (Perumahan dan Kawasan Permukiman) PKP Kota Mataram yang baru saja terbentuk telah memulai bergeliat dengan melaksanakan pertemuan/koordinasi awal penyusunan rencana kerja yang melibatkan Pokja PKP dan Tim Kotaku Mataram. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Forum PKP Abd. Rahman yang sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sekretaris Forum PKP Kurniawan Ashari yang juga merupakan Ketua REI Kota Mataram, Ketua Pokja PKP Lalu Agus S, Sekretaris Pokja PKP Parman dan Korkot Kotaku Mataram Hartatik beserta tim. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Ketua Forum PKP sangat mendukung serangkaian program pembangunan yang tengah dilaksanakan tahun ini di Kota Mataram, seperti pembangunan Rusunawa di Kelurahan Bintaro termasuk program yang dilaksanakan melalui Program Kotaku, baik itu CFW maupun DFAT, begitu juga dengan skala kawasan pasca bencana di Kelurahan Bertais dan Selagalas.

        Dalam kesempatan ini, Abd. Rahman membahas upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mataram dalam menyiapkan big data terkait permasalahan kumuh dan Forum PKP mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkannya. "Karena bagaimanapun semua program baik pusat maupun daerah harus jelas data permasalahan yang diusulkan, maka kebutuhan akan big data terpadu yang akurat dan update menjadi keniscayaan, kita perjuangkan itu" pungkasnya. 

    Di kesempatan terpisah, Korkot Kotaku Mataram, Hartatik menyampaikan bahwa di Program Kotaku telah memiliki data baseline by name by addres yang bisa dijadikan data awal untuk menyiapkan big data terpadu yang dibutuhkan dalam penanganan kumuh di Kota Mataram. "Di tingkat Kelurahan ada namanya dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang difasilitasi oleh Kotaku sebagai dokumen perencanaan yang tidak hanya memuat 7 Aspek kumuh, namun juga perencanaan yang dibutuhkan, termasuk juga data baseline by name by addres yang bisa dijadikan data awal dalam menyiapkan program" ungkap Hartatik

    Maka sangat diharapkan peran Forum PKP dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah dalam membangun Kota, berbagai program yang sedang diusulkan oleh Pemerintah Kota Mataram ke pusat menjadi atensi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Salah satu yang menjadi pembahasan hangat yaitu usulan DAK Terintegrasi, dimana Pemerintah Kota Mataram mengusulkan penataan permukiman kumuh nelayan di Kelurahan Bintaro, namun ada beberapa permasalahan dan kendala yang harus diselesaikan, terutama kesiapan lahan. Disamping itu juga kesiapan Pemerintah Kota Mataram dalam mengusulkan Rumah Susun bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, yang mana program tersebut sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, seperti Penataan Terpadu Kawasan Baru Bintaro Ampenan.Selain itu, dengan antusias Forum PKP juga akan melihat peluang Kota Mataram untuk melanjutkan kegiatan skala kawasan di segmen sisi selatan DAS Jangkok yang berada di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Banjar. 

    Poin poin pembahasan tersebut telah dituangkan dalam Rencana Kerja yang akan disepakati oleh Forum PKP untuk menjalankan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2021 ini, adapun hasil pembahasan rencana kerja Forum PKP adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan Rutin Forum PKP setiap minggu I setiap bulan
2. Pembentukan Sekretariat Forum (Minggu I Juli 2021)
3. Monitoring Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana (Minggu II setiap bulan yang dimulai pada bulan Juli 2021)
4. Monitoring Calon Lokasi DAK Terintegrasi 2022 (Minggu III Juli 2021)
5. Monitoring Kawasan RUSUN Bintaro (Minggu III Juli 2021)
6. Monitoring untuk persiapan lahan RUSUN Skala Kawasan Das Jangkok dan Pasca Bencana (Minggu IV Juli - Minggu II Agustus 2021)
7. Hearing dengan DPRD Kota Mataram (Minggu IV Juli 2021)
8. Sinkronisasi Data Kumuh Kota Mataram (Mulai Minggu IV Juli - September 2021)
9. Updating DATA (mulai Minggu IV Juli - September 2021)
10. Simulasi Pengurangan Kumuh Program KOTAKU dan Kolaborasi dengan Program yang bersumber dari APBD, APBN dan CSR (Agustus 2021)
11. Perhitungan Pengurangan Kumuh Tahun 2021 (Desember 2021)
12. Penerbitan SK Kumuh Kota Mataram Tahun 2021 (Desember 2021 - Januari 2022).

Penulis               : Rizal Nopiandi

Jabatan/Posisi    : Askot Safeguard

Tim Korkot        : Cluster 1 Kota Mataram

 LURAH PAGUTAN TIMUR MENYAPA PEKERJA DALAM KUNJUNGANNYA

        Pelaksanaan kegiatan Padat Karya/Cash For Work (CFW) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Mataram telah memasuki minggu ke-5 dan telah mulai terlihat dampaknya dalam hal pemeliharaan kebersihan dan perbaikan saluran drainase maupun jalan lingkungan yang menjadi fokus  kegiatannya. Begitu juga di Kelurahan Pagutan Timur, per tanggal 25 Mei ini progres pemanfaatan dananya telah mencapai 50,44% dengan progres fisik pekerjaan mencapai 42,51%. Dalam rangka melihat dari dekat proses pelaksanaan Padat Karya di Kelurahan Pagutan Timur, hari ini Selasa (25/05/2021) Lurah Pagutan Timur Irfan Syafindra didampingi BKM, KSM, Kepala Lingkungan, Babinsa, Babinkamtibmas dan Fasilitator meninjau pekerjaan normalisasi saluran dan perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh warga sebagai pekerja. Dari informasi yang disampaikan oleh Koordinator BKM Tunggal Arsa Kelurahan Pagutan Timur Mulhan, ada sekitar 57 orang pekerja yang terlibat dalam kegiatan padat karya ini. Seluruhnya merupakan warga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Kelurahan Pagutan Timur yang terdampak Covid-19 baik yang kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan maupun yang menjadi tulang punggung keluarga.

        Dalam kunjungan lapangnya, Lurah Pagutan Timur mengapresiasi pelaksanaan kegiatan padat karya ini karena dirasakan betul manfaatnya bagi warga, terutama yang terdampak Covid-19. Tak lupa beliau menyampaikan pesan dan motivasi kepada pekerja agar bekerja secara maksimal untuk membersihkan dan memelihara saluran maupun jalan yang menjadi aset kelurahan agar dapat terpelihara dan berfungsi baik. Dalam suatau kesempatan, Lurah Irfan menyampaikan pandangannya dan harapan yang juga menjadi harapan warga. "kegiatan padat karya yang dilaksanakan oleh warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 memberikan efek terhadap peningkatan perekonomian mereka, disamping terselenggaranya perbaikan dan pemeliharan infrastruktur lingkungan. Tentunya warga berharap kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan" pungkasnya.

        Di tempat terpisah, Koordinator BKM Mulhan juga menyampaikan apresiasinya bahwa kegiatan padat karya sangat bermanfaat bagi masyarakat di masa pandemi seperti sekarang ini, karena sesuai dengan tujuan CFW adalah memberikan upah bekerja bagi warga yang terdampak Covid-19 dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan. Mulhan juga berharap kegiatan ini dapat menjadi pilot project yang perlu dilanjutkan. "terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian PUPR yang telah mempercayakan kegiatan CFW di Kelurahan Pagutan Timur, terima kasih juga disampaikan kepada BPPW NTB, OSP-5 NTB, Tim Korkot maupun tim fasilitator pendamping yang telah memfasilitasi proses pelaksanaan CFW khususnya di Kelurahan Pagutan Timur" tutupnya. Tak lupa sebelum mengakhiri kunjungannya, Lurah menyempatkan berfoto bersama dengan seluruh pekerja dan berpesan agar pekerjaan ini bisa diselesaikan sesuai kontrak yang disepakati oleh BKM dengan KSM.

Penulis                : Rizal Nopiandi

Jabatan/Posisi    : Askot Safeguard

Tim                    : Tim Korkot Cluster-1 Kota Mataram