PENGUATAN KAPASITAS PEMDA MELALUI PELATIHAN OPERATOR UNTUK MENGELOLA MIS GIS

            Di era serba digital seperti sekarang ini, dibutuhkan akses data dan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel. Untuk mendukung itu maka dibutuhkan penggunaan akses internet yang dengan mudah dapat diakses melalui browser maupun aplikasi berbasis pemetaan yang menggunakan google map. Konsep penyajian data spasial yang didukung dengan peta telah dilakukan juga oleh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Ketersediaan data spasial di tingkat Kota saat ini belum mampu menyajikan informasi maupun kegiatan dari Program Kotaku, sehingga diperlukan pengumpulan dan penyusunan data spasial agar informasi tersebut tersaji dan mudah dibaca oleh pengguna. Pengumpulan dan penyusunan data spasial memerlukan operator di tingkat Pemda untuk mengoperasionalkan Manajemen Informasi System (MIS) dan Geographic Information System (GIS) yang mampu mengolah dan menyajikan data menjadi informasi spasial yang diperlukan. GIS merupakan sebuah aplikasi untuk mengelola dan memanipulasi basis data baik data tabular maupun data spasial (keruangan) yang mampu merepresentasikannya dalam bentuk visual (dunia nyata) berbasis komputer secara cepat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan lebih akurat, mengetahui tata letak lokasi sebaran kumuh maupun kegiatan yang dilaksanakan melalui program Kotaku secara visual dan dapat di akses oleh para pihak.

 

           Dalam rangka memberikan penguatan dan pemahaman operator Pemda dalam mengoperasionalkan GIS dan untuk menjawab Surat Direktur PKP Nomor PA.01.04-CK/66, tanggal 18 Mei 2022 yang disampaikan melalui surat Kepala BPPW Provinsi NTB dengan Nomor CK.03.02-cb.8/446 tanggal 11 Juli 2022, Dinas Perkim Kota Mataram menginisiasi pelatihan pengoperasian GIS yang bertempat di Aula Kantor Dinas Perkim pada Kamis (28/07/2022) dengan mengundang Asisten GIS dan Tim Kotaku Mataram sebagai narasumber dan pelatihnya. Pelatihan diikuti oleh 9 orang staf Dinas Perkim sebagai peserta dengan harapan tersedia banyak operator yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mengoperasionalkan GIS. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perkim M. Nazaruddin Fikri turut membuka kegiatan pelatihan dan berharap pelatihan berjalan lancar dan peserta yang dilatih benar-benar mampu mengoperasionalkan GIS. Ketersediaan perangkat komputer dengan spek memadai untuk mengoperasionalkan aplikasi Arcgis sangat mendukung dalam proses pelatihan. “Kita berharap peserta yang dilatih akan mampu mengoperasionalkan GIS dengan mahir dan cekatan, sengaja kami latih sebanyak 9 orang untuk mengantisipasi ketika nanti ada mutasi pegawai, kami masih punya personil yang mampu manjadi operator GIS” pungkas M. Nazaruddin Fikri dalam sambutannya. Melalui praktek langsung menggunakan aplikasi Arcgis, peserta diberikan penjelasan terhadap pengelolaan data spasial dan sistem informasi geografis di pemerintah daerah. GIS sendiri mewujudkan visualisasi kegiatan dengan menggunakan informasi spasial yang akan sangat membantu pemakai (user) dalam mencari informasi secara cepat, dengan hanya melakukan klik pada titik/area tertentu pada peta, kemudian semua informasi akan muncul. Informasi yang ditampilkan dalam media peta merupakan informasi utama yang mendukung kegiatan Kotaku dalam hal perencanaan dan pelaksanaan (investasi). Dengan adanya GIS maka monitoring pelaksanaan kegiatan Kotaku diharapkan akan lebih optimal. Peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini, karena merupakan hal yang baru bagi mereka. Data spasial digunakan bersama-sama oleh berbagai instansi dan lembaga yang ada di lingkungan pemerintah daerah, sehingga data akan saling terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga peran operator di tingkat Pemda dalam mengopersionalkan GIS sangat penting dalam rangka integrasi program, monitoring hingga pengambilan kebijakan oleh Pemda.

 

                Adapun hasil dalam pelaksanaan pelatihan MIS GIS ini tertuang dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Kotaku Mataram, Pokja PKP dan Kepala Dinas Perkim Kota Mataram. Pelatihan ini menghasilkan beberapa poin sebagai berikut :

1. Peserta yang mengikuti pelatihan merupakan personil/staf dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram sebanyak 9 orang.

2. Selain melakukan pelatihan, dalam kegiatan ini juga dilakukan koordinasi awal terkait integrasi data MIS GIS Kotaku.

3. Materi pelatihan yang diberikan berupa pengoperasian pemetaan dengan menggunakan aplikasi Arcgis yang telah disiapkan di komputer milik Dinas Perkim.

4. Peserta yang dilatih diharapkan dapat menjadi operator Pemda dalam mengaplikasikan MIS GIS yang terintegrasi dari data kegiatan Kotaku maupun kegiatan kolaborasi.

5. Setelah dilakukan pelatihan, akan dilakukan pengelolaan data spasial dan sistem informasi geografis di pemerintah daerah.

Tentunya diharapkan pasca pelatihan ini integrasi MIS GIS Kotaku dengan MIS GIS Direktorat PKP dan Kota dapat dilakukan. Disamping itu serah terima dan integrasi data spasial Kotaku dengan Sistem Informasi Geografis Pemda dapat segera dilakukan setelah tersedia operator Pemda dalam mengoperasionalkan GIS.

 

 

 

 Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi       : Askot Safeguard

Tim Korkot             : Cluster-1 Kota Mataram

 

KALI JANGKOK CITARASA MALIOBORO KEARIFAN LOKAL

                Pasca penanganan kawasan DAS Jangkok di Kota Mataram melalui kegiatan skala kawasan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahun 2020 lalu, kini wajah permukiman di wilayah sempadan sungai tersebut telah berubah menjadi lebih bersih, asri, berwarna dan tentunya sedap dipandang mata. Dukungan pemerintah Kota Mataram dalam rangka pengelolaan kawasan DAS Jangkok, tentunya tidak terlepas dari peran KPP kawasan DAS Jangkok yang bersinergi dengan masyarakat maupun pemerintah Kelurahan Ampenan Tengah, Pejeruk dan Kebon Sari Kecamatan Ampenan yang menjadi wilayah penanganan kawasan. Berbagai upaya kegiatan dalam bentuk gotong-royong pembersihan dan pemeliharaan di tepi sungai dan seluruh aset infrastruktur yang telah terbangun dengan melibatkan BWS NT-1, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas LH Kota Mataram dan SKPD lainnya, termasuk pihak Kecamatan, Lurah, pengurus KPP dan warga masyarakat di sekitar kawasan DAS Jangkok, telah menjadikan kawasan ini menjadi tetap bersih dan terpelihara. Kolaborasi dalam mewarnai kawasan ini juga ditunjukkan dengan perbaikan rumah warga dan pengecatan dinding di sepanjang kawasan DAS Jangkok yang dilakukan oleh Balai Perumahan telah menjadikan kawasan DAS Jangkok sebagai masterpiece dalam penanganan kumuh melalui kolaborasi. Dampak nyata penataan kawasan DAS Jangkok ditunjukkan dengan peningkatan ekonomi warga dan pertumbuhan livelihood dengan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata lokal dan pasar kuliner rakyat yang diharapkan dapat berkelanjutan.

 

                Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan kawasan DAS Jangkok yaitu menjadikan jalan inspeksi yang terbentang mulai dari Kelurahan Kebon Sari hingga Kelurahan Pejeruk menjadi areal car free night (CFN). Kegiatan CFN yang diinisiasi oleh Karang Taruna bersama Lurah Pejeruk, menjadikan jalan sepanjang 400 meter sebagai area Festival Kokok Jangkok yang diadakan pada Sabtu (23/07/2022) dimulai pukul 20.00 Wita. Acara festival ini menghadirkan seniman musik lokal, pentas seni dan budaya, fashion show, pameran foto dan lukisan, kuliner rakyat dan berbagai hiburan lainnya yang diharapkan dapat menyedot atensi warga sekitar dan warga Kota Mataram pada umumnya. Walikota Mataram H. Mohan Roliskana didampingi istri turut hadir dalam acara festival ini, begitu juga Wakil Ketua DPRD Abd. Rahman yang juga menjadi Ketua Forum PKP, Kadis Pariwisata, Camat Ampenan, Lurah Pejeruk dan beberapa SKPD lainnya. “car free night ini diharapkan rutin dilaksanakan setiap malam minggu dan dapat mengajak masyarakat agar lebih mencintai lingkungan dan peduli dengan kebersihan sungai” ungkapnya. Kegiatan seperti ini sebenarnya sudah pernah dilakukan dalam menyambut MotoGP pada Maret lalu, namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, ditambah lagi dengan masuknya bulan Ramadhan, maka kegiatan ini sempat diurungkan. Diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke sungai. Walikota Mataram menyambut antusias kegiatan seperti ini, kegiatan seperti ini baru pertama kali ada di Kota Mataram. “Kita manfaatkan ruang-ruang terbuka seperti ini untuk masyarakat berinteraksi sosial yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, maka dari itu perihalah, jagalah baik-baik lingkungan kita” pesan Mohan Roliskana. Walikota Mataram hadir dalam acara ini juga dalam rangka deklarasi sungai bersih sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mewujudkan sungai Jangkok yang bebas dari sampah dan limbah serta tetap terpeliharanya kawasan DAS Jangkok yang dapat menjadi spot hiburan masyarakat, sehigga menggeliatkan perekonomian dan sekaligus menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan.

 

                Melihat antusias warga untuk datang dan menyaksikan Festival Kokok Jangkok yang dihadiri sekitar seribu pasang mata, Lurah Pejeruk yakin kegiatan ini sangat bermanfaat dan ditunggu tunggu oleh warga, setelah lebih dari 2 tahun selama pandemi Covid-19 ada pembatasan ruang dan gerak yang diberlakukan. Tak hanya para orang tua, remaja, anak-anak maupun ibu-bu berbondong-bondong untuk menyaksikan pagelaran seni dan budaya yang ditampilkan. Kerinduan warga akan hiburan setidaknya telah terobati, aneka jajanan dan kuliner yang disajikan juga menggugah selera, sehingga pantaslah festival ini disebut citarasa Malioboro dengan kearifan lokal. Tentunya akan menjadi sebuah cita-cita dan mimpi bersama untuk mewujudkan kawasan DAS Jangkok menjadi sebuah kawasan yang bersih, asri dan berdampak pada peningkatan livelihood warganya serta diharapkan tetap berkelanjutan dalam hal pengelolaannya. Pekerjaan yang tidak mudah, sehingga butuh kerja sama dan kolaborasi semua pihak yang mampu menggerakkan seluruh elemen untuk mewujudkannya. Semoga…

 

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi     : Askot Safeguard

Tim Korkot        : Cluster-1 Kota Mataram

MENAKAR KEBERFUNGSIAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR SEBAGAI REFLEKSI KEBERLANJUTAN

 

 

 

                Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program pemerintah yang eksistensi dan kebermanfaatannya telah diakui dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga masyarakat sasaran program. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Upaya peningkatan kualitas ini juga harus dilanjutkan ke tahap pengelolaan sehingga perumahan dan permukiman dapat terus dipertahankan dan dijaga kualitasnya secara berkelanjutan oleh masyarakat. Begitu pula dengan apa yang telah dilakukan oleh Program Kotaku di Kota Mataram. Dalam rangka memastikan tingkat keberfungsian dan kualitas infrastruktur yang telah terbangun melalui Bantuan Dana Investasi (BDI) tahun anggaran 2017 di Kota Mataram, maka pada Selasa (19/07/2022) telah dilaksanakan monitoring keberfungsian dan kualitas infrastruktur di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela dan Kelurahan Monjok Barat Kelurahan Selaparang. Kegiatan monitoring ini melibatkan Pokja PKP, bersama pemerintah Kelurahan, BKM, Pengurus KPP, Tim Fasilitator dan Tim Korkot Cluster-1 Kota Mataram.

 

                Adapun kegiatan yang dilakukan dalam monitoring ini meliputi pemeriksaan dan pengecekan kondisi, keberfungsian dan kualtitas infrastruktur yang telah terbangun melalui dana BDI tahun 2017. Tim monitoring yang telah dibentuk melakukan pengambilan data melalui survey lapangan dengan pengamatan langsung dan memeriksa beberapa aspek terhadap kondisi fisik infrastruktur yang dinilai. Data-data yang akan dikumpulkan dari lokasi kegiatan mengacu pada instrumen penilaian yang telah siapkan. Penilaian keberfungsian dan kualitas infrastruktur dilakukan melalui metode sampling dengan mempertimbangkan proporsi sebaran jumlah kegiatan infrastruktur di Kelurahan yang menjadi sasaran kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring ini terlebih dahulu dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang Permai, sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Sebelum kegiatan survey, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Lurah untuk menyampaikan maksud, tujuan dan rute survey yang akan disepakati. Selanjutnya tim monitoring yang telah dibentuk, bersama Pokja PKP melakukan survey terhadap infrastruktur yang menjadi sampel dan melakukan pengisian instrumen penilain terhadap infrastruktur jalan paving block, drainase lingkungan, IPAL Komunal maupun Jamban. Dalam proses pemeriksaan dan pengecekan didapati kondisi dan kualitas infrastruktur jalan paving block masih dalam kondisi baik dengan skor 100, hanya saja pada drainase lingkungan banyak dijumpai sampah maupun sedimentasi yang menyebabkan terjadinya genangan dan menyebabkan penurunan fungsi saluran sehingga hasil penilaiannya Cukup dengan skor 55 . Sedangkan IPAL Komunal dan jaringan SPAL nya berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas Cukup dengan skor 65. Jamban keluarga yang menjadi sampel masih dalam kondisi terpelihara, kualitas bangunan masih baik dengan skor 100. Hasil dari instrumen pemeriksaan yang dilakukan kemudian direkap dan dimuat dalam Berita Acara hasil monitoring dengan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang disepakati bersama. Poin penting yang menjadi rekomendasinya disampaikan oleh Nanang Pudjo selaku Pokja PKP bahwa berhubung pelaksanaan monitoring keberfungsian dan kualitas infrastruktur yang telah dilakukan hanya mengambil beberapa sampel, jenis dan lokasi bangunan, maka direkomendasikan kepada BKM dan pengurus KPP agar melakukan monitoring lanjutan di ruas-ruas dan lokasi bangunan yang lainnya agar seluruh aset infrastruktur yang terbangun dapat dipastikan pengelolaannya. Disamping itu juga Nanang menyampaikan “Meningkatkan kepedulian warga terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan aset infrastruktur yang terbangun perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus oleh seluruh pihak” timpalnya.

 

 

                Kemudian kegiatan monitoring dilanjutkan di Kelurahan Monjok, dengan agenda dan jadwal yang sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah berkoordinasi dengan Lurah, tim monitoring melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Korkot Mataram. Melalui instrumen penilaian yang digunakan, kualitas infrastruktur jalan paving block masih Baik dengan skor penilaian 100, drainase lingkungan masih berfungsi dengan kualitas Cukup dan skor penilaiannya 70. Sedangkan saluran pembuangan limbah juga masih termanfaatkan dan terpelihara dengan Baik, skor penilaiannya 75. Dan MCK yang menjadi sampel monitoring skor penilainnya Baik dengan nilai 90. Selanjutnya rekap dari penilaian kualitas infrastruktur dituangkan dalam Berita Acara hasil monitoring dengan rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu menjadi perhatian bersama. Dalam kesempatan ini, Senior Fasilitator Suhana menyampaikan poin penting yang menjadi rekomendasi, diantaranya penguatan kapasitas dan keberfungsian KPP dalam menjalankan operasional dan pemeliharaan perlu ditingkatkan dan mendapat dukungan dari pemerintah Kelurahan karena infrastruktur yang telah tebangun tetap merupakan aset Kelurahan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam kesempatan terpisah, Korkot Mataram Hartatik menyampaikan “Pemerintah kelurahan diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran kepada warga untuk tetap memanfaatkan dan memelihara seluruh infrastruktur yang terbangun” pungkasnya. Tak lupa juga yang menjadi rekomendasi lainnya yaitu jika terjadinya kerusakan, penurunan fungsi dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan akan ditindaklanjuti oleh pengurus KPP untuk membuat rencana kerja perbaikan dan perhitungan kebutuhan anggaran yang akan dilaporkan kepada BKM agar disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan untuk dapat dilakukan perbaikannya baik melalui swadaya masyarakat, sumber dana Kelurahan maupun kolaborasi dengan multi pihak. Jika rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil monitoring dapat dilakukan, maka maksud dan tujuan dari kegiatan monitoring keberfungsian dan kualitas infrastruktur dapat tercapai, semoga saja…..

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard

Tim Korkot          : Cluster-1 Kota Mataram

 

Kolaborasi Mewujudkan Kawasan DAS Jangkok Bebas dari Sampah

          Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) merupakan peringatan peristiwa longsornya sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah Cimahi yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2005 silam. Akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah di TPA, mengakibatkan 157 orang meninggal. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: SE.1/MENLHK/PSLB3/PLB.0/1/2022 tentang Hari Peduli Sampah Nasional 2022, ditetapkan tema Peringatan HPSN Tahun 2022 yaitu, “Kelola Sampah, Kurangi Emisi, Bangun ProKlim”. Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu pemicu terjadinya peningkatan suhu bumi yang menyebabkan pemanasan global dan berakibat pada perubahan iklim. Salah satu sumber penghasil GRK adalah dari sektor limbah, termasuk di dalamnya pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengelolaan biologi atau komposting, pembakaran terbuka (open burning) dan insinerasi. Gerakan nasional pengendalian perubahan iklim menjadi sangat penting, salah satunya dengan adanya Program Kampung Iklim (ProKlim) yang menghimpun kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK. Aksi mitigasi iklim melalui pengelolaan sampah akan dikembangkan dengan fokus pada kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui ekonomi sirkular.

            Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) DAS Jangkok bekerja sama dengan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai (KMPS) Kota Mataram menggelar kegiatan bersih-bersih di sekitar kawasan DAS Jangkok yang berada di Kelurahan Kebon Sari dan Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan dengan tema “Ayo Gotong Royong DAS Jangkok Ampenan” yang dilaksanakan pada Minggu (27/03/2022). Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak warga peduli untuk membersihkan sampah dan mengedukasi warga untuk melakukan pengelolaan sampah dari rumah. Gotong royong membersihkan sampah di Kawasan DAS Jangkok merupakan salah satu program KPP DAS Jangkok untuk memelihara kebersihan dan keasrian jalan pedestrian, RTH maupun bantaran sungai Jangkok dari sampah. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Lurah Pejeruk maupun Camat Ampenan, turut pula mengikuti gotong royong bersama warga yaitu dari unsur BWS NT-1, Dinas Perikanan Kota Mataram, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Tim Kotaku Mataram, tak lupa juga Karang Taruna Kelurahan Pejeruk. Antusias warga untuk mengikuti gotong royong terlihat dari banyaknya warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai Jangkok untuk turut membersihkan sampah dengan mengumpulkan sampah yang ada di sepanjang jalan pedestrian maupun di bantaran sungai. Dengan menggunakan karung, sampah yang terkumpul diangkut menggunakan motor sampah untuk dibuang ke tempat pengumpulan sampah.

            Dalam kegiatan ini juga dirangkai dengan pelepasan ikan nila di sungai Jangkok oleh Dinas Perikanan Kota Mataram, maupun penanaman bibit pohon yang ditanam di pinggir sungai untuk mewujudkan Kawasan DAS Jangkok dengan konsep green riverside. Di samping itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB juga melakukan penyuluhan kepada seluruh warga  akan pentingnya upaya pengelolaan sampah dari rumah, termasuk bagaimana upaya kita untuk mengurangi emisi maupun langkah ke depan untuk mensukseskan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kota Mataram khususnya maupun di Provinsi NTB. Peran KPP DAS Jangkok yang bekerja sama dengan KMPS untuk mendukung terlaksananya tema dari HPSN tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan untuk menggiatkan gotong royong secara rutin dan menjadi program yang dapat berkesinambungan. 

Penulis            : Rizal Nopiandi

Jabatan           : Askot KK

Tim Korkot    : Cluster-1 Kota Mataram

 Pelatihan Operasional dan Pemeliharaan Lokasi DFAT

untuk Menjamin Keberlanjutan

               Pasca serah terima kegiatan DFAT kepada Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), maka infrastruktur yang terbangun melalui Program Kotaku-DFAT telah menjadi aset kelurahan yang harus dimanfaatkan dan dipelihara oleh penerima manfaat melalui KPP Kelurahan. Dibentuknya KPP dalam rangka untuk mengkoordinir penerima manfaat dan warga di sekitar lokasi kegiatan agar dapat memanfaatkan dan memelihara aset dari infrastruktur yang terbangun. Untuk meningkatkan pemahamahan KPP, maka OSP-5 Provinsi NTB mengadakan kegiatan Pelatihan Operasional dan Pemeliharan (O&P) bagi lokasi DFAT secara cluster. Hal ini dilakukan untuk membatasi jumlah peserta dalam ruangan karena kondisi masih dalam pandemi Covid-19 dan agar proses pelatihan berjalan efektif. Pelatihan O dan P untuk cluster-1 (Kelurahan Kekalik Jaya dan Kebon Sari) dengan peserta yang terdiri dari 1 orang perwakilan BKM, 1 orang aparat kelurahan dan 8 orang pengurus KPP dari masing-masing Kelurahan, dilaksanakan pada Selasa (22/2/2022), Rabu (23/2/2022) dan Kamis (24/2/2022). Sedangkan untuk cluster-2 (Kelurahan Bertais, Babakan dan Sayang-Sayang) dengan 10 peserta per kelurahan dilaksanakan pada Rabu (23/3/2021), Kamis (24/3/2021) dan Jumat (25/3/2021). Panitia pelatihan merupakan panitia bersama dari tim OSP-5 NTB dengan Tim Korkot Kotaku Mataram maupun Tim Fasilitator pendamping DFAT dengan menghadirkan narasumber dari internal maupun eksternal.

 

           

            Mengawali proses pelatihan KPP yang dilaksanakan di Lesehan Taliwang Nada Kelurahan Sayang Sayang Kota Mataram, turut hadir dan membuka kegiatan pelatihan ini Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Mataram, L. Bramantio G. Didampingi oleh Team Leader OSP-5 NTB dan Korkot Mataram, Kabid Fispra Bappeda berpesan kepada peserta agar dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh agar seluruh materi yang diberikan dapat dipahami dan diaplikasikan dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kegiatan. “KPP sebagai ujung tombak dalam upaya pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur  yang terbangun, maka harus diberi pemahaman dan penguatan yang lebih dalam teknis operasional dan pemeliharaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan program” pungkasnya.

 

          

              Selama 3 hari pelaksanaan pelatihan, adapun materi yang diberikan mulai dari  Kebijakan Penanganan Sanitasi Provinsi NTB dan Santitasi Pasca Pembangunan yang disampaikan oleh Dinas Perkim Provinsi NTB. Selanjutnya materi Substansi dan pentingnya O&P, Pengorganisasian kegiatan O&P disampaikan oleh Tenaga Ahli Monev OSP-5 NTB. Teknik operasional dan pemeliharaan disampaikan oleh Askot Bidang Infrastrukur, Pembukuan KPP disampaikan oleh Fasilitator Ekonomi, Mitigasi bencana di kawasan permukiman perkotaan oleh BPBD Provinsi NTB, Belajar dari Kelompok Operasional dan  Pemelihara Air Bersih Desa Muncan Lombok Tengah, Menghasilkan Uang dari Sampah Plastik dan Anorganik lainnya disampaikan oleh Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera, Menghasilkan Uang dari Sampah Organik disampaikan oleh Direktur Bank Sampah NTB Mandiri, Infrastruktur permukiman perkotaan yang inklusif yang disampaikan oleh Ketua HWDI Provinsi NTB, Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Gesi yang bisa didukung oleh Baznas dan disampaikan oleh Ketua Baznas Kota Mataram, dan terakhir materi Menyusun Rencana Kerja KPP dan diakhiri dengan menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) hasil pelatihan yang telah diberikan. Tentunya output dari pelaksanaan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai substansi dan pentingnya operasional dan pemeliharaan, sehingga setelah dilatih, KPP dapat melaksanakan fungsinya dan melaksanakan RKTL yang telah disepakati bersama.

      

      Peserta sangat antusias dalam mengikuti materi yang diberikan oleh narasumber, dengan metode paparan materi dan diskusi, peserta yang sebagian besar adalah pengurus KPP ini mempertanyakan penganggaran KPP yang dirasa sulit untuk dihimpun. Namun dengan penjelasan yang diberikan oleh narasumber, pengelolaan keuangan KPP tidak lagi menjadi kendala untuk memastikan keberfungsian KPP. Belum optimalnya pengurus KPP yang ada dan rencana kerja yang belum disepakati bersama oleh penerima manfaat dengan pengurus KPP menjadi usulan peserta yang perlu segera ditindaklanjuti jika KPP di masing-masing kelurahan segera difungsikan. Adapun pelatihan Operasional dan Pemeliharaan ini ditutup oleh Team Leader OSP-5 NTB. Dalam arahannya, Team Leader OSP-5 NTB Nurhadi menitipkan pesan agar peserta yang dilatih dapat menyebarluaskan informasi dan pemahaman yang didapat kepada warga khususnya penerima manfaat di lokasi kegiatan DFAT di Kelurahan masing-masing. “kami tentunya berharap proses transfer knowledge mengenai operasional dan pemeliharaan ini, tidak terhenti hanya di pelatihan ini saja kepada pengurus KPP yang dilantih, tapi lebih dari itu dapat mengaplikasikannya sehingga KPP di semua lokasi DFAT dapat berfungsi dan menjalankan rencana kerjanya agar infrastruktur yang terbangun dapat terpelihara dan berkelanjutan” pungkasnya.

 

 

 

 Penulis              : Rizal Nopiandi

Posisi/Jabatan  : Askot KK

Tim                    : Cluster-1 Tim Korkot Mataram

KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KOTAKU MATARAM

 21 KELURAHAN LOKASI CFW DAN DFAT KOTA MATARAM DISERAHTERIMAKAN

 

 

                Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program pemerintah yang eksistensi dan kebermanfaatannya telah diakui dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga masyarakat sasaran program. Dengan platform kolaborasi, penanganan kumuh melalui Program Kotaku telah mulai menampakkan hasil yang memuaskan. Begitu pula dengan apa yang telah dilakukan oleh Program Kotaku di Kota Mataram. Setidaknya selama lebih dari 5 tahun sejak Program Kotaku dilaksanakan, luas kawasan kumuh dan tingkat kekumuhan di Kota Mataram secara signifikan telah mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari pengurangan luasan kumuh hingga tahun 2021 hanya menyisakan 99,84 Ha yang tersebar di 20 Kelurahan, termasuk juga telah tercapaianya tingkat layanan minimal 80% untuk aspek kumuh yang menjadi prioritas penanganan hasil dari kolaborasi program. Tahun ini Kota Mataram mendapatkan alokasi dana dari Program Kotaku yang berupa kegiatan Cash For Work (CFW) yang tersebar di 16 Kelurahan dengan pagu dana 300 juta rupiah per kelurahan. Kegiatan ini berorientasi pada pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur dengan pola padat karya tunai yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan untuk meningkatkan pendapatan warga yang terlibat sebagai pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Disamping itu, ada juga program KOTAKU-DFAT dengan pagu dana 2 miliar rupiah per kelurahan yang mendapat dukungan pembiayaan dari Hibah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Hibah DFAT merupakan salah satu bentuk kolaborasi pada program KOTAKU dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di 5 Kelurahan di Kota Mataram yang khusus menangani permasalahan sanitasi, air minum dan persampahan.

                Setelah melalui berbagai tahapan, kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) skala lingkungan, baik itu CFW maupun DFAT program Kota Tanpa Kumuh di Kota Mataram telah mencapai tahap akhir, yaitu serah terima kegiatan yang dilaksanakan hari ini Jumat (31/12/2021) yang bertepatan di penghujung tahun 2021. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi NTB melaksanakan acara serah terima kegiatan Kotaku yang bertempat di ruang pendopo Walikota Mataram. Turut menghadiri acara tersebut Walikota Mataram H. Mohan Roliskana yang didampingi oleh Kepala Dinas Perkim dan unsur pimpinan OPD, Camat dan Lurah lokasi kegiatan CFW dan DFAT. Disamping itu Kepala Balai PPW NTB Ika Sri Rejeki bersama Kasatker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah Aprialely Nirmala, Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Frista Vetrina Rachman juga turut menghadiri. Disamping itu juga Team Leader OSP-5 NTB Nurhadi, Korkot Kotaku Mataram Hartatik, fasilitator pendamping, BKM, KSM dan KPP yang turut meramaikan acara serah terima tersebut. Dalam sambutannya, Walikota H. Mohan menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas hasil kerja Program Kotaku yang selama ini telah memberikan warna dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman di lokasi-lokasi yang menjadi sasaran program. “kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui BPPW NTB yang telah membantu dalam upaya pengurangan kumuh di Kota Mataram, selanjutnya perlu ada tindakan konkret dari warga kota Mataram untuk menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah terbangun, sehingga menjadi asset Kelurahan yang dapat berkelanjutan “ papar Walikota Mataram H. Mohan Roliskana. Di tempat terpisah Kepala BPPW NTB, Ika Sri Rejeki juga turut menyatakan kebanggaannya atas hasil yang telah diraih oleh pelaku program baik dari tingkat provinsi hingga BKM maupun KSM di tingkat kelurahan. “pesan kami bagaimana agar infrastruktur yang telah terbangun dapat menjadi perhatian bersama untuk memanfaatkan dan memeliharanya dengan baik, infrastruktur yang terbangun diharapkan dapat merubah perilaku hidup masyarakat dengan pola hidup bersih dan sehat. Sedangkan Pemda sebagai nakhkoda dapat memaksimalkan pengurangan kumuh di wilayahnya dengan kolaborasi bersama berbagai pihak” pungkas Kabalai PPW Ika Sri Rejeki.

 

                Adapun kegiatan serah terima ini ditandai dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima penyerahan hasil kegiatan pembangunan infrastruktur beserta administrasi pelaporan yang menyertainya baik itu kegiatan CFW maupun DFAT dari koordinator BKM kepada Pejabat Pembuat Komitmen  Pengembangan Kawasan Permukiman BPPW Provinsi NTB Frista Vetrina Rachman. Selanjutnya PPK PKP menyerahkan kembali kepada Lurah untuk diserahkan pengelolaan dan pemeliharaannya kepada Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di tingkat Kelurahan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan melalui CFW berupa perbaikan jalan lingkungan 8.052 meter, rehab saluran dan normalisasi saluran drainase sepanjang 40.474 meter, pembuatan sumur resapan 11 unit dan pemeliharaan bangunan MCK sebanyak 69 unit maupun perbaikan bangunan PAUD 1 unit. Sedangkan kegiatan DFAT berupa peningkatan kualitas jalan lingkungan 5.960 meter, perbaikan dan pembuatan saluran drainase sepanjang 4.855 meter, jaringan perpipaan pengolahan air limbah 1.864 meter, sumur bor dalam beserta bangunan tandon 4 unit, pembangunan MCK keluarga sebanyak 125 unit dan pengelolaan sampah organik melalui komposter sampah sejumlah 139 unit. Disamping serah terima kegiatan, dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan peta kumuh kota Mataram kepada Kepala Dinas Perkim Kota Mataram dan penandatangan Berita Acara pengurangan kumuh Kota Mataram. Tentunya investasi yang terbangun ini tidaklah murah, maka diperlukan kepedulian warga untuk memeliharanya dan dengan infrastruktur yang terbangun dapat merubah perilaku hidup masyarakat menjadi pola hidup bersih dan sehat serta peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan telah dilaksanakannya serah terima kegiatan ini, maka peran masyarakat khususnya KPP sangat krusial dalam rangka memanfaatkan dan memelihara asset infrastruktur yang menjadi milik masyarakat itu sendiri. Tentunya perhatian Pemerintah Kota Mataram dan dukungan pemerintah Kelurahan, upaya pemeliharaan infrastruktur tersebut akan dapat terlaksana sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan pembiayaan yang direncanakan oleh KPP. Sehingga pesan yang termuat dalam acara serah terima ini, yaitu akhir tahun bukan merupakan akhir program dapat benar benar terwujud, hal ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak dan pelaku program tentunya. Semoga saja…. 

 

 

 

 

 

Penulis                 : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi      : Askot Safeguard

Tim Korkot          : Cluster-1 Kota Mataram

 Kolaborasi Nyata Dalam Penanganan Kumuh Perkotaan

        Mewujudkan salah satu platform Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu kolaborasi menjadi sebuah keniscayaan yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah maupun pelaku program. Menjadi mustahil penanganan kumuh perkotaan bisa berhasil dengan tuntas tanpa didukung dengan kolaborasi yang mendukung, menguatkan dan melengkapi apa yang menjadi tujuan bersama. Jika merunut seluruh program peningkatan kualitas permukiman di wilayah Kotaku khususnya Kota Mataram, maka dapat kita melihat berbagai sarana prasarana yang telah terbangun merupakan hasil dari kolaborasi multipihak. Penanganan kumuh perkotaan tentunya meliputi peningkatan kualitas perumahan maupun infrastruktur di kawasan permukiman itu sendiri, sehingga akan mewujudkan permukiman yang layak huni yang akan berdampak kepada kenyamanan bermukim, peningkatan kesehatan warga, tingkat pendapatan, hingga mengembangkan livelihood yang menjadi identitas suatu permukiman.

        Kota Mataram Provinsi NTB ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kerja Sama Daerah Bidang Perumahan yang diselenggarakan oleh Dirjen Perumahan melalui Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaran Perumahan (SSPP). Adapun peserta Bimtek kali ini diikuti dari unsur Kementerian BPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappeda Provinsi (regional timur), Dinas PKP Provinsi (regional timur), Bappeda maupun Dinas PKP Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Tenaga Ahli Penyelenggara Perumahan di Provinsi NTB, Kontributor Penyusun Program Kerja Pokja PKP, BAZNAS Provinsi NTB, Forum CSR dan OSP 5 Provinsi NTB. Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan kontribusi pemerintah daerah dalam pembangunan bidang perumahan. Dalam diskusi panel yang dilaksanakan, tidak hanya membahas potensi pengembangan kerja sama namun juga bagaimana membangun kerja sama multipihak baik itu infstruktur perumahan maupun kawasan permukiman. Salah satu agenda Bimtek yaitu mengunjungi 2 Kelurahan yang ada di Kota Mataram, yaitu Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya dan Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan. Dipilihnya 2 Kelurahan ini tentunya ada sebabnya, hal ini berkaitan dengan keberhasilan 2 Kelurahan tersebut melaksanakan berbagai kolaborasi untuk meningkatkan kualitas permukiman maupun meningkatkan perekonomian warga dari berbagai infrastruktur yang terbangun maupun peningkatan kapasitas warganya.

         Peserta Bimtek yang ikut melakukan kunjungan lapang tentunya dapat melihat infrastruktur yang terbangun maupun manfaatnya bagi warga. Rombongan yang dipimpin oleh Kadis Perkim NTB Jamaludin bertolak menuju Kelurahan Dasan Cermen terlebih dahulu. Disambut oleh Camat Sandubaya Heny Suyasih yang sebelumnya merupakan Lurah Dasan Cermen menyampaikan berbagai kolaborasi yang telah dilaksanakan. Dari data dan informasi yang ada, pihak-pihak maupun jenis kegiatan hasil kerja sama yang telah dilaksanakan di Kelurahan Dasan Cermen mulai dari BPPW NTB melalui Program Kotaku dan TPS-3R, BP2P NT-1 melalui Program Rumah Swadaya, Dinas PKP Kota Mataram dan BPBD Provinsi NTB melalui RTG, rehab RTLH dan BSPS, aspirasi DPRD Kota Mataram melalui peningkatan kualitas jalan lingkungan, Dinas Perikanan Kota Mataram dengan pelepasan benih ikan nila di saluran drainase, Dinas Peternakan Kota Mataram melalui pendampingan kandang kolektif unggas dan sapi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram melalui komposter sampah, hingga CSR dari Universitas Mataram, ASTRA Motor, BAZNAS Kota Mataram, Komunitas Koi Kota Mataram hingga Bank Indonesia.

 

        Selanjutnya peserta Bimtek diajak menuju Kelurahan Banjar dengan tujuan yang sama yaitu melihat bentuk kerja sama atau kolaborasi yang telah dilaksanakan. Dalam kesempatan ini, Camat Ampenan Muzakkir Walad yang dahulunya juga pernah menjadi Lurah Banjar menyampaikan berbagai kolaborasi yang telah dilaksanakan yaitu mulai dari BPPW NTB melalui penataan taman tematik kawasan pantai Mujang tahun 2016, Program Kotaku Skala Lingkungan pada tahun 2017, Program Reguler Sarana dan Prasarana Tahun 2016 dan 2018. BP2P NT-1 melalui program BSPS di Kecamatan Ampenan yang menyasar rumah tidak layak di Kecamatan Ampenan sebanyak 31 unit, BWS NT-1 melalui pengerukan sedimen/normalisasi sungai, Dinas PKP Provinsi NTB melalui Program BSPS peningkatan kualitas RTLH tahun 2018 sebanyak 18 unit, Dinas PKP Kota Mataram melalui pembebasan lahan untuk pelebaran jalan inspeksi kawasan sungai Jangkok maupun peningkatan kualitas RTLH yang terdampak pelebaran jalan maupun BAZNAS Kota Mataram dengan program peningkatan kualitas RTLH pada tahun 2018 sebanyak 12 unit. Turut hadir dalam penyambutan dan pendampingan peserta selama meninjau permukiman yang berada di bantaran sungai Jangkok yaitu komunitas Ini Baru Banjar atau sering disebut dengan Komunitas IBRA yang selama 8 tahun belakangan ini turut andil menggerakkan dukungan Pemda, forum CSR maupun masyarakat secara langsung agar dapat menata dan mewujudkan permukiman yang bersih, asri dan nyaman.

 

        Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas PKP Provinsi Sumsel mewakili peserta Bimtek menyampaikan apresiasi dan rasa bangga dengan kehangatan warga yang menyambut rombongan selama kunjungan lapang maupun hasil dari kerja sama yang nyata sehingga infrastruktur perumahan maupun kawasan permukiman di 2 Kelurahan yang dikunjungi benar-benar dapat menjadi contoh bagaimana sebenarnya proses kerja sama itu dilaksanakan. Kepala Dinas PKP Provinsi Sumsel tak lupa berharap agar kawasan lain yang belum tuntas penataannya dapar dilakukan dengan pola kerjasama multipihak baik dalam bentuk kolaborasi program mapun kolaborasi pendanaan, tentunya dengan kerja sama daerah yang melibatkan berbagai pihak untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik

 

 

 

 

 

Penulis             : Rizal Nopiadi

Posisi/Jabatan  : Askot Safeguard

Tim                  : Cluster-1 Tim Korkot Mataram